25.5 C
Padang
Senin, Oktober 18, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Wako Tak Hadir di Paripurna LKPJ, Marfendi: Jangan Dikritisi Berlebihan
W

Kategori -
- Advertisement -

Bukittinggi, beritasumbar.com — Ketidakhadiran wali kota Bukittinggi, Erman Safar dalam sidang paripurna Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) 2020 di aula sidang utama dewan, tidak bisa disematkan sesuatu hal yang berhubungan dengan sikap atau perilaku.

Pasalnya, berdasarkan PP No. 13 tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, jika wali kota berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ dapat disampaikan wakil kepala daerah.

“Tidak ada peraturan dilanggar wali kota, ketika tidak hadir mengikuti sidang paripurna LKPJ pada Jumat (7/5/2021), kemarin,” kata Wakil Wali Kota Bukittinggi, Marfendi di Bukittinggi, Sabtu malam (8/5/2021).

Ia mengatakan, ketika wali kota berhalangan hadir mengikuti sidang paripurna, seperti paripurna LKPJ boleh diwakilkan kepada wakil wali kota.

“Saya sebagai wakil wali kota, boleh mewakili wako. Itu aturan,” tegas Marfendi.

Marfendi menilai, ketidakhadiran wali kota di paripurna LKPJ tersebut, tidak perlu dikritisi secara berlebihan, yang disangkakan sebagai sesuatu hal yang melecehkan lembaga DPRD atau pun dianggap berhubungan dengan perilaku.

“Pada waktu paripurna berlangsung, ada anggota dewan yang interupsi. Saya jawab wali kota sedang tugas ke Jakarta. Kenapa pula ada anggota dewan dikabarkan meradang dan heboh atas tidak hadirnya wali kota,” ucapnya.

Marfendi mengaku suka dengan sikap anggota DPRD Kota Bukittinggi yang kritis, karena dengan sikap yang kritis tersebut bisa sebagai alat kontrol bagi pemerintahan, sehingga eksekutif bisa bekerja secara maksimal.

“Sayangnya, kritisnya dewan terlihat hanya di pemerintahan sekarang. Di pemerintahan sebelum kami, diam-diam saja,” tuturnya.

Untuk diketahui, dalam PP No. 13 tahun 2019, tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pasal 19 ayat (1), Kepala daerah menyampaikan LKPJ kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna yang dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.

Sedangkan ayat (2), Dalam hal kepala daerah berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh wakil kepala daerah selaku pelaksana tugas kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Sementara di dalam ayat (3), Dalam hal kepala daerah dan wakil kepala daerah secara bersamaan berhalangan tetap atau berhalangan sementara, LKPJ disampaikan oleh pejabat pengganti kepala daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam rapat paripurna.

Masalah ketidakhadiran wali kota Erman Safar di sidang paripurna LKPJ, melalui media dikritisi Rahmi Brisma, anggota dewan dari PAN. Dia mengatakan, seorang kepala daerah yang baru saja dilantik, harusnya menunjukan prilaku yang baik, jangan se-enaknya dan menimbulkan suasana menjadi blunder. Cobalah beretika sebagai mitra kerja, beretika dalam melaksanakan pemerintahan, bukan se-enak-enaknya sendiri seperti sekarang.

Lalu juga ada komentar anggota dewan dari PKS, Syaiful mengatakan, dengan tidak hadirnya wali kota pada acara sekelas sidang paripurna terkesan melecehkan lembaga DPRD.

Atas penilaian anggota DPRD itu, Marfendi menegaskan, tidak seharusnya anggota dewan menyampaikan komentar berlebihan seperti itu, apa lagi aturan dilanggar wako tidak ada.

“Sekali lagi, ketidakhadiran wali kota di paripurna LKPJ, tidak perlu dikritisi secara berlebihan oleh DPRD, karena tidak ada aturan yang dilanggar,” ucap Marfendi. (adil)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img