25 C
Padang
Kamis, April 22, 2021
Beritasumbar.com

Tanah Relokasi Masuk Hutan Lindung, Warga 2 Desa Ngaku Kecewa
T

Kategori -

Sedikitnya 800 kepala keluarga dari dua desa, Tanjuang Pauah dan Tanjuang Bolik, Kecamatan Pangkalan Limapuluh Kota me­nga­ku kecewa. Pasalnya, setelah 20 tahun menempati tanah relo­kasi sebagai ganti tanah ulayat mereka yang ditenggelangkan menjadi waduk PLTA Koto Pan­jang, kini status tanah yang telah bersertifikat itu dinyatakan masuk kawasan hutan lindung.

“Padahal sebelumnya kami sebagai masyarakat sudah me­ng­­ik­hlaskan kampung halaman tempat kelahiran kami di gena­ngi air dijadikan waduk PLTA Koto Panjang. Sekarang malah kami tidak memiliki tanah, kare­na tanah yang dilengkapi sertif­ikat itu katanya berada di kawa­san hutan,” beber Wali Nagari Tanjuang Pauah, Taufit, yang merasa kecewa setelah mende­ngar kabar dari pihak kehutanan terkait status tanah yang kini mereka tempati itu kepada Pa­dang Ekspres kemarin.

Sejak dibangunnya proyek PLTA Koto Panjang untuk paso­kan energi listrik Provinsi Riau yang dibangun atas kerjasama PT.PLN dan konsultan Tokyo Electrict Power Service Co.Ltd (TEPSCO) Jepang tahun 1993, warga yang berada di aliran Batang Mahat di Nagari Tan­juang Pauah dan Tanjuang Bo­lik, Kecamatan Pangkalan harus dipindahkan. Proyek nasional pembangunan PLTA Koto Pan­jang di lahan seluas sekitar 12.900 hektare itu berada di pertemuan antara Batang Mahat dan anak sungai Kampar Ka­nan. Waduk yang dibangun menenggelamkan 2 perkam­pungan. Dari situlah proyek besar nasional tersebut akan memasok energi.

Sedikitnya 800 kepala ke­luar­ga dari dua desa, Tanjuang Pauah dan Tanjuang Bolik, K­e­ca­ma­tan Pangkalan, harus pin­dah sejak tahun 1993 silam. Masyarakat yang tidak bisa membantah apalagi membang­kang pada saat itu, diberikan tanah relokasi oleh pemerintah lengkap dengan sertifikat kepe­mi­likannya.

Namun ketika warga ingin memanfaatkan tanah relokasi yang diberikan pemerintah se­ba­gai pengganti tanah leluhur mereka yang direndam untuk kepentingan waduk PLTA, tidak bisa dilakukan terkait izin yang tidak bisa dikeluarkan. Sebab informasi yang mereka terima dari Dinas Kehutanan Lima­puluh Kota, sejumlah tanah berada di kawasan hutan lin­dung.

Sekitar 150 kepala keluarga lebih mengeluhkan persoalan yang sama terkait sertifikat tanah yang kini dinyatakan bera­da di kawasan hutan lindung. “Dulunya yang meminta warga pindah adalah pemerintah de­ngan tanah pengganti yang dibe­ri­kan berikut sertifikat tanda keabsahannya dari Badan Perta­nahan Negara (BPN),” keluh wali nagari.

Tentunya alas hak sebagai pemilik tanah dengan kepemi­li­kan sertifikat yang ditan­da­tangani oleh Kepala Kantor BPN Limapuluh Kota dan Kota Paya­kum­buh, Agus Maryunus dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Pujo Hero­yo itu, sudah sah. “Sekarang kok disebut-sebut di kawasan hutan lin­dung,” kata wali nagari mem­per­­lihatkan sertifikat tertanggal 27 Februari 1995 miliknya.

Ketika warga ingin meman­fa­atkan tanah dan meminta izin, Din­as Kehutanan melalui Kepala Bidang Kehutanan, katanya tidak bisa menerbitkan izin. Se­bab tanah bersertifikat milik warga itu, berada di koordinat yang termasuk ke dalam kawa­san hutan.

“Sebab menurut informa­si­nya ada perubahan kawasan hutan di tahun 1999. Sepertinya ke­ber­pihakan pemerintah kepa­da masyarakat belum sepenuh­nya, karena sertifikat sudah ada 3 tahun sebelum perubahan kawasan hutan,”sebutnya.

Kondisi itulah yang menjadi kekecewaan masyarakat. Karena sepertinya pemerintah tidak memperhitungkan keberadaan tanah milik masyarakat yang telah direlokasi dengan sertifikat yang dimiliki sejak tahun 1995 atau 4 tahun sebelumnya.

Mencuatnya kekhawatiran itu, kata wali nagari, ketika mencermati pelaksanaan program penanaman ke­bun rakyat oleh pe­me­rintah tahun 2011. “Pada saat itu, kelom­pok masya­rakat diajak un­tuk menanam 10 ribu lebih pohon dengan upah Rp500 perbatang. Sayangnya keti­ka hampir 10 ribu pohon terta­nam ternyata tidak bisa diba­yarkan, sebab dinilai berada di ka­wasan hutan,” ungkap wali nagari.

