25 C
Padang
Selasa, Januari 26, 2021
Beritasumbar.com

Melenggang Ke Galanggang Di Pusaran Pilgub Sumbar
M

Kategori -

Semakin hari, pemilihan kepala daerah (Pilkada) khususnya pemilihan gubernur (Pilgub) Sumbar 2020 sangat menarik untuk diikuti. Teka teki pasangan calon begitu cepat berhembus. Alun takilek lah takalam, begitulah urang awak dalam mengambil sebuah pandangan. Ya, wajar saja permainan dari elit sangat mudah ditebak. Ada yang terang-terangan bergandengan, ada pula yang masih malu-malu namun intens bertemu. Semakin kesini, semakin jelas jantan batinonyo.
Tidak mudah melenggang ke Galanggang memunculkan diri dalam proses pencalonan ke partai politik (parpol). Dalam pelaksanaannya sering terdistorsi oleh praktik yang tidak lagi mengakomodasi kapasitas dan kapabilitas. Namun lebih kepada ajang kontestasi pada pertarungan modal. Seakan kualitas dikesampingkan, faktor kemampuan modal dan finansial diutamakan.
Diawal-awal, berbagai partai politik (parpol) membuka kran penjaringan calon gubernur dan wakil gubernur Sumbar 2020. Para calon berdatangan melakukan safari politik. Sebuah ikhtiar diawal mencari kendaraan yang akan ditunggangi. Apakah ini sebagai bentuk strategi parpol mencari calon yang berkualitas? Entahlah, sampai saat ini penjaringan yang dilakukan tidak jelas muaranya.
Istilah laluan yang diawak sangat tepat disematkan dikalangan elit parpol. Banyak-nya calon yang mendaftarkan diri ke parpol, mengikuti alur dan mekanisme yang ada tidak jelas ujung pangkalnya. Pada akhirnya kader partai sendiri yang dinaikan. Satu sisi sangat bagus. Parpol berhasil melakukan pengkaderan dan memecahkan sindrom ketidak percayaan terhadap kader sendiri. Akan tetapi apa yang sudah dilakukan, memperlihatkan parpol tidak konsisten dan tidak terlalu serius dalam melakukan penjaringan. Seolah-seolah memberikan ruang dan fasilitas kepada orang yang memiliki kualitas, akan tetapi sekedar basa basi untuk meningkatkan elektoral partai.
Seharusnya metode penjaringan ini bisa dikelola dengan baik. Dilakukan dengan mengedepankan prinsip transparansi dan keterbukaan. Sehingga menegaskan parpol bukan hanya etintas yang ekslusif , melainkan mampu memfasilitasi orang lain ikut terlibat dalam kontestasi Pilgub. Metode penjaringan ini bisa dijadikan sebagai momentum rekutmen kader parpol. Jika tidak seperti itu, pencalonan melalui parpol masih sangat bernuansa oligarki elit. Kecenderungan pilihan lebih mendominasi kepada materi dan posisi ditataran elit parpol. Sehingga yang memiliki potensi otomatis terpinggirkan.
Bukan perkara mudah memproyeksikan calon yang akan diturunkan dalam sebuah konstestasi politik. Diperlukan tolak ukur, hitung-hitungan dan analisa yang tajam dalam menentukan sikap. Paling dominan itu soal popularitas, elektabilitas serta cost politik yang akan dipertaruhkan. Belum lagi kongkalingkong ditataran elit parpol yang harus dihadapi.
Perlu diketahui internal parpol memiliki prosedur, mekanisme, dan alur komunikasi. Tingkatannya berjenjang, mulai dari daerah, dan berkahir di tangan perngurus pusat untuk mengeluarkan Surat Keputusan (SK). Jika sudah dilalui semua, SK pun keluar, tiket sudah didapatkan.
Rumitnya prosedural dan tingginya tingkat lobi ditataran elit parpol, tidak sedikit yang mencoba peruntuhan dengan jalur independen. Memang sesuatu yang tidak lazim. Namun cara ini legal dan diakui undang-undang. Cukup dengan bermodalkan KTP 316 ribu dari berbagai loyalis, sudah bisa ikut serta dalam kontestasi Pilgub. Cara ini begitu simple dan short cut dibandingkan masuk dengan mekanisme parpol. Banyak rantai yang diputus, lobi ditataran elit bahkan politik transaksional mungkin saja terjadi.
Membangun Koalisi
Setiap kontestasi Pilkada terciptanya sebuah koaliasi tidak bisa dihindari. Hal ini merupakan sebuah ruh  membangun dan menggalang kekuatan menghadapi lawan politik. Secara peraturan undang-undang, koalisi menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh Parpol jika tidak mencukupi jumlah kursi 20%. Menurut UU No. 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota. Pasal 40 ayat (1) menyebut bahwa Partai Politik atau gabungan Partai Politik dapat mendaftarkan pasangan calon jika telah memenuhi persyaratan perolehan paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau 25% (dua puluh lima persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam pemilihan umum anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah di daerah yang bersangkutan.
Bagi parpol yang sudah memiliki kecukupan batas jumlah kursi 20% koalisi tetap saja dilakukan, baik itu dengan sesama parpol maupun dengan ormas dan lembaga sosial masyarakat lainya. Ini membuktikan bahwa parpol tidak bisa mandiri, sangat membutuhkan suntikan dukungan dari pihak lain.
Dikutip dari pernyataan Yusa Djuyandi, tebentuknya sebuah koalisi dimungkinkan oleh banyak faktor, di antaranya karena adanya kesamaan platform di antara parpol yang akan berkoalisi tersebut. Platform yang dimaksud termasuk dalam masalah agama, ekonomi dan kebangsaan. Tetapi, koalisi juga bisa dibangun atas dasar kepentingan politik murni, yakni untuk mendapatkan jabatan publik strategis dan kemudian membagi-baginya di antara sesama peserta koalisi.
