24.9 C
Padang
Sabtu, Juni 19, 2021
Beritasumbar.com

Wacana Daerah Istimewa Minangkabau Timbulkan Pro dan Kontra
W

Kategori -

Padang – Negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa yang diatur dengan undang-undang. Dari 34 provinsi 5 di antaranya memiliki status khusus sebagai Daerah Khusus atau Daerah Istimewa di Indonesia yaitu: Aceh, Jakarta, Papua, Papua Barat, dan Yogyakarta. Disamping itu, beberapa waktu lalu wacana untuk membentuk Daerah Istimewa Minangkabau sempat muncul kepermukaan sehingga menimbulkan pro serta kontra antara mendukung dan menolak.

Hal itu menjadi pembahasan dalam pertemuan tim Jeffrie Geovanie (JG) dengan berbagai elemen masyarakat, antara lain aktivis politik, organisasi kepemudaan dan tokoh masyarakat di kota Padang.

Medo Fernando aktivis politik mengatakan, usulan dari Tokoh Masyarakat Minangkabau mengenai wacana dibentuknya Daerah Istimewa Minangkabau perlu ditinjau lagi dari berbagai aspek. Dari sisi penamaan saja sudah mengandung perdebatan yakni mengenai nama Minangkabau, apakah dalam rangka memperjuangkan keistimewaan secara administratif Sumatera Barat ataukah memperjuangkan keistimewaan secara etnis Minangkabau.

“Kalau ditinjau dari segi administratif Sumatera Barat maka Mentawai termasuk wilayah Sumbar namun jika memakai konsep Minangkabau maka mentawai tidak bisa dimasukkan ke dalam etnis Minangkabau. Minangkabau luas wilayah dan pengaruh adatnya menyebar hingga ke wilayah Riau dan Malaysia. Sehingga dengan penamaan DIM ini saja sudah mengundang perdebatan yang belum terselesaikan hingga kini”, jelas Medo dalam masa penjemputan aspirasi anggota DPD RI Jeffrie Geovanie minggu kemarin.

Lanjut menurutnya, penamaan Daerah Istimewa yang ada di Indonesia selama ini mengacu kepada wilayah administratif. Sebagi contoh Daerah Istimewa Aceh. Aceh yang dimaksud adalah sebagai wilayah administrasi dan bukan sebagai etnis Acehnya. Sehingga penamaan daerah istimewa ini jelas bukan mengacu kepada etnis yang memiliki jumlah penduduk terbesar di daerah tersebut.

“Kalau wacana itu dimaksudkan untuk menyikapi UU No 6 Tahun 2014 mengenai Desa dimana pemerintahan setingkat Desa di Sumbar adalah Nagari yang memiliki konsekuensi kecilnya dana desa yang diterima Sumbar maka yang dibutuhkan adalah kebijakan setingkat Provinsi Sumbar terkait dengan masalah tersebut. Seperti melakukan pemekaran Nagari atau penggabungan Jorong menjadi Nagari yang dirasa lebih relevan ketimbang mengajukan status Daerah Istimewa. Untuk itu kita mengharapkan keseriusan Pemrov Sumbar dan dengan bantuan penuh dari DPD RI dan DPR RI sehingga persoalan ketidakadilan dana desa ini dapat dicarikan solusi konstruktifnya”, pungkas Medo

Selain itu, peserta pertemuan juga menyampaikan masih banyaknya keluhan masyarakat terhadap pelayanan BPJS yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Banyak diantara warga yang sesungguhnya masuk kedalam kriteria namun tidak mendapat bantuan. Dengan kata lain bantuan BLT, KKS, KIP dan KIS tidak merata dan pembagiannya tidak tepat sasaran. Masyarakat berharap pendistribusian Kartu Sakti nanti dilakukan oleh RT dan RW yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

BAZNAS Padang Pariaman Bantu Keluarga Punya Rumah Tak Layak Melalui Program Padang Pariaman Peduli

Padang Pariaman, beritasumbar.com - Hari Jum'at, (18/6) berkah sangat dirasakan oleh Keluarga Ali Syofyan yang merupakan salah satu penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni...
- Advertisement -

BUMN Berburu di Kebun Binatang

Sangat menarik menyimak perjalanan PT POS Indonesia sebuah perusahaan BUMN yang pionir dalam bidang jasa pengiriman barang dan serta pengiriman uang dalam bentuk wesel.

Kakanwil Hadiri Sosialisasi KMA No. 660 Tahun 2021 oleh Kakankemenag Padang Panjang

Padang Panjang,BeritaSumbar.com,_Kementerian Agama Kota Padang Panjang Sosialisasi KMA Nomor 660 tentang Pembatalan Keberangkatan Jemaah Haji Tahun 2021 Masehi/1442 Hijriyyah dipimpin langsung Kakankemenag Kota Padang Panjang H. Gusman Piliang bersama Kasi PHU Endang Sriyani dan jajarannya di Masjid Taqwa Kauman Muhammadiyah Kota Padang Panjang, Kamis (14/06/2021)
- Advertisement -

Pulang Kampung, Gonjong Limo Bandung Salurkan Bansos Di Kecamatan Luhak Dan Payakumbuh Barat

Payakumbuh,BeritaSumbar.com,- Gonjong Limo (G5) merupakan salah satu Perkumpulan perantau asal Luak Limopuluah di berbagai kota di Luar Sumbar. Salah satunya di Kota Bandung Jawa Barat. Gonjong Limo yang ada di Bandung ini selain wadah berkumpul dan menjalin silaturahmi sesama perantau asal Luak Limo puluah juga menggalang dana sosial untuk warga tidak mampu. Penggalangan dana melalu bidang Rumah Zakat Gonjong Limo.

