DPRD Desak Bupati Limapuluh Kota Realisasikan Anggaran Rp 15 Milyar

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com, – “Aggaran untuk penanganan Covid-19 yang sudah kita sediakan 15 miliar untuk segera dicaikan segera oleh Pemerintah Daerah” Hal ini disampaikan oleh Deni Asra, S.Si Ketua DPRD Lima Puluhkota (Fraksi Gerindra) yang didampingi oleh Wakil Ketua Wendi Chandra, ST (Fraksi Demokrat) dan Syamsul Mikar (Fraksi Golkar) dalam rapat Pimpinan bersama Ketua-ketua Fraksi DPRD Limapuluh Kota yang dihadiri oleh; Khairul Apit (Ketua Fraksi Gerindra), Sastri Andiko, SH (Fraksi Demokrat), Beni Murdani, SE (Fraksi PKS), Wirman Dt. Pangeran Nan Putiah, SH (Fraksi PPP), Drs. Epi Suardi (Fraksi Hanura), Mulyadi, ST., ME (Fraksi PAN), H. Darlius (Fraksi PKN) bertempat di ruangan rapat Pimpinan, Selasa (28/4).

Rapat Pimpinan bersama dengan ketua Fraksi ini, sehuhubungan dengan Komisi-komisi yang turun langsung ke lapangan melakukan monitor guna cek anggaran Covid-19, apakah sudah sampai ke tengah-tengah masyarakat yang terdampak akibat wabah tersebut atau belum. Dari hasil monitoring tersebut ditemukan bahwa;
1. APD di RSUD dan Puskesmas-puskesmas tidak memadai dan sangat jauh dari kata lengkap.
2. Bantuan berupa sembako belum diterima oleh masyarakat yang terdampak wabah Covid-19, banyak masyarakat yang mengeluh akan hal tersebut.
Ketua DPRD kembali menegaskan “Sehubungan Kota Payakumbuh telah diketahui dua orang positif Covid-19, kita tidak mau kecolongan karena daerah tetangga sudah terjangkit tersebut merebak kewilayah Limapuluh Kota, sementara kita belum punya kesiapan terhadap Alat Perlindungan Diri (APD) bagi tenaga medis kita yang berada di garda depan di Rumah Sakit dan Puskesmas-puskesmas sementara anggaran 15 miliar tersebut yang semulanya diperuntukan untuk pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) yang akan didistribusikan kepada rumah sakit dan puskesmas belum dicairkan oleh Bupati sebagai Ketua Gugus Tugas penanganan covid-19” Ujar Deni Asra Politis Muda dari Partai Gerindra yang terkenal tegas yang diamini oleh pimpinan DPRD dan ketua-ketua Fraksi.
baca juga: Warga Payakumbuh Positif Corona Bertambah Satu Lagi
Kemudian ditambahkannya “Kita minta Bupati selaku Ketua Gugus Tugas penanganan covid-19 untuk segera melakukan tindakan pencairkan dana yang sudah kita anggarkan dalam waktu tiga hari ini untuk penangganan Covid-19 ini, dan segera memberikan bantuan pada masyarakat yang terdampak wabah ini yang bersumber pada anggaran pendapatan belanja daerah (APBD) Kabupaten Limapuluh Kota, hal ini berdasarkan Inpres No. 4 Tahun 2020 Tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) karena masyarakat sudah menunggu bantuan itu,” jelas Deni Asra.
Nada kecewa juga disampaikan, Wakil Ketua Wendi Chandra dan Syamsul Mikar sehuhubungan belum adanya cairnya dana untuk penanganan Covid-19 ini. Seluruh pimpinan dan anggota DPRD Limapuluh Kota mengaku akan melakukan pengawasan terhadap penggunaan anggaran yang dari APBD Limapuluh Kota. Meskipun pihaknya belum mengetahui secara detail anggaran yang digunakan untuk penanganan wabah Covid-19 di Kabupaten Limapuluh Kota. “Insya Allah, DPRD 50 Kota akan terus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap penggunaan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Limapuluh Kota,” Ujar Syamsul Mikar singkatnya.
“Sebelumnya anggaran itu dibahas akan digunakan untuk menangani permasalahan yang timbul selama masa pandemi Corona. Anggaran tersebut juga digunakan untuk mencegah penyebaran virus Corona. Saat ini kita menunggu tindak lanjut dari Ketua Tim Gugus Tugas penanganan covid-19 Kabupaten Limapuluh Kota,” singkatnya. Dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh Ketua Fraksi ini, semuanya sepakat agar Pemerintah Daerah;
1. Mencairkan anggaran penanganan Covid-19 15 miliar dalam tiga hari kedepan agar penanganan dapat dilakukan secara maksimal.
2. Segera memberikan bantuan berupa sembako kepada masyarakat yang terdampak wabah Covid-19.
3. Membuat aturan yang jelas mengenai PSBB di Limapuluh Kota, bukan hanya himbauan sehingga tidak terjadi tumpang tindih aturan di tingkat kecamatan dan nagari, agar bisa dibuat aturan dengan dasar yang jelas.(*)