29 C
Padang
Minggu, Juli 25, 2021
Beritasumbar.com

Tanah Relokasi Masuk Hutan Lindung, Warga 2 Desa Ngaku Kecewa
T

Kategori -

Sedikitnya 800 kepala keluarga dari dua desa, Tanjuang Pauah dan Tanjuang Bolik, Kecamatan Pangkalan Limapuluh Kota me­nga­ku kecewa. Pasalnya, setelah 20 tahun menempati tanah relo­kasi sebagai ganti tanah ulayat mereka yang ditenggelangkan menjadi waduk PLTA Koto Pan­jang, kini status tanah yang telah bersertifikat itu dinyatakan masuk kawasan hutan lindung.

“Padahal sebelumnya kami sebagai masyarakat sudah me­ng­­ik­hlaskan kampung halaman tempat kelahiran kami di gena­ngi air dijadikan waduk PLTA Koto Panjang. Sekarang malah kami tidak memiliki tanah, kare­na tanah yang dilengkapi sertif­ikat itu katanya berada di kawa­san hutan,” beber Wali Nagari Tanjuang Pauah, Taufit, yang merasa kecewa setelah mende­ngar kabar dari pihak kehutanan terkait status tanah yang kini mereka tempati itu kepada Pa­dang Ekspres kemarin.

Sejak dibangunnya proyek PLTA Koto Panjang untuk paso­kan energi listrik Provinsi Riau yang dibangun atas kerjasama PT.PLN dan konsultan Tokyo Electrict Power Service Co.Ltd (TEPSCO) Jepang tahun 1993, warga yang berada di aliran Batang Mahat di Nagari Tan­juang Pauah dan Tanjuang Bo­lik, Kecamatan Pangkalan harus dipindahkan. Proyek nasional pembangunan PLTA Koto Pan­jang di lahan seluas sekitar 12.900 hektare itu berada di pertemuan antara Batang Mahat dan anak sungai Kampar Ka­nan. Waduk yang dibangun menenggelamkan 2 perkam­pungan. Dari situlah proyek besar nasional tersebut akan memasok energi.

Sedikitnya 800 kepala ke­luar­ga dari dua desa, Tanjuang Pauah dan Tanjuang Bolik, K­e­ca­ma­tan Pangkalan, harus pin­dah sejak tahun 1993 silam. Masyarakat yang tidak bisa membantah apalagi membang­kang pada saat itu, diberikan tanah relokasi oleh pemerintah lengkap dengan sertifikat kepe­mi­likannya.

Namun ketika warga ingin memanfaatkan tanah relokasi yang diberikan pemerintah se­ba­gai pengganti tanah leluhur mereka yang direndam untuk kepentingan waduk PLTA, tidak bisa dilakukan terkait izin yang tidak bisa dikeluarkan. Sebab informasi yang mereka terima dari Dinas Kehutanan Lima­puluh Kota, sejumlah tanah berada di kawasan hutan lin­dung.

Sekitar 150 kepala keluarga lebih mengeluhkan persoalan yang sama terkait sertifikat tanah yang kini dinyatakan bera­da di kawasan hutan lindung. “Dulunya yang meminta warga pindah adalah pemerintah de­ngan tanah pengganti yang dibe­ri­kan berikut sertifikat tanda keabsahannya dari Badan Perta­nahan Negara (BPN),” keluh wali nagari.

Tentunya alas hak sebagai pemilik tanah dengan kepemi­li­kan sertifikat yang ditan­da­tangani oleh Kepala Kantor BPN Limapuluh Kota dan Kota Paya­kum­buh, Agus Maryunus dan Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah, Pujo Hero­yo itu, sudah sah. “Sekarang kok disebut-sebut di kawasan hutan lin­dung,” kata wali nagari mem­per­­lihatkan sertifikat tertanggal 27 Februari 1995 miliknya.

Ketika warga ingin meman­fa­atkan tanah dan meminta izin, Din­as Kehutanan melalui Kepala Bidang Kehutanan, katanya tidak bisa menerbitkan izin. Se­bab tanah bersertifikat milik warga itu, berada di koordinat yang termasuk ke dalam kawa­san hutan.

“Sebab menurut informa­si­nya ada perubahan kawasan hutan di tahun 1999. Sepertinya ke­ber­pihakan pemerintah kepa­da masyarakat belum sepenuh­nya, karena sertifikat sudah ada 3 tahun sebelum perubahan kawasan hutan,”sebutnya.

Kondisi itulah yang menjadi kekecewaan masyarakat. Karena sepertinya pemerintah tidak memperhitungkan keberadaan tanah milik masyarakat yang telah direlokasi dengan sertifikat yang dimiliki sejak tahun 1995 atau 4 tahun sebelumnya.

