29 C
Padang
Jumat, Juli 30, 2021
Beritasumbar.com

Rieke Dukung Pembubaran PHI
R

Kategori -

Surabaya – Anggota Komisi IX DPR RI, Rieke Diah Pitaloka, mendukung aspirasi buruh di Jawa Timur untuk membubarkan Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) dan mengganti dengan sistem baru yang berkeadilan sosial.

“Kami akan mendorong Revisi UU 2/2004 dapat diselesaikan akhir tahun 2015 sehingga dalam menghadapi MEA sudah mempunyai produk legislasi dengan skema perlindungan pekerja/buruh yang lebih baik, sekaligus memperkuat industrialisasi nasional melalui perbaikan sistem dan mekanisme penyelesaian perselisihan yang berkeadilan sosial, cepat, mudah dan murah,” katanya di Surabaya, Selasa, menanggapi aspirasi serikat buruh atau serikat pekerja di Jawa Timur saat ‘Mayday’ (Hari Buruh) 2015.

Tuntutan utama buruh/pekerja dalam aksi Mayday 2015 di Jawa Timur adalah pembubaran Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) yang dibentuk melalui UU Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (PPHI).

Menurut buruh Jawa Timur, sistem PPHI sudah seperti kolonialis kapitalis sehingga mereka lebih memilih jalan mogok dan aksi, karena negara tidak lagi melindungi buruh.

Mereka menilai sistem PHI tidak memberikan keadilan dan lebih memihak pengusaha seperti dalam kasus PHK yang 90 persen putusan bukan mempekerjakan kembali tetapi memecat dengan pesangon.

Dalam kasus kontrak (outsourcing), putusan PHI tidak mengangkat menjadi karyawan tetap tetapi malah memecat. Selain itu, PHI juga berbiaya tinggi (mahal) dan ketentuan hukum acara perdatanya amat menyulitkan buruh.

Biaya tinggi terjadi akibat proses persidangan yang berkepanjangan hingga 10 kali sidang, seperti buruh/pekerja dari Banyuwangi yang harus setiap minggu ke PHI Surabaya.

Untuk upaya hukum kasasi dan PK ke MA juga membutuhkan biaya yang tidak sedikit, apalagi jika perlu eksekusi, maka diperlukan biaya mulai Rp6 juta hingga Rp35 juta.

Tidak hanya itu, proses hukum yang berjalan rata-rata memakan waktu yang lama hingga 3-5 tahun, bahkan ada kasus dengan proses hukum sampai tujuh tahun hingga 30 buruhnya meninggal tapi kasus belum selesai.

Dalam konteks PPHI, negara hanya memfasilitasi arena (PHI) agar buruh dan pengusaha “bertarung” dalam proses yang sejalan mekanisme pasar, sehingga sistem PPHI dalam tataran implementasi semakin menjauhkan buruh/pekerja dari akses keadilan akibat posisi lemah.

Keberadaan PHI pun memperlemah kewenangan Dinas Tenaga Kerja sebagai mediator dan pengawas Ketenagakerjaan. Sejak ada PHI, Disnaker tidak lagi memiliki posisi kuat dalam membela kepentingan buruh.

Berdasarkan riset dan kajian akademis, UU 2/2004 patut dievaluasi secara menyeluruh dan mutlak harus dibongkar yaitu negara membentuk sistem penyelesaian sengketa yang lebih progresif.

Para buruh di Jatim mengusulkan desain postur dan struktur Lembaga Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (LPPHI) yang merupakan lembaga negara yang independen dengan kewenangan memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa perselisihan hubungan industrial.

LPPHI berbentuk “quasi” pengadilan yang bertanggung jawab kepada Presiden sebagai kepala negara dengan komposisi majelis berasal dari Tripartit dengan proporsi terbanyak dari unsur pemerintah, lalu menggunakan hukum acara yang mudah dan sederhana, bukan rezim perdata.

Selain itu, berbiaya murah dengan beban pembiayaan buruh/pekerja sepenuhnya ditanggung negara, kerangka waktu penyelesaian yang lebih cepat, putusan bersifat final dan mengikat serta eksekusi yang lebih kuat melalui mekanisme pidana, administratif, pelayanan publik dan perdata khusus.

“Dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas DPR RI tahun 2015, Perubahan UU 2/2004 masuk daftar nomor urut 30 dan saat ini sampai pada tahapan Komisi IX DPR RI sedang menyusun naskah akademik dan Rancangan Undang-Undang,” katanya.

Pihaknya mendukung sepenuhnya aspirasi buruh/pekerja dengan arah perubahan UU 2/2004 yang menghadirkan kembali peran negara dalam memproteksi dan melakukan intervensi agar akses keadilan terhadap pekerja/buruh dapat terwujud dengan sebaik-baiknya. (Ant/Edy M Ya’kub)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Kakankemenag Padang Panjang Pimpin Sosialisasi Pemutakhiran Data Mandiri Melalui Aplikasi MySAPK BKN

Padang Panjang,BeritaSumbar.com,_Kantor Kementerian Agama Kota Padang Panjang Gelar Kegiatan Sosialisasi Tetang Pemutakhiran Data Mandiri Aparatur Sipil Negara (ASN) melalui Aplikasi MySAPK BKN di Aula Kankemenag Kota Padang Panjang, Senin (26/07/2021)
- Advertisement -

Kawa Naik Daun Terima Kujungan Tim Penilai Pemuda Pelopor Provinsi Sumatera Barat

Limapuluh Kota_ Beritasumbar.com _ Pada tahun 2021 ini, Kawa Naik Daun dipercaya sebagai peserta lomba Pemuda Pelopor tingkat provinsi Sumatera Barat, mewakili Kabupaten Limapuluh Kota, menerima kunjungan dari tim penilai lomba Pemuda Pelopor tingkat Sumbar Pada Selasa 27/07. Bertempat dikediaman M.Hadid Qosim.ST sekaligus rumah produksi Kawa Naik Daun, Padang Ambacang Situjuh Limo Nagari Kab. Limapuluh kota.

