31.4 C
Padang
Tuesday, October 20, 2020

Wako Riza, Sanksi Tegas Pada PNS Yang Meminta Pungli

Dalam upaya mengimplementasikan pelayanan prima kepada masyarakat Payakumbuh, Walikota Payakumbuh Riza Falepi memberikan wanti-wanti kepada seluruh PNS yang berhubungan langsung dengan masyarakat agar meningkatkan kinerja. Standar Pelayanan dimasing-masing SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan harus dipajang. Sehingga masyarakat mudah memahami dan mengerti proses mengurus administrasi kependudukan atau administrasi lainnya.

Bahkan Walikota menggaris bawahi untuk tidak meminta pungutan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah maupun Peraturan Walikota. Peringatan ini disampaikan melalui Surat Edaran Walikota nomor: 130/01/Pem-2015 tanggal 26 Januari 2015 tentang “Larangan Pemungutan di dalam Pemberian Pelayanan kepada Masyarakat di Kota Payakumbuh”.

Dijelaskan Walikota, PNS mempunyai tupoksi yang telah diatur menurut undang-undang yang berlaku, dimana PNS dituntut untuk memberikan pelayanan prima bagi masyarakat yang membutuhkan. “Gaji yang diterima PNS tersebut merupakan hasil pembayaran pajak dari masyarakat. Oleh karena itu, sudah menjadi kewajiban, PNS bekerja untuk melayani dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat”  jelas Asisten I Bidang Pemerintahan Setdako, Yoherman SH, S.Sos, mengutip walikota di ruang kerjanya, Balaikota Bukik Sibaluik, Rabu  (28/1).

Terlebih lagi, tambah Yoherman,   PNS yang bertugas di SKPD, Kecamatan, dan Kelurahan yang sehari-harinya berhubungan langsung dengan masyarakat, merupakan garis depan dari Pemerintah Kota dalam upaya memberikan pelayanan prima. Untuk itu, Wako memperingatkan kepada seluruh kepala SKPD, Kecamatan dan Kelurahan agar memberikan snksi yang tegas, apabila menemui personil/aparatur yang melakukan pungutan yang tidak diatur dalam Perda atau Perwako.

“Apabila kepala SKPD-nya juga ikut terlibat dalam melakukan pungutan liar, sanksi yang tegas juga telah menunggu. Hukumannya mulai dari peringatan tertulis, sampai mutasi jabatan bahkan diparkir di BKD alias non-job” kata Wako Riza lagi.

Untuk itu, kata Wako, masyarakat juga diminta untuk berperan aktif dalam hal ini. Apabila masyarakat menemui salah satu aparatur/personil di SKPD, Kecamatan maupun Kelurahan yang melakukan pungutan liar ini, agar segera melapor ke pimpinan kota ini. Minimal kepada kami (Asisten I Setdako, Red), tegas Yoherman.

“Kita ingin memberikan efek jera pada PNS yang nakal yang meminta pungutan diluar peraturan. Semoga kedepannya, pelayanan Pemko betul-betul prima kepada masyarakat kota” tutupnya.

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Kasatlantas Polres Tanah Datar, Gelar Silaturahmi Bersama Wartawan

Tanah datar, - Puluhan wartawan yang bertugas di tanah datar, berkumpul mengadakan silaturahmi dan cofee morning bersama IPTU M Nasir Kasatlantas Polres...

Jalfriman: Tanah Datar Unggul Dan Sejahtera Bersama Darma Tani

Tanah Datar, -Pesta demokrasi 2020 terasa makin dekat, begitu juga halnya terhadap dukungan makin mengalir dan berdatangan baik dari masayarakat maupun dari...

Melalui Genpro, Bumbu Randang Payakumbuh Dikirim Ke 7 Negara Henny Riza : City of Randang Bukan Gertakan Saja

Payakumbuh --- Impian Kota Payakumbuh agar Randang Go Internasional sudah di depan mata, pasalnya setelah dibantu fasilitasi oleh Global Enterpreneur Profesional (Genpro)...

Minggu Jumlah Warga Payakumbuh Positif Covid-19 Kembali Melambung

Payakumbuh, -- Ledakan besar kasus positif covid-19 di Kota Payakumbuh kembali terjadi. Sepanjang Minggu (18/10) ini, terkonfirmasi 18 orang warga kota positif...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Perbumma Adat Nusantara Kupas Prospek dan Solusi Peningkatan Penyediaan Pangan Nusantara

JAKARTA – Hari Pangan Sedunia yang ke XL pada tanggal 16-Oktober 2020, moment yang tepat bagi Perbumma Adat Nusantara dan KUP Suta...

GM FKPPI Jambi Hadiri Silaturahmi Ormas dan OKP Bersama Polda dengan Tema Jambi Cinta Damai

JAMBI - Kepolisian Daerah Jambi selalu dekat dan merangkul Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Organisasi Kemasyarakatan Pemuda (OKP) dengan mengadakan Silaturahmi untuk meningkatkan...

P3S Gelar Webinar Dengan Tema “Masa Depan Penyiaran Analog (Konvensional) di Indonesia”

Topik menarik seputar kontroversi antara penyiaran analog dan digital akan dibedah dalam webinar Political and Public Policy Studies (P3S) dan esensinews.com yang...

Kemen PUPR: Pembangunan Bendungan Dapat Cegah Banjir Pangkalan

Limapuluh Kota, Beritasumbar.com - Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR) RI mengemukakan salah satu solusi untuk mengatasi banjir yang melanda...
- Advertisement -