TANAH DATAR, BeritaSumbar.com — Dugaan penggunaan ijazah palsu mencuat dalam proses rekrutmen perangkat Nagari Tanjung, Kecamatan Sungayang, Kabupaten Tanah Datar. Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius terhadap keabsahan dokumen pendidikan yang digunakan pelamar, sekaligus menyoroti lemahnya pengawasan Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar terhadap lembaga pendidikan nonformal, khususnya PKBM yang diduga nakal.
Informasi ini terungkap setelah salah seorang peserta seleksi, yang meminta identitasnya dirahasiakan, melaporkan adanya dugaan penggunaan ijazah palsu oleh salah satu pelamar perangkat nagari. Laporan itu disampaikan kepada awak media pada Selasa (22/4/2026).
Menindaklanjuti laporan tersebut, awak media kemudian mengonfirmasi Ketua Panitia Seleksi, Andrizal. Ia membenarkan bahwa dirinya ditunjuk sebagai ketua panitia seleksi penerimaan calon perangkat Nagari Tanjung berdasarkan Surat Keputusan Wali Nagari.
Menurut Andrizal, panitia telah menerima dan mengumpulkan seluruh berkas administrasi yang dipersyaratkan, termasuk ijazah para pelamar. Namun, panitia mengaku tidak memiliki kapasitas untuk memastikan keaslian dokumen tersebut.
“Kami memang ketua panitia seleksi penerimaan calon perangkat di Kantor Wali Nagari ini. Semua administrasi yang dibutuhkan, terutama ijazah, sudah kami kumpulkan. Namun, kami tidak bisa memastikan apakah ijazah itu palsu atau tidak,” ujarnya.
Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa verifikasi keaslian ijazah masih menjadi titik lemah dalam proses seleksi. Padahal, dokumen pendidikan merupakan syarat utama yang menentukan kelayakan seseorang untuk mengikuti rekrutmen perangkat nagari.
Awak media juga mencoba meminta penjelasan dari Camat Sungayang, Hardifala, terkait dugaan pemalsuan ijazah tersebut. Saat dihubungi melalui pesan WhatsApp, ia menyampaikan bahwa persoalan itu telah ditangani di tingkat nagari dan panitia seleksi.
“Untuk konfirmasi bisa langsung ke Pemerintahan Nagari Tanjung dan yayasan yang bersangkutan, karena permasalahan sudah diselesaikan di tingkat nagari dan pansel. Kami di kecamatan masih menunggu hasil tindak lanjut dari nagari,” tulisnya.
Namun, persoalan ini tidak berhenti pada tingkat panitia seleksi atau pemerintahan nagari semata. Jika benar ijazah yang digunakan merupakan ijazah Paket C, maka dokumen tersebut seharusnya dapat ditelusuri melalui sistem data pendidikan resmi, termasuk Data Pokok Pendidikan (Dapodik), yang berada dalam pengawasan Dinas Pendidikan.
Karena itu, sorotan publik kini mengarah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, yang dinilai perlu bertanggung jawab dalam memastikan pengawasan terhadap PKBM berjalan ketat dan tidak memberi ruang bagi lembaga yang diduga menerbitkan dokumen pendidikan bermasalah.
Lemahnya pengawasan terhadap PKBM berpotensi membuka celah terjadinya penyalahgunaan, termasuk dugaan penerbitan ijazah tanpa prosedur yang sah. Jika pengawasan dilakukan secara serius, maka dugaan praktik semacam ini seharusnya dapat dicegah sejak awal.
Awak media telah berupaya menghubungi Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar, Alfi Hidayati, melalui pesan dan panggilan WhatsApp untuk meminta klarifikasi terkait dugaan ijazah palsu serta pengawasan terhadap PKBM di daerah tersebut. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi yang diberikan.
Kasus ini menjadi peringatan penting bahwa dugaan pemalsuan ijazah bukan hanya menyangkut pelamar semata, tetapi juga menyentuh aspek pengawasan lembaga pendidikan nonformal yang seharusnya berada di bawah kontrol dinas terkait. Jika tidak ditangani secara serius, persoalan serupa dikhawatirkan akan terus berulang dan mencederai integritas proses rekrutmen di pemerintahan nagari.
Awak media mendorong agar dugaan ini diusut tuntas secara transparan, termasuk menelusuri asal-usul ijazah, legalitas PKBM yang menerbitkannya, serta peran pengawasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar.
Reporter : Delmansyah
Keterangan foto: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Tanah Datar Alfi Hidayati