26 C
Padang
Sunday, December 6, 2020
Beritasumbar.com

Yasonna: Saya Bisa Dipenjara Kalau Tak Tetapkan Status WNI Arcandra
Y

Kategori -

BeritaSumbar.com – Menkum HAM Yasonna Laoly bersikukuh Mantan Menteri ESDM Arcandra Tahar harus diberi status WNI. Jika tidak, Yasonna bisa dipidana.

Dalam runtutan penjelasannya di Komisi III DPR, Rabu (7/9/2016) hari ini, Yasonna mengatakan awalnya hendak mencabut status WNI Arcandra. Hanya saja dalam proses tersebut, ternyata Arcandra sudah melepas status kewarganegaraan Amerika Serikat-nya.

“Karena dia sudah kehilangan kewarganegaraan US kita setop menghilangkan kewarganegaraannya. Kalau saya sebagai Menkum HAM cabut kewarganegaraan Arcandra hingga dia stateless, maka saya bisa dipidana,” ungkap Yasonna di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (7/9/2016).

Ancaman pidana itu ada di Pasal 36 UU Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Kewarganergaraan. Begini bunyinya:

Pasal 36

(1) Pejabat yang karena kelalaiannya melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang ini sehingga mengakibatkan seseorang kehilangan hak untuk memperoleh atau memperoleh kembali dan/atau kehilangan Kewarganegaraan Republik
Indonesia dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan karena kesengajaan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun.

“Saya tidak lalai. Kalau saya meneruskan mencabut WNI Arcandra, maka saya dapat dipidana selama 3 tahun. Aku belum siap dipenjara. Asas stateless nggak boleh dilanggar,” ujar Yasonna.

Keputusan Yasonna mendapat kritik dari sejumlah pihak, termasuk anggota Komisi III. Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman mengatakan, sesuai UU, Arcandra baru bisa mendapat status WNI jika sudah tinggal di Indonesia selama 5 tahun berturut-turut. Yasonna menjawab Benny.

“Itu kalau dia warga negara Amerika mau jadi warga negara Indonesia. Ada dua cara, ya kan, kalau WN Amerika tidak dicabut kewarganegraannya, pertama prosedur naturalisasi harus ada lima tahun,” terang Yasonna.

“Atau pasal 20 UU kewarganegaraan, yaitu demi kepentingan negara. Karena dia ada jasa, paten, tetapi itu harus warga negara asing. Persoalannya dia kan bukan WN asing. Kan sudah resmi kehilangan WN Amerika, bagaimana? Dia menjadi orang antah berantah nanti,” lanjut politikus PDIP ini.

Yasonna mengakui dwi-kewarganegaraan Arcandra otomatis hilang ketika pria asal Padang itu mengucap sumpah menjadi WN Amerika. Namun gugurnya status WN AS Arcandra setelah dia menjadi menteri di Indonesia menjadikan masalahnya lebih kompleks.

“Mengenai dwi kewarganegaraan tidak ada hukuman pidananya, yang ada hukuman pidananya kalau seseorang menghilangkan kewarganegaraan seseorang, menyebabkan stateless. Kalau aku bikin SK (penghilangan WNI Arcandra), akulah masuk penjara tiga tahun,” ulas pria berkacamata ini.

Sebelumnya Wakil Ketua Komisi III DPR Benny K Harman tidak menyetujui landasan yang digunakan Menkum HAM soal pengukuhan Arcandra. Ia menyebut, Arcandra baru bisa mendapat status WNI jika sudah melepaskan status WNA selama lima tahun.

“Kan bukan kita yang buat stateless. Dia kan pengkhianat! Ini jelas-jelas pengkhianat, kok tiba-tiba ada peneguhan,” tukas Benny kepada Yasonna saat RDP, Rabu (7/9).

Sementara itu menurut Pakar Hukum Tata Negara, Dr Bayu Dwi Anggona, Menkum HAM Yasonna Laoly mengaburkan fakta terkait pengukuhan Arcandra itu. Prinsip perlindungan maksimum yang juga dijadikan landasan untuk Arcandra oleh Yasonna juga dianggap tidak tepat.

“Menkum seakan menghilangkan fakta bahwa jauh sebelum Arcandra kehilangan status warga negara AS yang bersangkutan telah terlebih dahulu kehilangan status WNI, yaitu saat menyatakan sumpah setia sebagai warga negara AS,” urai Direktur Puskapi Universitas Jember itu. (detik)

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

5 Desember 2020 Prima Founder Records Rilis Rung Wani Nembung dari Heniikun Bay di 41 Radio se-Indonesia

Untuk menutup trilogi pertama dari dua trilogi yang terdapat dalam EP (Extended Play / Mini Album), Heniikun Bay merilis lagu Rung Wani Nembung pada Sabtu 5 Desember 2020 di 41 Radio se–Indonesia.

