BeritaSumbar.com,-Indonesia merupakan negara berpaham demokrasi pancasilais serta menjunjung tinggi asas asas kesahjetaraan bersama tanpa memandang ras, suku, maupun agama, dengan banyaknya pasal pasal baru yang anti kritik membuat masyarakat seolah olah hanya dianggap sebagai sapi perah yang hanya bisa diambil susunya untuk kepentingan penguasa, pasal pasal tersebut tentu sangat mudah disalahgunakan untuk membelenggu kebebasan berekspresi dan menyalahgunakan kuasa, Menggelar demontrasi publik dalam memprotes korupsi, menulis surat pembaca yang mengeluh penipuan, mengajukan pengaduan formal tentang tindakan buruk para politisi, dan menulis serta menyiarkan laporan berita mengenai isu sensitif adalah praktik umum dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Namun di Indonesia, kritik semacam itu dapat mengakibatkan gugatan pidana dan Anda dapat dijatuhkan hukuman penjara, bahkan jika yang anda katakan adalah benar.

Tahun 2019 digadang gadang sebagai era baru percaturan politik di Indonesia, Hajatan Politik akbar, hal ini bisa kita lihat dari skema pergerakan parpol dan paslon yang akan maju dalam pilkada serentak dari aceh hingga papua dengan tingkat heterogenitas sekompleks Indonesia, berbagai intrik dan skema politik pun dijalankan demi menggapai singgasana kekuasaan didalamnya, salah satunya adalah kebijakan kontroversial yang baru saja dikeluarkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR RI) mengenai pasal 122 Huruf K dalam Undang-Undang tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang baru saja disahkan pemerintah dan DPR pada (12/2) lalu yang mendapat banyak pro dan kontra dari berbagai kalangan.

Adapun Perubahan tersebut terdapat pada Pasal 122 tugas MKD yang mengalami perubahan dari sebelumnya empat poin, menjadi 14 poin. Di antaranya adalah Pasal 122 poin k tentang tindakan mengambil langkah hukum, dimana setelah ini MKD DPR memiliki hak dan kewenangan untuk mengambil langkah hukum terhadap perseorangan yang merendahkan kehormatan dan menghina para anggota DPR tanpa menunggu persetujuan dari presiden dan pihak lain terlebih dahulu.

DPR sendiri merupakan Institusi public politis yang merupakan corong utama pembaharuan dan penyambung lidah serta aspirasi masyarakat yang telah diatur jelas didalam konstitusi dan memiliki kewenangan memproduksi serta menjalankan kebijakan publik.

Kewenangan Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD), yang dibentuk oleh DPR mestinya memiliki peranan penting untuk mengatur setiap anggota dewan yang melanggar kode etik atau peraturan perundang-undangan. Tapi, dalam hal ini MKD tidak bisa mengatur masyarakat dengan membatasi kritik dan menutup transparansi kinerja DPR yang membuat DPR sebagai lembaga yang antikritik.

Padahal era demokrasi seharusnya mengedepankan keterbukaan pada kritik kinerja lembaga-lembaga negara.

Rakyat yang dalam hal ini adalah pelakon utama demokrasi tentu memiliki hak untuk menganalisa dan mengeveluasi kinerja institusi yang mewakili (nya), hadirnya pasal tersebut tentu membuat wewenang DPR menjadi semakin otoriter dan jauh dari kritik publik.

Sementara di era demokrasi, kehormatan sebuah kekuasaan itu diletakkan pada kuasa rakyat, lantas bagaimana dengan kinerja lembaga wakil rakyat sendiri yang masih jauh dari harapan bangsa?

Pemerintah sebagai operator negara harus menarik diri dari makna asosiasi kelompok politik atau individu manapun agar tercipta suatu harmoni diantaranya, hukum harus ditegakkan dan menjadi panglima agar marwah negara tetap terjaga.

Karena akan menjadi fasisme dan fanatisme buta yang merunut dari cinta kebangsaan dan nilai nilai keagamaan yang tidak berlogika.

Para jurnalis dan pelaku media baik online maupun konvensional merupakan sasaran utama yang terkena dampak dan imbas dari adanya pasal tersebut yang dalam hal ini tentu berbenturan keras dengan kebebasan pers dan berekspresi yang juga dijamin didalam UUD 1945, dan seolah olah membuat perisai baru diri bagi para politisi.

Mahkamah Konstitusi dalam hal ini tentu harus menimbang dan mengkaji pasal tersebut sebelum diketuk palu untuk menjamin setiap warganya bisa memberikan opini dengan baik dan aman.

Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dilembaga Negara semakin merajalela dan menggurita di setiap lapisan masyarakat Indonesia, ketua DPR yang terseret dalam kasus mega proyek E-Ktp adalah salah satu contoh bobroknya moral elit politik di Indonesia, Kritik adalah salah satu wadah utama penyalur opini dan isi kepala masyarakat berdemokrasi.
Merespon dan menanggapi kritik bukanlah perkara gampang. Setiap orang pernah mendapat kritik, entah itu yang destruktif atau konstruktif. Menanggapi kritik dengan emosional hanya akan membuat kita terbawa arus negatif.

Tidak perlu defensive, Sebuah kritik, walau sedikit bernada negatif, dari orang yang bijaksana lebih berguna dari pada antusiasme hampa dari orang bodoh, Kemampuan masyarakat berpikir secara kritis adalah sangat penting untuk keberhasilan sistem demokrasi.

Masyarakat yang kritis akan tidak mudah dieksploitasi oleh kelompok atau pihak tertentu yang haus dengan kekuasaan. Sebaliknya kelompok masyarakat berkarakter tendensius dan reaksioner akan mudah diperalat untuk melakukan tindakan mengarah kepada disintegrasi, disobedience (pembangkangan) dan bahkan pemberontakan terhadap pemerintah.

Kondisi demikian merupakan pentahapan kemunduran era dalam suatu negara. Waalahualam.

Oleh : Iqbal Khalili
Mahasiswa Magister Ilmu Komunikasi Unand

loading...