27 C
Padang
Kamis, Januari 20, 2022
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Wabup Rahmang: SPM Memberikan Kemudahan Perencanaan-Pengganggaran Kesehatan di Padang Pariaman
W

Kategori -
- Advertisement -

Padangberitasumbar.com – Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), bidang kesehatan merupakan tanggung jawab Pemerintah Daerah. Hal ini diungkapkan Wakil Bupati Padang Pariaman Drs. Rahmang, M.M. saat membuka acara Pertemuan Perhitungan SPM di Padang Jumat (10/12).

Ia mengatakan materi SPM ini berbeda dengan SPM sebelumnya, dimana pencapaian target-target SPM merupakan kinerja dari Kementerian Kesehatan. Sementara pencapaian target-target tersebut adalah kinerja pemda dan menjadi penilaian kinerja daerah dalam memberikan pelayanan dasar kepada masyarakat. Selanjutnya, efektivitas pelaksanaan SPM merupakan bahan bagi pemerintah pusat dalam perumusan kebijakan nasional, pemberian insentif, disinsentif dan sanksi administrasi kepada kepala daerah.

“Secara khusus, SPM bidang kesehatan diatur dalam Permenkes Nomor 4 tahun 2019 tentang standar teknis pelayanan dasar. Capaian kinerja pemda dalam pemenuhan mutu setiap jenis pelayanan dasar bidang kesehatan harus mencapai 100 persen. Untuk pemda perlu melakukan upaya menyeluruh dan terukur untuk mewujudkan pemenuhan pelayanan dasar yang optimal sejak dari tahapan pengumpulan data, perhitungan kebutuhan, penyusunan rencana, dan pelaksanaanya,” katanya.

Lebih lanjut dia menjelaskan untuk membantu pemda dalam menyusun rencana dan anggaran bidang kesehatan yang tepat sasaran dan berbasis bukti.

Pada akhir sambutan, beliau mengatakan bahwa kegiatan ini bermanfaat bagi pemda dapat menilai dan menentukan kewajaran biaya, untuk melaksanakan suatu kegiatan. Sehingga, dapat meminimalisir terjadi pengeluaran yang kurang jelas, yang menyebabkan anggaran tidak efisien.

Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Padang Pariaman Yutiardy Riva’i menyampaikan tujuan dari kegiatan perhitungan biaya SPM ini untuk memberikan kemudahan kepada pemda dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran untuk pelaksanaan SPM Bidang Kesehatan. Sehingga diharapkan nanti dapat menghitung besaran dan sumber pendanaan yang dibutuhkan pemda, untuk mencapai target sasaran per tiap layanan SPM.

“Kemudian, perhitungan biaya SPM dijadikan sebagai bahan kajian bagi daerah untuk melihat kesenjangan dalam pencapaian SPM, dalam upaya menjaga mutu dan kualitas layanan, serta untuk menganalisis kapasitas fiskal daerah untuk mendanai program SPM. Selain itu juga, sebagai bahan kajian umpan balik, bagi Pemerintah Pusat untuk mereview implementasi SPM di Daerah secara cepat,” jelasnya.

Hasil perhitungan SPM, katanya juga bermanfaat untuk penentuan anggaran SPM berdasarkan pada tolok ukur kinerja yang jelas dan sesuai dengan Permenkes Nomor 4 tahun 2019. Sehingganya penentuan besaran alokasi setiap kegiatan lebih berbasis bukti, serta costing tool SPM dapat digunakan untuk memonitor dan mengevalusi pencapaian hasil kegiatan SPM yang sedang berjalan setiap bulannya pada tahun berjalan, bila mengisi data pada sheet KINERJA.

“Kemudian, Siscobikes juga bermanfaat membantu para pengelola program khusunya kepala dinas kesehatan, untuk mempersiapkan laporan pertanggung jawaban kegiatan SPM pada akhir tahun. Sesuai dengan regulasi yang tertuang pada Permendagri Nomor 100 tahun 2018 tentang penerapan SPM”, tutupnya.

Kegiatan yang diikuti oleh seluruh Kepala Puskesmas se Kabupaten Padang Pariaman ini, dilaksanakan selama tiga hari mulai tanggal 10 hingga 12 Desember 2021. Dengan menghadirkan Pemateri dan Narasumber dari Kementerian Kesehatan RI dan Dinas Kesehatan Provinsi Sumatera Barat, diantaranya dr. Ackhmad Aflazzir, M.KM, Lemi Kurniawan, S.KM.,M.KM, Venty Fitria, S.KM. dan Astriadi Prasetio, S.E. (Rel/Andra)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img