Pocket Book Panduan Penilaian Melalui E-Learning Platforms Bagi Guru IPA Tingkat SMP Di Kota Padang

Sejak wabah Covid-19 mulai muncul di Kota Padang, nasional hingga mancanegara, kegiatan pembelajaran di sekolah yang biasanya dilaksanakan secara tatap muka terpaksa...

Anak Wajib PAUD 1 Tahun Sebelum Masuk SD, Pemko Payakumbuh Gelar Sosialisasi SPM PAUD

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pendidikan menggelar Sosialisasi Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di kantor eks...

Dunia Olah Raga Sumbar Berduka, Sabeum Drs Handrianto Dt Damuanso Meninggal Dunia

Padang,BeritaSumbar.com,- Kabar duka menyelimuti dunia olahraga beladiri taekwondo Sumatera Barat. Drs Handrianto Dt Damuanso salah seorang Sabeum atau pelatih atau Master taekwondo...

13 Ranperda Akan Disiapkan Jadi Perda Di Tahun 2021

Ada 13 Perda Bakal Diterbitkan Tahun 2021, 3 Adalah Inisiatif Dewan Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,- DPRD Kota Payakumbuh bersama Pemerintah Kota...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

BNPT Lakukan Koordinasi Dalam Rangka Penyelidikan dan Pemulihan Korban Aksi Terorisme di Sigi

Melalui siaran pers yang kami terima dari Humas BNPT, Kamis (3/12/2020), BNPT yang diwakili Direktur Perlindungan, Brigjen Pol. Herwan Chaidir beserta Wakil Ketua LPSK, Dr. Ahmadi pada Selasa (1/12/2020), melakukan koordinasi dengan pihak Polda Sulawesi Tengah dan Korem Sulawesi Tengah. Hal ini dilakukan guna mengumpulkan informasi tentang korban, fakta lapangan, informasi kondisi sosial dan geografis di lapangan, sebelum mengunjungi langsung tempat kejadian perkara.

7 Pelaku Yang Mengumandangkan Seruan Jihad Minta Maaf

Jawa Barat,- Sempat viral di media sosial akhirnya 7 orang pelaku yang mengubah seruan azan minta maaf. Mereka diketaui dari hasil gerak...

DPD Hipakad Jambi, Konsisten Jalankan Organisasi dibawah Komando Ketum DPP Hariara Tambunan

JAKARTA - Dengan adanya Informasi yang berkembang, desas desus yang menyatakan Masa periode Ketum DPP Hipakad Hariara Tambunan sudah habis, membuat Ketua...

DPP Surosowan Indonesia Bersatu, Apresiasi dan Dukung Komjen Pol Boy Rafli Amar Jadi Kapolri

JAKARTA - Dengan Akan memasuki masa Pensiun, Kapolri Jenderal Pol Idham Azis terus melakukan Reformasi Birokrasi di tubuh Kepolisian, namun bursa calon...

Satgas Covid-19: Pengalaman Libur Panjang Sebelumnya Jadikan Pelajaran

JAKARTA - Mendekati akhir tahun, libur panjang menjadi hal yang ditunggu-tunggu masyarakat. Namun Satgas Penanganan Covid-19 meminta masyarakat belajar dari pengalaman pada...

Pembelajaran Tatap Muka Harus Cegah Klaster Institusi Pendidikan

JAKARTA - Pembukaan kembali pembelajaran tatap muka dalam masa pandemi Covid-19 harus dilakukan dengan mengutamakan pencegahan penularan. Menurut Juru Bicara Satgas Penanganan...

Dicokok KPK, Ini Sepak Terjang Edhy Prabowo di KKP

Jakarta - Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo ditangkap oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron membenarkan hal tersebut. "Iya...

KPK Menyerahkan Aset BMN Untuk Mendukung Operasional Kantor KASN

Bertempat di Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa (24/11/20) diselenggarakan acara serah terima penetapan status penggunaan barang milik negara yang berasal dari...

Tak Kunjung Penuhi Panggilan Polisi, HY Dijemput Paksa

Riau,- Akhirnya Oknum ustad kondang HY Resmi ditahan oleh unit Reskrim Polsek kota Pekanbaru pada 22 November 2020 dimapolsek kota Pekanbaru...

Tak berhenti di Laporan, Riset Harus Tersambung Dengan Industri

Jakarta, - Pemerintah terus mendorong hilirisasi riset yang dilakukan oleh semua lembaga litbang. Salah satu upayanya yaitu dengan pemberian anugerah Hak Kekayaan...
- Advertisement -