Mencuatnya kekhawatiran itu, kata wali nagari, ketika mencermati pelaksanaan program penanaman ke­bun rakyat oleh pe­me­rintah tahun 2011. “Pada saat itu, kelom­pok masya­rakat diajak un­tuk menanam 10 ribu lebih pohon dengan upah Rp500 perbatang. Sayangnya keti­ka hampir 10 ribu pohon terta­nam ternyata tidak bisa diba­yarkan, sebab dinilai berada di ka­wasan hutan,” ungkap wali nagari.

Sejak saat itulah masyarakat merasa terkejut dengan apa yang terjadi. Sebab rupanya sertifikat tanah yang mereka miliki berada dikawasan hutan lindung. Entah apa yang terjadi, masyarakat tidak bisa berbuat banyak, hingga warga khawatir, jika nanti mereka akan diusir pula dari kawasan relokasi yang berada tidak jauh dari jalan lintas Sumbar-Riau tepat di perbatasan tersebut.

Permasalahan itu sudah dia­du­kan wali nagari kepada Bupati Limapuluh Kota, Alis Marajo, melalui surat secara resmi, begi­tu juga dengan pemerintah pro­vin­si Sumatera Barat. Bahkan kepada anggota DPR RI, Taslim saat berkunjung ke Nagari Tan­juang Bolik, November tahun lalu juga sudah disampaikan, Taufit bersama tokoh masya­rakat lainnya.

“Kita mendukung program pe­merintah, namun jangan seng­­sa­rakan kami masyarakat. War­ga butuh solusi cepat untuk per­soalan ini. Sehingga tidak mengganggu masyarakat jika ingin memanfaatkan lahan yang sudah diperuntukkan pemerin­tah. Kami pindah atas kemauan pemerintah untuk program na­si­o­nal PLTA, bukan pindah begi­tu saja atas kemauan sendiri atau akibat bencana, hingga me­man­faatkan kawasan hutan,” sebut Taufit.

Wali nagari mengaku sedikit lega, jika sesuai dengan janji Wakil Bupati Limapuluh Kota, Asyrwan Yunus akan turun ke lapangan bersama Dinas Kehu­tan untuk melihat kondisinya secara langsung dan mencarikan solusi persoalan yang dihadapi masyarakat itu. “Selain usaha kami masyarakat dan pemerin­tah daerah, mediamassa yang bisa membantu kami,” tutup wali nagari penuh harapan.

Terpisah, salah seorang to­koh masyarakat Tanjuang Pa­uah, Irwan Hamid, kepada Pa­dang Ekspres, mendesak agar Pe­me­rintah Daerah Kabupaten Limapuluh Kota dan Provinsi Sumatera Barat ikut mem­per­juang­kannya ke Kementrian Ke­hu­tanan. “Sehingga bisa dijelas­kan mana kawasan hutan dan mana yang telah diperuntukkan bagi masyarakat,” harap Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat yang baru saja terpilih itu.

Untuk memastikan apakah benar yang disampaikan masya­rakat terkait keluhan tersebut, Padang Ekspres coba menghu­bungi, Kepala Dinas Kehuatanan dan ESDM Limapuluh Kota, Khalid, untuk memastikan sebe­rapa besar tanah bersertifikat warga relokasi yang termasuk dalam kawasan hutan.

Namun sayangnya, Kadishut mengaku juga belum menda­lami sejauh manakah titik koor­di­nat kawasan hutan. Sebab saat pelaksanaan proyek pemba­ngunan PLTA dan relokasi war­ga sudah berjalan sekitar 20 tahun silam. Namun Khalid berjanji akan melakukan koordi­nasi dengan Badan Pertanahan Nasional (BPN) dan mem­pelaja­ri titik koordinatnnya.

“Namun kita akan melihat dan mempelajarinya, serta akan dikoordinasikan dengan pihak BPN lebih dulu dan lihat secara jelas titik koordinat kawasan hutan saat ini,” ungkap Khalid saat dikonfirmasi Senin (6/1). (Padek)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

ACT Cabang Pasaman Barat Salurkan 10 Ekor Sapi Qurban

Pasaman Barat. BeritaSumbar.com,- Aksi Cepat Tanggap ( ACT ) Cabang Pasaman Barat mendistribusikan 10 ekor sapi Qurban untuk masyarakat berbagai daerah di Pasaman Barat. Pendistribusian dilakukan dari tanggal 20 sampai 23 Juli 2021.
- Advertisement -

Kapolres Sijunjung Pimpin Gelar Patroli Skala Besar Pembagian Bansos Malam Ini

Sijunjung, BeritaSumbar.com,--Dalam rangka menggelar Patroli Skala Besar Pembagian Bansos pada malam hari ini Kamis malam, sesuai dengan Instruksi Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo kepada seluruh Polda dan Polres se-Indonesia untuk menggelar Apel dengan dilanjutkan melakukan patroli skala besar pembagian bantuan sosial (bansos).