Sejak saat itulah masyarakat merasa terkejut dengan apa yang terjadi. Sebab rupanya sertifikat tanah yang mereka miliki berada dikawasan hutan lindung. Entah apa yang terjadi, masyarakat tidak bisa berbuat banyak, hingga warga khawatir, jika nanti mereka akan diusir pula dari kawasan relokasi yang berada tidak jauh dari jalan lintas Sumbar-Riau tepat di perbatasan tersebut.

Permasalahan itu sudah dia­du­kan wali nagari kepada Bupati Limapuluh Kota, Alis Marajo, melalui surat secara resmi, begi­tu juga dengan pemerintah pro­vin­si Sumatera Barat. Bahkan kepada anggota DPR RI, Taslim saat berkunjung ke Nagari Tan­juang Bolik, November tahun lalu juga sudah disampaikan, Taufit bersama tokoh masya­rakat lainnya.

“Kita mendukung program pe­merintah, namun jangan seng­­sa­rakan kami masyarakat. War­ga butuh solusi cepat untuk per­soalan ini. Sehingga tidak mengganggu masyarakat jika ingin memanfaatkan lahan yang sudah diperuntukkan pemerin­tah. Kami pindah atas kemauan pemerintah untuk program na­si­o­nal PLTA, bukan pindah begi­tu saja atas kemauan sendiri atau akibat bencana, hingga me­man­faatkan kawasan hutan,” sebut Taufit.

Wali nagari mengaku sedikit lega, jika sesuai dengan janji Wakil Bupati Limapuluh Kota, Asyrwan Yunus akan turun ke lapangan bersama Dinas Kehu­tan untuk melihat kondisinya secara langsung dan mencarikan solusi persoalan yang dihadapi masyarakat itu. “Selain usaha kami masyarakat dan pemerin­tah daerah, mediamassa yang bisa membantu kami,” tutup wali nagari penuh harapan.

Terpisah, salah seorang to­koh masyarakat Tanjuang Pa­uah, Irwan Hamid, kepada Pa­dang Ekspres, mendesak agar Pe­me­rintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat ikut mem­per­juang­kannya ke Kementrian Ke­hu­tanan. “Sehingga bisa dijelas­kan mana kawasan hutan dan mana yang telah diperuntukkan bagi masyarakat,” harap Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat yang baru saja terpilih itu.

Untuk memastikan apakah benar yang disampaikan masya­rakat terkait keluhan tersebut, Padang Ekspres coba menghu­bungi, Kepala Dinas Kehuatanan dan ESDM Limapuluh Kota, Khalid, untuk memastikan sebe­rapa besar tanah bersertifikat warga relokasi yang termasuk dalam kawasan hutan.

Namun sayangnya, Kadishut mengaku juga belum menda­lami sejauh manakah titik koor­di­nat kawasan hutan. Sebab saat pelaksanaan proyek pemba­ngunan PLTA dan relokasi war­ga sudah berjalan sekitar 20 tahun silam. Namun Khalid berjanji akan melakukan koordi­nasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mem­pelaja­ri titik koordinatnnya.

“Namun kita akan melihat dan mempelajarinya, serta akan dikoordinasikan dengan pihak BPN lebih dulu dan lihat secara jelas titik koordinat kawasan hutan saat ini,” ungkap Khalid saat dikonfirmasi Senin (6/1). (Padek)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

Adanya Warga Bunuh Diri Diduga Masalah Ekonomi, Erman Safar Minta Lurah Keliling Tanyai Beras Masyarakat

Bukittinggi, beritasumbar.com -- Percakapan Wali Kota Bukittinggi, Erman Safar di group internal ASN dilingkungan pemerintah kota (Pemkot) setempat, yang isinya menyentuh perasaan beredar luas...
- Advertisement -

LAZIS Caturbakti Sumatera Barat Luncurkan Launching Event di Ramadhan 1442 H

Gn.Pangilun-Padang, LAZIS Caturbakti Sumatera Barat mengadakan program Sebarkan Barokah Ramadhan (SABAR) perdana pada Jumat pertama Ramadhan 1442 H hari ini (16/4/2021), kegiatan berlangsung...

Gubernur Mahyeldi Apresiasi Semangat Kalaborasi Anggota DPR, DPD RI Asal Sumbar Majukan Pembangunan Daerah

Jakarta - Gubernur Sumbar Mahyeldi Ansharullah dalam kesempatan itu mengapresisasi terhadap semangat sinergitas dan kalaborasi anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia (RI) asal pemilihan Sumbar untuk ikut berperan serta memajukan pelaksanaan pembangunan di Sumatera Barat.
- Advertisement -

Wawako Buka Pesantren Ramadhan Sagara Muhapa

Payakumbuh ,BeritaSumbar.com,— Dengan mengusung tema “perbanyak ibadah, ilmu bertambah, Ramadhan berkah”, Sagara Muhapa (semarak gema Ramadhan SMP Muhammadiyah Payakumbuh) gelar kegiatan pesantren Ramadhan tahun 2021, di Mesjid Ansharullah Muhammadiyah Payakumbuh.

