26.8 C
Padang
Friday, September 18, 2020

Wacana Daerah Istimewa Minangkabau Timbulkan Pro dan Kontra

Padang – Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dari 34 provinsi 5 di antaranya memiliki status khusus sebagai Daerah Khusus atau Daerah Istimewa di Indonesia yaitu: Aceh, Jakarta, Papua, Papua Barat, dan Yogyakarta. Disamping itu, beberapa waktu lalu wacana untuk membentuk Daerah Istimewa Minangkabau sempat muncul kepermukaan sehingga menimbulkan pro serta kontra antara mendukung dan menolak.

Hal itu menjadi pembahasan dalam pertemuan tim Jeffrie Geovanie (JG) dengan berbagai elemen masyarakat, antara lain aktivis politik, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat di kota Padang.

Medo Fernando aktivis politik mengatakan, usulan dari Tokoh Masyarakat Minangkabau mengenai wacana dibentuknya Daerah Istimewa Minangkabau perlu ditinjau lagi dari berbagai aspek. Dari sisi penamaan saja sudah mengandung perdebatan yakni mengenai nama Minangkabau, apakah dalam rangka memperjuangkan keistimewaan secara administratif Sumatera Barat ataukah memperjuangkan keistimewaan secara etnis Minangkabau.

“Kalau ditinjau dari segi administratif Sumatera Barat maka Mentawai termasuk wilayah Sumbar namun jika memakai konsep Minangkabau maka mentawai tidak bisa dimasukkan ke dalam etnis Minangkabau. Minangkabau luas wilayah dan pengaruh adatnya menyebar hingga ke wilayah Riau dan Malaysia. Sehingga dengan penamaan DIM ini saja sudah mengundang perdebatan yang belum terselesaikan hingga kini”, jelas Medo dalam masa penjemputan aspirasi anggota DPD RI Jeffrie Geovanie minggu kemarin.

Lanjut menurutnya, penamaan Daerah Istimewa yang ada di Indonesia selama ini mengacu kepada wilayah administratif. Sebagi contoh Daerah Istimewa Aceh. Aceh yang dimaksud adalah sebagai wilayah administrasi dan bukan sebagai etnis Acehnya. Sehingga penamaan daerah istimewa ini jelas bukan mengacu kepada etnis yang memiliki jumlah penduduk terbesar di daerah tersebut.

“Kalau wacana itu dimaksudkan untuk menyikapi UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa dimana pemerintahan setingkat Desa di Sumbar adalah Nagari yang memiliki konsekuensi kecilnya dana desa yang diterima Sumbar maka yang dibutuhkan adalah kebijakan setingkat Provinsi Sumbar terkait dengan masalah tersebut. Seperti melakukan pemekaran Nagari atau penggabungan Jorong menjadi Nagari yang dirasa lebih relevan ketimbang mengajukan status Daerah Istimewa. Untuk itu kita mengharapkan keseriusan Pemrov Sumbar dan dengan bantuan penuh dari DPD RI dan DPR RI sehingga persoalan ketidakadilan dana desa ini dapat dicarikan solusi konstruktifnya”, pungkas Medo

Selain itu, peserta pertemuan juga menyampaikan masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPJS yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak diantara warga yang sesungguhnya masuk kedalam kriteria namun tidak mendapat bantuan. Dengan kata lain bantuan BLT, KKS, KIP dan KIS tidak merata dan pembagiannya tidak tepat sasaran. Masyarakat berharap pendistribusian Kartu Sakti nanti dilakukan oleh RT dan RW yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Ajaran Minangkabau: Sumber, Pewarisan, dan Pemahamannya

Minangkabau yang hingga saat ini masih mempraktekan matrilineal dianggap etnis yang menarik untuk dicermati. Kenyataan ini juga dijadikan asumsi bagi para pengkaji...

KPU Kota Payakumbuh Tetapkan DPS Kota Payakumbuh

Payakumbuh - Setelah dilakukan pencocokan dan penelitian (Coklit) data pemilih yang dimulai sejak tanggal 15/07 lalu, Kamis (10/09) Komisi Pemiliha Umum (KPU)...

Terpapar Covid-19, Kondisi Dino Patti Djalal Semakin Memburuk

JAKARTA - Mantan Wakil Menteri Luar Negeri Dino Patti Djalal dinyatakan positif Covid-19. Saat ini, dia dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot...

Kapolres Dan Sejumlah Tokoh Adat Padang Panjang Adakan FGD

Padang Panjang,-Keamanan dan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat merupakan salah satu indikator majunya peradaban suatu bangsa. Dalam mewujudkan tujuan tersebut, maka perangkat sosial...
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Tokoh Minta Puan Ke Sumbar Anggap Sudah Selesai, PMM Jangan Politisasi Masyarakat Uni Puan Harus Minta Maaf

Padang - Banyak sejumlah tokoh Sumatera Barat memandang persoalan ucapan Puan Maharani yang menyebut "Semoga sumbar menjadi provinsi yang mendukung negara Pancasila"...

Disperidag Sumbar Gelar Pelatihan Rekayasa Alat Teknologi Tepat Guna

Beritasumbar.com_Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melalui Dinas Perindustrian dan Perdagangan provinsi Sumatera Barat laksanakan Pelatihan Rancang Bangun dan Perekayasaan Alat Teknologi Tepat...

Peringatan Haornas 2020 di Padang, Mantan “Pejuang Medali” Diperhatikan

Padang – Mantan “pejuang medali” di Padang selama ini kurang terperhatikan. Pemerintah Kota Padang bertekad memerhatikan para “pejuang medali” yang telah mengharumkan...

Gubernur Rancang Pergub Cuti Alasan Penting Bagi Suami Yang Istrinya Melahirkan

Padang,-Dalam pertemuan dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPA) di ruang kerja (3/09/2020) Gubernur Sumbar akan rancang Peraturan Gubernur (Pergub) Cuti...
- Advertisement -