DPRD minta Walikota Payakumbuh Riza Falepi menyikapi positif rekomendasi yang dikeluarkan dewan terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Walikota Payakumbuh Tahun 2013. Meski DPRD tidak lagi punya kartu truf secara politik menjatuhkan Walikota, tapi bukan berarti rekomendasi DPRD harus diabakan. Seyogianya, dalam perbaikan kinerja eksekutif ke depan, rekomendasi yang diberikan disikapi secara serius.
Penegasan tersebut disampaikan juru bicara DPRD Payakumbuh, Syafrizal, ketika membacakan Rekomendasi DPRD terhadap LKPJ 2013, dalam rapat paripurna istimewa DPRD, Jum’at (30/5). Rapat paripurna itu dipimpin Ketua DPRD H. Wilman Singkuan, didampingi dua wakil ketua H. Sudirman Rusma dan H. Suhaimi Biran, serta seluruh anggota dewan.
Penyampaikan rekomendasi LKPJ 2013 itu, juga dihadiri anggota Muspida, Ketua PN Payakumbuh, Sekdako H. Benny Warlis, Asisten I Setdako Yoherman, Asisten II Amriul, pimpinan SKPD, pengurus parpol, ormas, LSM dan sejumlah undangan lainnya.
Rekomendasi DPRD atas LKPJ Walikota Tahun 2013, dikatakan, punya peranan penting bagi peningkatan kinerja eksekutif dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Dalam situasi dan kondisi yang sangat dinamis di era globalisasi, eksekutif diminta lebih responsif terhadap perubahan yang terjadi di tengah masyarakat.
Tidak hanya memberikan sejumlah koreksian, tapi DPRD juga memberikan apresiasi pada Pemko Payakumbuh, atas pencapaian kinerja dalam rangka pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat serta peningkatan kesejahteraan warga kota. Berbagai macam piagam dan penghargaan dari Provinsi dan pemerintan pusat yang diraih, diharapkan makin memacu gairah seluruh jajaran Pemko untuk lebih baik ke depan.
Pendapatan daerah dinilai cukup baik oleh DPRD. Target pendapatan Rp521,44 Milyar, realisasinya mencapai Rp542,60 Milyar. Hanya saja, belanja daerah tahun 2013, belum maksimal. Target pada RPJMD adalah Rp554,56 Milyar, sementara realiasi belanja daerah, hanya berjumlah Rp512,84 Milyar (92,47%). DPRD menilai, cukup banyak program dan kegiatan yang belum terlaksana atau tertunda pelaksanaannya.
Rekomendasi DPRD, SKPD-SKPD yang dinilai belum optimal mengaplikasikan program kerjanya, diharapkan lebih diintervensi kepala daerah, agar program yang direncanakan untuk kepentingan rakyat banyak, benar-benar mencapai sasaran. Di antara SKPD yang belum memenuhi harapan kinerjanya, dikatakan, Dinas Pendidikan, Dinas PU, Dinas Sosial dan Tenaga Kerja, RSU dr. Adnaan WD, Dinas Tata Ruang dan Kebersihan serta Kantor Lingkungan Hidup.
DPRD menilai, di Dinas Pendidikan sejumlah kegiatan yang tak jalan, seperti pekerjaan pengadaan pakaian dinas, pekerjaan pengadaan alat labor bahasa, dan sejumlah kegiatan yang bersumber dari Dana DAK. “Kami mengkritisi batalnya pengadaan tanah untuk Tempat Pemakaman Umum (TPU) yang menjadi tanggung jawab Dinsos.
DPRD juga meminta, kendala yang terjadi di RSUD dr. Adnnan WD, seperti tenaga dokter umum dan spesialis, kekurangan ruangan perawatan dan tempat tidur pasien dan kekurangan peralatan medis, menjadi perhatian Pemko.