Etika Politik Koalisi PKS dan PAN Dalam Menentukan Wakil Walikota Padang

Kota Padang sudah resmi memiliki walikota. Sejak dilantiknya Hendri Septa pada tanggal 7 April 2021. Dimana sebelumnya Hendri Septa menjabat sebagai wakil walikota dan selanjutnya pelaksana tugas Walikota Padang. Posisi tersebut ditempatinya untuk mengisi kekosongan setelah Buya Mahyeldi Ansharullah dilantik sebagai Gubernur Sumbar.
- Advertisement -

Tulisan Terkait

LAZIS Caturbakti Sumatera Barat Luncurkan Launching Event di Ramadhan 1442 H

Gn.Pangilun-Padang, LAZIS Caturbakti Sumatera Barat mengadakan program Sebarkan Barokah Ramadhan (SABAR) perdana pada Jumat pertama Ramadhan 1442 H hari ini (16/4/2021), kegiatan berlangsung...

Luncurkan Program Lumbung Air Wakaf, Wako Payakumbuh Apresiasi ACT

Payakumbuh, beritasumbar.com - Aksi Cepat Tanggap (ACT) meluncurkan program Lumbung Air Wakaf di Halaman PT. Multi Rezeki Selaras, di Kelurahan Padang Data Tanah Mati, Kecamatan...

Untuk Tingkatkan Pelayanan, RSUD Sijunjung Tampung Kritik Dan Saran Masyarakat

Sijunjung, beritasumbar.com - Pada usia yang relatif muda keberadaan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Sijunjung memerlukan perbaikan dan peningkatan dari semua sisi,  guna memberikan...

Polres Sijunjung Beri Penghargaan Untuk Personil-Masyarakat Yang Penanganan Tindak Kejahatan

Sijunjung, beritasumbar.com - Kapolres Sijunjung AKBP Andry Kurniawan SIK.M.Hum memberikan apresiasi berupa reward/penghargaan berupa sertifikat kepada enam orang masyarakat dan 29 personel polres setempat atas...

Mengintip Pemilihan Legislatif Tingkat Nagari Di Simpang Kapuak Dalam Kabupaten Lima Puluh Kota

Lima Puluh Kota, beritasumbar.com - Pada Rabu (7/4) puluhan warga Jorong Lobuah Tunggang Nagari Simpang Kapuak berbondong-bondong menuju bangunan Taman Kanak-kanak (TK) yang terletak...

Saat Rampungkam RPJMD, Bupati Minta OPD Sijunjung Himpun Data Ril Ke Lapangan

Sijunjung, beritasumbar.com - Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Sijunjung diberi waktu selama dua minggu untuk turun ke lapangan dan menyusun langkah strategis untuk...

Polres Payakumbuh Amankan Tiga Tersangka Terduga Penggelapan Dana Koperasi

Payakumbuh, beritasumbar.com - Polres Payakumbuh, Sumatera Barat mengamankan tiga orang tersangka terduga penggelapan dana Koperasi Serba Usaha (KSU) Sutra Ketinggian Sarilamak, Kabupaten Limapuluh Kota. Kasat...

Polres Sinjunjung Bekuk Dua Orang Pengedar Narkoba

Sijunjung, beritasumbar.com - Kepolisian Resos Sijunjung mengamankan dua orang pengedar dan pemakai nakorba jenis yang selama ini beroperasi di wilayah hukum polres tersebut. “Yang bersangkutan berhasil...

Mahyeldi Dukung Pemajuan Kebudayaan Koto Gadang Koto Anau untuk Jadi Destinasi Wisata Dunia

Peninggalan sejarah memiliki potensi besar bagi kemakmuran masyarakatnya. Jika tidak dijadikan cagar budaya, keberadaannya akan mengalami kepunahan. Menyikapi hal tersebut, Dra. Zusneli Zubir, M.Hum., Peneliti di Balai Pelestarian Nilai Budaya Provinsi Sumatera Barat (BPNB Sumbar) memprakarsai Penyusunan Grand Design Pemajuan Kebudayaan Nagari Koto Gadang Koto Anau yang digelar pada 3 - 4 April 2021 di Depan Balai Adat Nagari Koto Gadang Koto Anau, Kabupaten Solok, Kecamatan Lembang Jaya, Provinsi Sumatera Barat.

Tak Sampai 24 Jam Polres Sinjujung Bekuk Sindikat Pencuri Antar Provinsi, Korban Rugi Puluhan Juta

Sijunjung, beritasumbar.com - Sekitar 12 jam setelah kejadian jajaran Polres Sijunjung berhasil membekuk enam orang pelaku pencurian dengan modus gembos ban dan pecah kaca mobil. “Pelaku...
- Advertisement -