Bukittinggi, beritasumbar.com – Kinerja Pemerintah Kota (Pemko) Bukittinggi mendapat sorotan tajam dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD setempata. Dalam pendapat akhir di paripurna pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2021, Senin siang, Fraksi PKS menilai masih banyak kelemahan atas kinerja Pemko.
Melalui juru bicaranya, Ibra Yaser menyampaikan, pemerintah agar dapat mengoptimalisasikan semua potensi pendapatan daerah sehingga memberikan kontribusi yang signifikan kepada PAD Bukittinggi.
Pemerintah juga dapat melakukan penataan dan pengelolaan objek-objek wisata yang betul-betul rapi, teratur, terhindar dari kebocoran-kebocoran yang dilakukan oknum penyelenggara dilapangan.
Menurut dia, pengelolaan dan pemanfaatan gedung parkir serta objek-objek parkir lainnya secara teratur dan baik, peralihan dari penggunaan sistem teknologi kepada sistem manual, tidak kah langkah terbaik yang diambil pemerintah disaat kemajuan teknologi sesuai perkembangan zaman dan efesiensi.
Mengenai potensi pendapatan dari pengelolaan pasar-pasar tradisional yang ada harus dimaksimalkan, melakukan percepatan terhadap persoalan pasar atas.
Terdapatnya kekosongan pendapatan dari Pasar Atas yang sudah direncanakan pemerintah Rp4,8 miliar per tahun, akan terus berlanjut tatkala pemerintah tidak cepat mengambil keputusan penetapan tarif sewa atau retribusi kepada pedagang.
Fraksi PKS menyampaikan catatan untuk PPA, pertama, meningkatkan kemandirian fiskal dgn meningkatkan Pendapat Asli Daerah (PAD), kedua meningkatkan PAD dengan melakukan intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah, ketiga meningkatkan realisasi belanja untuk meminimalisasi silpa.
Ibra menyambutkan juga, Silpa yang besar merupakan output dari sebuah perencanaan yang tidak matang dan tahapan pekerjaan yg tidak terukur serta pengawasan yg sangat lemah dan kurang intensif di lapangan.
Proyek drainase primer yang putus kontrak hingga kini belum selesai dikerjakan. Apakah nanti jika proyek ini selesai masyarakat Bukittinggi benar-benar akan merasakan manfaat keberadaan drainase primer ini.
Fraksi PKS juga mempertanyakan, begitu proyek penanggulangan banjir ini selesai dikerjakan, persoalan banjir yang selalu mendera masyarakat Bukittinggi juga selesai dan teratasi.
“Ataukah Bukittinggi akan tetap banjir tatkala hujan deras, sehingga mubazirlah anggaran yg begitu besar digelontorkan untuk proyek tersebut,” paparnya.
Paripurna dipimpin langsung Ketua DPRD Kota Bukittinggi Beny Yusrial. Paripurna dihadiri Waki Wali Kota Bukittinggi, Marfendi, unsur Forkopimda dan sejumlah pimpinan OPD kota Bukittinggi. (adil)