Koalisi partai yang berdasarkan atas asas kepentingan politik elit mempunyai pengaruh kepada terbukanya ruang bagi kelas elit untuk menguasi lini-lini strategis demi kepentingan kekuasaan antar parpol koalisi. Sebaliknya, koalisi berangkat dari kesamaa visi dan pandangan politik akan mengedepankan semangat pengabdian kepada masyarakat.
Selama koalisi didasarkan pada kepentingan dan kemaslahatan masyarakat melalui mekanisme demokrasi yang dijalani dengan semangat perubahan kearah yang lebih baik, akan menghasilkan pemimpin yang memiliki integritas dan ketajaman dalam mengelola tatanan kehidupan masyarakat. Dan sebaliknya jika dorongan koalisi yang mengarah atas kepentingan oligarki elit, menangpun belum tentu memberikan kemaslahatan untuk masyarakat.
Peta Pilgub Sumbar 2020
Koalisi Pilgub Sumbar 2020 sudah mengerucut dengan mengapungnya beberapa pasang calon ke permukaan. Walaupun belum resmi mendaftar ke KPU, sudah banyak yang show up ke publik. Baliho dipasang dan dibentangkan di area-area pusat keramaian dan jalan-jalan yang berpotensi mengundang ketertarikan masyarakat. Selain itu pasangan sudah saling berkunjung, saling blusukan ke daerah-daerah dalam motif mencari dukungan. Langkah awal dalam menaskan mesin  sebelum pita Pilkada serentak 2020 digunting KPU.
Perjalan kontestasi Pilgub Sumbar saat ini bisa dikatagorikan dalam 5 kelompok. Walaupun belum resmi  dan pasti, setidaknya menjadi referensi untuk ditelaah lebih lanjut. Pertama, pasangan yang diusung parpol dan koalisi parpol dengan jumlah kursi sudah mencukupi 20%. Kedua, pasangan yang diusung parpol jumlah kursi kurang dari 20%. Ketiga, parpol yang sudah ada calon namun belum menentukan koalisi. Keempat, parpol yang memiliki kursi kurang 20% tapi tidak ada calon yang diusung. Terkahir, pasangan tanpa koalisi partai (jalur independen).
Parpol dan koalisi parpol yang sudah mengantongi 20% suara sudah memuculkan pasanganya diantaranya, Nasrul Abid dan Indra Catri usungan tunggal dari Gerindra dengan 14 kursi. Pasangan Mahyeldi Asharullah dengan Audy Joinaldy koaliasi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Pembangunan (PPP) total 14 kursi. Parpol yang belum mengantongi minimal 20% namun sudah memiliki pasangan yaitu Faldo Maldini dengan Febby Dt. Bangso diusung Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dengan 3 kursi. Parpol yang sudah mempunyai calon akan tetapi belum menentukan koalisi diantaranya Demokrat dengan nama yang mencuat yaitu Mulyadi, Partai Amanat Nasional (PAN) dengan dua orang nama sekaligus Ali Mukhni dan Sadiq Pasadigoe. Parpol yang memiliki kursi tapi tidak memiliki calon yaitu Golkar 8 kursi, NasDem dan PDIP sama-sama 3 memiliki kursi. Dan terkahir jalur independen ada pasangan Fakhrizal dengan Genius Umar.
Sejauh ini pasangan yang sudah jelas dan bisa dikatakan akan melaju tanpa kendala adalah Mahyeldi dengan Audy Joinaldy koalisi PKS dan PPP. Serta Nasrul Abid dengan Indra Catri calon tunggal dari Gerindra. Dari batas minal kursi sudah memenuhi 20%. Ditaran elitpun sudah saling membuka ruang bahkan saling berkunjung dan mendeklarasikan diri.
Dilain sisi geliat politik masih diperlihatkan oleh Mulyadi, Ali Mukhni dan Sadiq Pasadigoe. Bahkan digadang-gadang Demokrat dan PAN akan membentuk koalisi. Apakah Mulyadi dengan Ali Mukhni atau Mulyadi dengan  Sadiq Pasadigoe ? Namun sampai sekarang belum jelas arahnya. Apa belum selesai transaksi politik dikalangan elit?
Pasangan lainya, Faldo dengan Febby Dt. Bangso walaupun belum memenuhi 20% sudah mulai terjun ke masyarakat. Saling bergandengan kemanapun itu. Satu sisi memperlihatkan keseriusan untuk memancing parpol lain yang belum mempunyai calon dan menentukan koalisi. Golkar, NasDem dan PDIP yang saat ini tidak terlalu bersikap di Pilgub Sumbar, bisa saja ditarik untuk berkoalisi. Potensi hadirnya koalisi PKB, Golkar, PDIP dan NasDem sangat besar. Semua parpol tersebut merupakan satu kesatuan dari koalisi pemerintah di tingkat pusat. Jadi tidak begitu sulit sepertinya melakukan lobi ditataran elit untuk terbentuknya koalisi.
Semantara itu pasangan Fakhrizal dan Genius Umar sudah lebih awal menyatakan diri maju melalui jalur independen jauh sebelum pasangan lain mendeklarasikan diri. Semua persyaratan sudah diajukan, tinggal menunggu hasil verifikasi  KPU.
Peta politik akan terus berubah karena di dalam politik tidak ada yang pasti. Kemungkinan dan kemungkinan itu akan terus ada. Yang sudah dekat terkadang bisa langsung menjauh. Dan sebaliknya, yang jauh bisa juga mendekat. Komunikasi ditataran elit partai tidak semudah dibayangkan saat calon melakukan komunikasi dengan masyarakat. Banyak kepentingan yang bermain di dalamnya. Tinggal ditunggu saja percaturan ditingkat elit parpol. Apakah akan ada surprise yang dihadirkan untuk melenggang ke Galanggang dalam kontestasi Pilgub Sumbar 2020.
Oleh: Reido Deskumar
Koordinator The Indonesian Democracy Initiative (TIDI) Sumatera Barat
 