Sopir L300 PT Suka Fajar Meninggal Di Pencucian Mobil

Payakumbuh,Beritasumbar.com _Payakumbuh- Warga kelurahan Limbukan dikejutkan dengan kabar meninggalnya seorang sopir profit L300 PT. Suka fajar di tempat pencucian mobil Sutan Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh selatan.
- Advertisement -

Sopir L300 PT Suka Fajar Meninggal Di Pencucian Mobil

Payakumbuh,Beritasumbar.com _Payakumbuh- Warga kelurahan Limbukan dikejutkan dengan kabar meninggalnya seorang sopir profit L300 PT. Suka fajar di tempat pencucian mobil Sutan Kelurahan Limbukan Kecamatan Payakumbuh selatan.

Padang Panjang PPKM Level 4, Kakankemenag Ikuti Rapat Bersama Walikota

Padang Panjang, BeritaSumbar.com,_Kakankemenag Kota Padang Panjang diwakili Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Wahyu Salim mengikuti Rapat Persiapan Pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Perpanjangan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Berbasis Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19 serta Evaluasi Pelaksanaan PPKM Darurat di Kota Padang Panjang, Rabu (21/07/2021)
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Paket Tender Solok Selatan Rp299,2 juta Tanpa Ada Penawar

Padang Aro, beritasumbar.com - Satu paket tender di Kabupaten Solok Selatan, Sumatera Barat dengan Pagu dan Rp299,2 juta dinyatakan gagal karena tidak ada penawaran...

Besok, Belajar Tatap Muka Akan Dimulai Di Kabupaten Sijunjung

Sijunjung,  - Kegiatan proses belajar mengajar tatap muka di Kabupaten Sijunjung akan dimulai pada Senin (12/7), akan tetapi belajar tatap muka akan dilangsungkan 50...

Audiensi Dengan Kepala Sekolah, DPRD Sijunjung Tampung Aspirasi Masalah Pendidikan

Sijunjung, beritasumbar.com - Banyak aspirasi dan permasalahan di dunia pendidikan yang belum terwujud selama ini, maka Kepala Sekolah Paud/TK, SD, dan SLTP se-Kecamatan Koto Vll...

Disdukcapil Lima Puluh Kota Imbau Masyarakat Proaktif Urus Administrasi Kependudukan

Sarilamak, beritasumbar.com - Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Lima Puluh Kota mengimbau masyarakat setempat agar proaktif mengurus administrasi kependudukan. Kadis Dukcapil Kabupaten Lima...

Buka Akses Unggan-Pamusian, Jarak Kabupaten Sijunjung-Tanah Datar Bisa Dipangkas

Sijunjung, beritasumbar.com - Dalam waktu dekat ini diperkirakan, hubungan Kabupaten Sijunjung dengan Kabupaten Tanah Datar lewat jalur Unggan ke Pamusian akan terhubung. Perbatasan kedua daerah yang...

Sambut HUT RI ke-76, DHD-BPK 45 Sumbar Buka Pendaftaran Lomba Baca Puisi dan Lagu Perjuangan

Sebagai salah satu bentuk upaya berkesinambungan dalam penanaman nilai-nilai kejuangan 45 pada generasi muda, Dewan Harian Daerah Badan Pembudayaan Kejuangan 45 Provinsi Sumatera Barat (DHD BPK 45 Sumbar) mengadakan Lomba Baca Puisi dan Lagu Perjuangan Tingkat Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021, dalam rangka menyambut Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, pendaftaran calon pesertanya resmi dibuka pada Jumat, 2 Juli 2021.

Bantu Para Petani, Pemkab Sijunjung Salurkan 114 Alsintan

Sijunjung, beritasumbar.com - Untuk mempermudah pekerjaan lahan usaha pertanian, mulai dari kegiatan pengolahan lahan dan perawatan tanaman pertanian, maka Dinas Pertanian Kabupaten Sijunjung menyalurkan sebanyak...

Mangombang Nan Talipek, Rang Kampai Nagari Simpang Kapuak Bapanghulu

Limapuluh Kota, beritasumbar.com - Setelah belasan tahun gelar penghulu Datuak Monti Bosa talipek atau tidak dipakainya, Warga Suku Kampai Nagari Simpang Kapuak, Kecamatan Mungka,...

Pimpin Rapat Percepatan Pembangunan Infrastruktur, Wabup Sijunjung Minta Camat-Walnag Jalin Komunikasi Dengan Masyarakat

Sijunjung, beritasumbar.com - Wakil Bupati Sijunjung, Sumatera Barat, Iraddatillah memimpin rapat kerja usaha percepatan penanganan dan pembangunan infrastruktur di wilayah tersebut, Rabu, 30/6. Raker tersebut melibatkan...

Kapolres Padang Pariaman Semprot Disinfektan di Seputar Rumah Warga Isolasi Mandiri

Padang Pariaman,   - Mendengar laporan terkait adanya satu keluarga sedang isolasi mandiri melanggar protokol kesehatan, Kapolres Padang Pariaman AKBP. Dian Nugraha HBWPS. SH. SIK,...
- Advertisement -