Ketua Bawaslu Padang Pariaman Buka Sosialisasi Pengawasan Pemilu 2024

Padang Pariaman, beritasumbar.com,- Jika ada pelanggaran pemilu yang terjadi nanti, silahkan saja laporkan ke Badan pengawas pemilihan umum (Bawaslu) Kabupaten Padang Pariaman, jangan pula ragu dan takut. Hal itu dikatakan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Padang Pariaman, Anton Ishaq saat membuka sosialisasi pengawasan pemilu/pemilihan partisipatif tahun 2024, Selasa (15/6) di Hotel Minang Jaya Lubuak Aluang.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

BAZNAS Padang Pariaman Bantu Keluarga Punya Rumah Tak Layak Melalui Program Padang Pariaman Peduli

Padang Pariaman, beritasumbar.com - Hari Jum'at, (18/6) berkah sangat dirasakan oleh Keluarga Ali Syofyan yang merupakan salah satu penerima bantuan Rumah Tidak Layak Huni...

Peringati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, PLN UIW Sumbar Adakan “Program Menanam Buku”

Padang, beritasumbar.com - PT PLN Unit Induk Wilayah (UIW ) Sumbar adakan "Program Menanam Buku" sebagai peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia pada Jumat (18/06). Kegiatan ini...

Wako Fadly Amran Terima Penghargaan Nirwasita Tantra 2020

Padang Panjang, beritasumbar.com - Wali Kota, H. Fadly Amran, BBA Datuak Paduko Malano menerima penghargaan Green Leadership “Nirwasita Tantra 2020” kategori Pemerintah Daerah Kota Kecil...

Curah Hujan Tinggi Sebabkan Sejumlah Jalan Di Sijunjung Rusak-Terban

Sijunjung, beritasumbar.com - Curah hujan yang tinggi beberapa waktu terakhir, membuat beberapa titik jalan di Kabupaten Sijunjung rusak dan ada juga yang terban. Sekretaris Dinas PUPR...

Pasca Ditetapkan Zona Merah Covid-19, TNI-Polri Di Pariaman Kunjungi-Pantau Wilayah Penyebaran Tinggi

Padang Pariaman, beritasumbar.com -Pasca ditetapkannya Kabupaten Padang Pariaman dalam zona merah oleh Tim Satgas Covid-19 Provinsi Sumatera Barat pada Sabtu (12/6),  jajaran polres setempat bersama...

LPPKI Bangga Dengan Nagari Mart Melayani Konsumen Dengan Baik

Padang,BeritaSumbar.com,-Dewan Pimpinan Nasional Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (DPN- LPPKI) Azwar Siri.SH beserta jajaran pengurus LPPKI lainya mengunjungi Mini market Nagari Mart yang terletak di Kecamatan Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Senin 7/6/2021.

POSKO BERSAMA PPIPB TAPAN TANAM 1000 POHON DI HULU DAS BATANG TAPAN

BeritaSumbar.Com (7/6/2021). Dalam rangka memperingati Hari Lingkungan Hidup Sedunia, Posko Bersama Pemuda Pelajar Islam Peduli Bencana (PPIPB) mengadakan kegiatan menanam pohon di Hulu Sungai...

Kunjungan Kepala BP2MI Diharapkan Memberikan Peluang Positif dan Kepastian Buat PMI Asal Sumbar

Ketua DPD partai Hanura Sumbar Zalfadri S.T.,M.M. bersama Sekretaris DPD Hanura Sondri BS dan kepala UPT BP2MI Provinsi Sumatera Barat Joko Purwato

Keluarga Besar LPPKI Silaturahmi Dengan Anak Panti Asuhan

Padang,BeritaSumbar.com,- Keluarga besar Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) mengadakan kunjungan silaturahmi dengan panti sosial Lubuk Kilangan, yang bertempat di Panti Sosial Anak Asuh Batu Gadang, Lubuk Kilangan, Kota Padang, Sumatera Barat, Selasa 1/6/2021.

Ribuan THL Pasbar Dirumahkan, PMM Sebut Diawal Menjabat Bupati Pasbar Berhasil Sengsara kan Rakyat

Padang - Organisasi Pergerakan Milenial Minang (PMM) mengkritisi keras kabar tak sedap tentang tenaga harian lepas (THL) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasaman Barat. sekitar 3.200 THL, yang terdiri dari tenaga guru, medis, teknis dan PTT akan terdepak dari pekerjaan saat ini. Kebijakan itu dilakukan dengan alasan upaya penghematan anggaran, (1/06/2021)
- Advertisement -