 

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Pemko Payakumbuh Ikuti Meeting Zoom Dengan Kemendagri

Menindaklanjuti Surat Edaran Mendagri Nomor 903/145/SJ TGL 12 Januari 2021 tentang percepatan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021 dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah, Pemerintah Kota Payakumbuh mengikuti kegiatan Webbinar yang digelar melalui via zoom meeting, Rabu(20/1).
- Advertisement -

Polres Sijunjung Akan Operasikan Mobil SIM Keliling

Setelah siapkan mobil samsat keliling, Sijunjung juga akan operasikan mobil SIM Keliling. Hal ini untuk mempermudah warga untuk memperpanjang masa berlakunya izin mengemudi mereka.

Promosikan Wisata Di Kota Tambang, Rezka Oktoberia Gelar Sepeda Sehat Explore Sawahlunto

Ikut promosikan wisata sehat di kota Sawahlunto, Rezka Oktoberia Ketua Srikandi Pemuda Pancasila Sumbar bekerja sama dengan Rebana Foundation menggelar event Sepeda Sehat Explore Wisata Sawahlunto pada Minggu (24/01/2021) pagi.
- Advertisement -

Tidak Terima Aliran Listrik Diputus Sepihak, Warga Datangi PLN UPP Lintau

Tanah Datar, beritasumbar.com Dugaan pemutusan sementara secara sepihak oleh pihak Perusahaan Listrik Negara (PLN) unit pelayanan pelanggan Lintau terhadap satu unit rumah miliki SE (65)...

