Oleh: Buya H. Hannan Putra, Lc

Saking bencinya publik dengan kasus pedofilia dan kejahatan seksual yang terjadi di Tanah Air, sekelompok pihak mengusulkan hukuman kebiri atau kastrasi bagi pelakunya. Ide ini terbit dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, dan Kementerian Pendidikan Nasional. Pengebirian berdampak pada penghilangan dorongan seksual sehingga para pedofil bisa dicegah untuk memangsa korban baru.

Dalam dunia medis, pengebirian dilakukan dengan dua cara, yaitu pembedahan dan suntikan kimiawi. Kebiri dengan pembedahan, yakni pengangkatan (amputasi) testis sebagai tempat produksi hormon testosteron. Cara ini sudah ditinggalkan di dunia modern karena dianggap menentang HAM.

Sedangkan cara kedua, dengan menyuntikkan cairan kimiawi yang memusnahkan libido seksualnya. Kedua model kebiri ini sama-sama melumpuhkan fungsi organ vital laki-laki dalam hal seksualitas. Namun, untuk jenis suntikan kimiawi, ada yang hanya bersifat sementara dan bisa pulih kembali.

Hukuman kebiri bagi pemerkosa sebenarnya sudah diterapkan di beberapa negara. Di Korea Selatan, misalnya. Di samping menjalani hukuman kurungan (penjara), terpidana kasus pemerkosaan juga dikebiri secara kimia. Hal yang sama juga diterapkan di Inggris, Republik Ceko, Polandia, Swedia, Denmark, Jerman, dan beberapa negara bagian Amerika Serikat.

Selain negara-negara yang sudah menerapkan, ada pula negara yang masih memperbincangkan jenis hukuman kebiri ini. Di antaranya, Turki, India, dan saat ini Indonesia. Namun, bolehkah hukuman kebiri ini dalam syariat Islam? Mengingat Indonesia berpenduduk mayoritas umat Islam, tentu harus mengkaji hukuman ini dari segi syariatnya.

Ulama yang setuju dengan hukuman kebiri ini lebih mengedepankan aspek maslahat ketika hukum kebiri diterapkan. Ketua Komisi Dakwah dan Pengembangan Masyarakat Majelis Ulama Indonesia (MUI) KH Cholil Nafis berwacana, pemberian hukuman kebiri pada terpidana pedofilia bisa memberikan efek jera (zawajir). Hakim bisa berijtihad dalam memberikan hukuman dalam kasus ini dengan pertimbangan zawajir tadi.

Namun, pada hakikatnya, dalam kitab-kitab turats (klasik) hukum Islam, mayoritas ulama mengharamkan kebiri untuk manusia. Di antaranya, Imam Ibnu Abdil Bar dalam Al Istidzkar (8/433), Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam Fathul Bari (9/111), Imam Badruddin Al ‘Aini dalam ‘Umdatul Qari (20/72), Imam Al Qurthubi dalam Al Jami’ li Ahkam Alquran (5/334), Imam Shan’ani dalam Subulus Salam (3/110), serta ulama-ulama fikih lainnya. Ibnu Hajar al-Asqalani dan Syekh Adil Matrudi dalam Al Ahkam Al Fiqhiyyah Al Muta’alliqah bi Al Syahwat bahkan menyebut haramnya kebiri untuk manusia sudah menjadi ijmak ulama.

Selain ulama klasik, mereka yang kontra soal hukuman kebiri ini juga berasal dari kalangan kontemporer, seperti Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Asosiasi Pondok Pesantren Jawa Timur, Hizbut Tahrir, serta kalangan ulama kontemporer lainnya. Mereka berdalil, kebiri berarti mengubah fisik manusia, melanggar HAM, dan melahirkan jenis hukum baru yang tak pernah dikenal dalam konsep jinayah Islamiyah.

