Serapan kredit buat petani dalam meningkatkan produksi pertanian dan peternakan di Kota Payakumbuh, terbilang masih rendah. Petani dan peternak belum merasakan banyak manfaat kredit dari program pemerintah ini. Sementara, sosialisasi terhadap program ini masih lemah dilakukan SKPD terkait.
Untuk mengkatrol penyaluran kredit ini, Pemko melakukan rapat koordinasi bersama pihak perbankan penyalur kredit program pemerintah ini, di Balaikota Payakumbuh, Kamis (17/10). Rakor ini juga melibatkan jajaran Dinas Pertanian dan jajaran Dinas Koperindag UKM.
Walikota Payakumbuh diwakili Staf Ahli Walikota Hendri Refdinal dan Kabag Perekonomian Setdako Julpiter yang memfasilitasi rakor, meminta pihak perbankan dan SKPD teknis pro aktif dalam penyaluran kredit ini. Hendri meminta, agar pihak perbankan dan SKPD teknis, memberikan laporan serapan dana setiap bulan, untuk selanjutnya dilaporkan ke Pemerintah Pusat.
Penilaian Kementerian Pertanian RI, sebut Hendri dan Julpiter, ada dugaan pihak perbankan masih mempersulit petani dalam penyaluran kredit ini, yaitu dengan meminta agunan, berupa surat-surat berharga. Sementara, petani yang menginginkan kredit tidak memiliki agunan yang diminta.
Menurut Rahmat Ilproni dari Bank Nagari Payakumbuh, pihaknya tidak bisa memutuskan dalam persoalan yang menghadang petani itu. Karena, setiap bank punya standar operasional prosedur (SOP) berbeda dalam mengucurkan kredit.
Dikatakan, data di Bank Nagari Payakumbuh, serapan kredit program pemerintah, mulai dari kredit usaha rakyat (KUR), Kredit Ketahanan Pangan dan Energi (KKP-E), Kredit Usaha Pembibitan Sapi (KUPS), Kredit Pengembangan Energi Nabati dan Revitalisasi Perkebunan (KPEN-RP), yang disalurkan kepada petani di kedua daerah, Payakumbuh dan Limapuluh Kota, sudah mencapai Rp14,8 Miliyar lebih.
Penyaluran kredit itu, sesuai aturan, hanya bisa diberikan, apabila petani bersangkutan tidak tersangkut utang pada bank lain. Hal tersebut dapat diketahui melalui BI cheking, sebut Roni. Sementara, Bank Mandiri Payakumbuh, belum menyalurkan kredit program tersebut, karena status bank yang bersifat cabang pembantu. Walau begitu, untuk kredit mikro yang disalurkan buat seluruh segmen oleh Bank Mandiri Padang dan Bukittinggi sudah mencatat lebih kurang Rp90,4 Miliyar, ungkap Eka Zedrosky.
Kredit program pemerintah di luar KUR, dikatakan Kabag Perekenomian Julpiter sangat membantu petani, karena bunganya disubsidi pemerintah. Julpiter mencontohan, jika petani diberikan KKP-E, bunga yang dibayar petani hanya 4%, sedangkan 7,5% disubsidi pemerintah, dari total bunga 11,5% per tahun. Ke depan, pihak Pemko akan mengoptimalkan sosialisasi kredit program pemerintah itu, agar kehidupan petani dan peternak di Payakumbuh akan lebih sejahtera, simpul Julpiter.