Wakosma 6A desak SEMA STIT SB Pariaman agar Segera melakukan Pemilihan

Pariaman,BeritaSumbar.com,-Wakil kosma 6A Mahasiswa Pendidikan Agama Islam (Wakosma 6A-PAI), Bima Putra meminta agar pihak Senat Mahasiswa (Sema) Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Syekh Burhanuddin (STIT SB) Pariaman dan rektorat segera melakukan pemilihan Ketua Dewan Eksekutif Mahasiswa (Dema) periode baru agar terciptanya regenerasi kepemimpinan.
- Advertisement -

Ada Temaram di Pintu Aging

Cerita Berseri: Seribu Cerita untuk Bahagia Seri 1/1000 “Ada Temaram di Pintu Aging” Oleh : H. Nofrijal, MA  Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama/IV-e Sudah biasa dan terbiasa ada kata-kata...

Pemko Payakumbuh Apresiasi kegiatan Rehab Rumah Dari Alumni SMEA Negeri Payakumbuh Milenial

Payakumbuh,BeritaSumbar.com, — Atas dasar solidaritas dan kemanusiaan, Ikatan Alumni SMEA Negeri Payakumbuh (Snepa) laksanakan kegiatan bedah/rehab rumah bagi salah seorang alumni mereka yang kurang mampu yang berdomisili di kelurahan Padang Data Tanah Mati, kecamatan Payakumbuh Barat.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

MTsN 5 Padang Pariaman Gelar Kegiatan Madrasah Berbagi di Momen Idul Adha.

Padang Pariaman, beritasumbar.com,- "Bahagia itu bersama, bukan sendiri. Senang itu bersama, bukan sendiri. Bahagia itu sesungguhnya sederhana, ketika digapai bersama". Itulah ungkapan yang terucap, oleh Dra. Lismaini Amir, M.Si. Kepala Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) 5 Padang Pariaman, ketika disambangi awak media di ruang kerjanya usai penyerahan bantuan paket sembako kepada beberapa murid-muridnya.

MENUJU MEJA MAKAN

Cerita Berseri: Seribu Asa untuk Bahagia #Seri 5/1000cerita Oleh : H. Nofrijal, MA Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA)IV-e Kembali ke meja makan, pernah menjadi “trendy topic” pada tahun...

8 Fungsi Keluarga: dengan Kacamata Baru

Cerita Berseri, Seribu Asa untuk Bahagia #Seri 4/1000 cerita “8 Fungsi Keluarga: dengan Kacamata Baru” Oleh : H. Nofrijal, MA Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA) IV-e Sebutan 8...

Pohon Kebahagiaan, Watering..

Cerita Berseri: Seribu Asa untuk Bahagia Seri 3/1000 Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA) IV-e Di hamparan hijau sawah yang subur, sumber pengairannya berasal dari banyak penjuru mata...

Tua, dalam Keajaibannya (Miracle Life)

Cerita Berseri: Seribu Cerita untuk Bahagia Seri 2/1000 Cerita Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama (PUMA)/IV-e Kita semua berhak tahu…! Sebuah penelitian besar di Amerika Serikat menemukan bahwa: Usia...

Ada Temaram di Pintu Aging

Cerita Berseri: Seribu Cerita untuk Bahagia Seri 1/1000 “Ada Temaram di Pintu Aging” Oleh : H. Nofrijal, MA  Penyuluh Keluarga Berencana Ahli Utama/IV-e Sudah biasa dan terbiasa ada kata-kata...

Kunjungan Wagub Sumbar Ke Sijunjung, Ini Rangkaian Kegiatannya

Sijunjung, beritasumbar.com - Wakil Gubernur Sumatera Barat Audy Joinaldy mengunjungi Kabupaten Sijunjung pada Kamis, 22/7 dengan sejumlah rangkaian kegiatan bersama pemkab setempat. Selama berada berada...

Sefnat Waicang Sampaikan Aspirasi Masyarakat Grime Nawa ke DPD RI

JAKARTA - Perwakilan Masyarakat yang juga Tokoh Masyarakat yang diberikan kuasa untuk persiapan proses pemekaran Kabupaten Grime Nawa diketuai oleh Sefnat Waicang, S.P dan jajaran melakukan kunjungan ke DPD RI, Senayan, Jakarta pada Jumat (16-07-2021)

Banyaknya Keluhan Tentang Konsumen, DPW LPPKI DKI Jakarta Dibentuk

JAKARTA - LPPKI (Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia) terus bergerak melakukan pengembangan organisasi, baik ditingkat Provinsi (DPW), maupun ditingkat Kabupaten Kota (DPC).

Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat Laksanakan Sosialisasi Ranperda Tentang Mars Sumatera Barat

Padang,BeritaSumbar.com,-Bertempat di Ruang Rapat Dinas Kebudayaan Provinsi Sumatera Barat, 01 Juli 2021. Melalui UPTD Taman Budaya Sumatera Barat dilaksanakan sosialisasi Rancangan Peraturan Daerah (RANPERDA) tentang Mars Sumatera Barat yang akan ditetapkan menjadi Mars Daerah dengan judul Mars Sumatera Barat yang diciptakan oleh B. Andoeska.
- Advertisement -