Beritasumbar.com – Pasaman Barat, Puluhan mahasiswa dari Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (IMM) dan Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Pasaman Barat menggelar aksi demonstrasi di Gedung DPRD Kabupaten Pasaman Barat, Jumat (17/01/2025). Aksi yang berlangsung damai ini menuntut transparansi anggaran, kelanjutan hak angket terhadap Bupati Pasaman Barat, dan penanganan pertambangan tanpa izin (PETI) di wilayah tersebut.
Koordinator aksi, Alwi Septian, menyampaikan tiga poin tuntutan utama. Pertama, mahasiswa mendesak DPRD untuk melanjutkan hak angket terhadap Bupati Pasaman Barat terkait defisit anggaran. Kedua, mereka menuntut agar program Universal Health Coverage (UHC) di Pasaman Barat dilanjutkan. Terakhir, mahasiswa mendesak DPRD untuk mengambil langkah tegas dalam menangani aktivitas PETI yang diduga masih beroperasi di Pasaman Barat.
Aksi demonstrasi tersebut disambut oleh tiga anggota DPRD, yaitu Adriwilza (Fraksi Gerindra), Nefri (Fraksi PPP), dan Yondrizal (Fraksi Demokrat). Adriwilza menyatakan bahwa DPRD menyetujui hak angket, namun prosesnya membutuhkan tahapan-tahapan selanjutnya. Ia juga menegaskan bahwa pengajuan hak angket telah diajukan dalam rapat paripurna dan akan dilanjutkan dalam minggu depan.
Yondrizal menambahkan bahwa untuk melanjutkan proses hak angket, dibutuhkan kehadiran minimal 30 anggota DPRD, dan minimal 20 anggota harus menyetujui hak angket tersebut. Sementara itu, terkait UHC, Yondrizal menjelaskan bahwa DPRD telah berkoordinasi dengan BPJS untuk membahas kelanjutan program tersebut.
Nefri juga menyatakan bahwa tahapan awal hak angket telah selesai dan DPRD masih konsisten dalam menindaklanjuti hal tersebut. Ia menegaskan bahwa yang ingin diangketkan adalah Bupati Pasaman Barat.
Terkait PETI, Nefri menambahkan bahwa DPRD telah mengirimkan surat kepada Kapolres Pasaman Barat untuk menindaklanjuti permasalahan tersebut.
Aksi demonstrasi mahasiswa ini menunjukkan kepedulian mereka terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi masyarakat Pasaman Barat. Mereka berharap DPRD dapat merespon tuntutan mereka dengan serius dan segera mengambil langkah-langkah konkrit untuk menyelesaikan permasalahan yang ada. (Joni Harahap)