Para ulama yang mengharamkan kebiri berdalil dengan hadis Ibnu Mas’ud RA yang mengatakan, “Dahulu kami pernah berperang bersama Nabi SAW sedang kami tidak bersama istri-istri. Lalu, kami bertanya kepada Nabi SAW, ‘Bolehkah kami melakukan pengebirian?’. Maka Nabi SAW melarangnya.” (HR Bukhari, Muslim, Ahmad, dan Ibnu Hibban).

Selain hadis sahih yang tegas melarang pengebirian ini, ulama yang ingin berijtihad dalam penetapan hukum Islam harus merujuk pada hukum-hukum asal yang sudah ada. Kasus pemerkosaan sebenarnya bisa diambil dari hukum asalnya, yakni perzinaan atau homoseksual. Jika pedofilia masuk dalam kategori perzinaan, maka hukumannya cambuk 100 kali atau rajam (bunuh). Jika pelaku pedofilia tergolong liwat (homoseksual), ia dihukum mati. Jika sebatas pelecehan seksual (at taharusy al jinsi) yang tidak sampai melakukan zina atau homoseksual, hukumannya takzir.

Mereka yang kontra juga berpendapat, hukuman kebiri tidak dikenal dalam literatur hukum Islam. Padahal, pada zaman kuno sebenarnya sudah banyak tradisi kebiri ini. Misalnya, tradisi kasim istana di Tiongkok kuno. Namun, model kebiri ini tidak diadopsi dan dipilih syariat Islam sebagai hukuman alternatif bagi tindak kejahatan seksual.

Kebiri dengan suntikan kimiawi juga berdampak berubahnya hormon testosteron menjadi hormon estrogen. Akibatnya, laki-laki yang mendapatkan hukuman ini akan berubah dan memiliki ciri-ciri fisik seperti perempuan. Syariat Islam jelas mengharamkan laki-laki menyerupai perempuan atau sebaliknya. Sebagaimana sabda Nabi SAW dari Ibnu Abbas RA, “Rasulullah SAW telah melaknat laki-laki yang menyerupai wanita dan melaknat wanita yang menyerupai laki-laki.” (HR Bukhari).

Jika laki-laki yang menyerupai wanita diharamkan, maka wasilah yang menjadikan keharaman ini terlaksana juga diharamkan. Kaidah fikih mengatakan, “Al-Wasilah ila al-haram muharromah” (Segala perantaraan menuju yang haram, hukumnya haram juga).

Di antara pendapat pro-kontra soal hukuman kebiri ini, ada juga pendapat yang lebih moderat dari kalangan ulama kontemporer. Misalnya, kalangan Majelis Intelektual dan Ulama Muda Indonesia (MIUMI).

Ketua MIUMI KH Hamid Fahmy Zarkasy mengatakan, pemerintah boleh-boleh saja menjadikan kebiri sebagai salah satu pilihan hukuman bagi terpidana kasus pedofilia. Namun, ijtihad seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman sangatlah menentukan. Tidak seluruh kasus yang akan mendapat hukuman kebiri. Hakim bisa berijtihad dengan kaidah fikih ad dharuratu tubihu al-mahdhurat (keadaan terdesak dapat membolehkan hukuman yang sebenarnya terlarang).

Kondisi darurat yang dimaksudkan kaidah fikih ini benar-benar sesuai dengan definisinya, yakni sudah pada tahap mengancam jiwa. Misalnya, pelaku pedofilia residivis tersebut melakukan tindakan pembunuhan atau penyiksaan secara sadis kepada korbannya. Atau, bila hasratnya tidak terpenuhi, ia bisa menghilangkan nyawa korban.

Sama kondisinya seperti seorang yang boleh memakan makanan yang haram jika sudah dalam kondisi kelaparan yang mengancam nyawanya. Sementara, ia tak menemui makanan yang halal. Kesimpulannya, pemberlakuan kebiri tak bisa dipukul rata bagi semua pelaku. Di sinilah kearifan para fuqaha dan hakim dalam berijtihad sangat diperlukan. Wallahu’alam.