KPU Limapuluh Kota Tunjuk Pengacara Untuk Menghadapi Sidang PHP Di MK

Tanjung Pati, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Limapuluh Kota menunjuk pengacara Sudi Prayitno,S.H., LL.M. sebagai perwakilannya menghadapi sidang gugatan dari pasangan calon Darman Sahladi-Maskar...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Pembelajaran Tatap Muka di SDN 09 Lubuk Tareh pada Masa Pandemi

SDN 09 Lubuk tareh terletak di jorong Lubuk Tareh kenagarian Garabak Data kecamatan Tigo Lurah Kabupaten Solok. Lokasi Sekolah ini sangat jauh dari pusat kota solok bahkan untuk sampai ke sekolah ini harus melewati Kabupaten Dharmasraya terlebih dahulu.

Mimpi bertemu sang Ayah, “Sang Datuk” nya anak-anak; Ceracau soal Wanita hingga Virus Corona

Lama tak berjempa dengan beliau, seingat kami sejak kasus Aksi Panas 4 Maret 2004 bersama Forum Aksi Demokrasi Arus Bawah Univ. Negeri Padang yang berujung di tahannya 20 aktivis UNP oleh sang Rektor waktu itu, beliau mangkat pas seminggu sebelum usai kami dibebas tahankan tepatnya 4 Mei 2004; baru sekali beliau datang dalam mimpi panjang. Entah apa hikmahnya gerangan, hanya Allah SWT yang lebih tahu.

Darurat Gempa Majene! Segera Bantu Saudara Terdampak!

Dilansir laman resmi BNPB, Data per Jumat (15/1), pukul 06.00 WIB, BPBD Mamuju melaporkan korban meninggal dunia 3 orang dan luka-luka 24. Sebanyak 2.000 warga mengungsi ke tempat yang lebih aman. Sedangkan kerugian material berupa kerusakan, antara lain Hotel Maleo dan Kantor Gubernur Sulbar mengalami rusak berat (RB). Jaringan listrik masih padam pascagempa.

Melahirkan Kepercayaan Masyarakat Untuk di Vaksinasi

Untuk lahirkan Kepercayaan Masyarakat Pada Vaksin Covid-19 pemerintah perlu lebih transparan soal vaksin Covid-19, terutama pada aspek keamanan dan biaya.

Waspadai ! Perbudakan Intelektual dibalik Akreditasi Perguruan Tiggi

Perguruan Tinggi / Kampus adalah salah satu wadah pendidikan yang sangat berperan penting untuk kemajuan peradaban bangsa dengan mencetak para intelektual yang berkualitas. Melalui keilmuan yang dimilikinya mereka akan terjun kemasyarakat untuk menyelesaikan berbagai problem yang dihadapi.

Menkes: Bantu para Tenaga Medis dengan Patuhi Protokol Kesehatan

Upaya keras pemerintah dalam menghadapi dan menangani pandemi Covid-19 di sisi hilir tidak akan lengkap bila tanpa dibarengi dengan upaya di sisi hulu atau pencegahan. Maka itu, kesadaran seluruh pihak untuk melakukan upaya proaktif mencegah penyebaran Covid-19 amat diharapkan.

Keuntungan Berbisnis Kotoran

Mungkin agak tekesan jorok istilah keuntungan berbisnis kotoran ini kita dengar. Tapi hal ini sangat membantu meningkatkan ekonomi para petani. Kotoran disini yang dimaksud adalah kotoran binatang ternak seperti sapi, kambing, kerbau atau lainnya yang banyak di pelihara masyarakat.

Universitas Bung Hatta Padang Tekan MoU dengan Yayasan Madani

Kamis 17 Desember 2020, bertempat di ruang Rektorat Universitas Bung Hatta Padang telah ditanda tangani kesepakatan atau MOU antara universitas Bung Hatta Padang dengan Yayasan Madani yang mempelopori gerakan Kembalikan Marwah Minangkabau.

Politik Dinasti dan Gerbang Meritokrasi

Bagi banyak individual, tata aturan kekerabatan tidaklah secara teoritis mengesampingkan aturan politik. Menurut definisi morgan terdahulu, kekerabatan megatur keadaan socitas dan yang kedua mengatur civitas. Atau menggunakan terminologi yang sering digunakan sekarang ini yang pertama merujuk pada struktur-struktur respositas dan kedua merujuk pada dikotomi yang jelas.

Simalakama Pandemi: Liburan atau Stay at Home?

Oleh : Niken Februani dan Siska Yuningsih - Mahasiswa Biologi FMIPA Universitas Andalas Corona sudah menjadi beban dunia sejak pertama kalinya China melaporkan adanya penyakit...
- Advertisement -