25.5 C
Padang
Senin, Oktober 18, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Percepatan Penuntasan Pembangunan Monumen PDRI, Pemkab Limapuluh Kota Rakor Dengan Kemenkopolhukam
P

- Advertisement -

Jakarta, beritasumbar.com – Untuk menuntaskan pembangunan Monumen Pemerintah Darurat Republik Indonesia (PDRI) di Koto Tinggi, Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota melakukan koordinasi dengan Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam).

Kegigihan Bupati dan Wabup Limapuluh Kota untuk menuntaskan pembangunan Monumen PDRI di era Safaruddin Dt Bandaro dan Rizki Kurniawan Nakasri (RKN) akhirnya membuahkan hasil.

Menko Polhukam pada Rabu (3/3) mengundang Kementrian PUPR, Keuangan, Pendidikan, Bappenas, Sosial, Menhankam, Gubernur Sumbar, Bupati Limapuluh Kota, Agam, Unand dan lain-lain membahas percepatan pembangunan Monumen Bela Negara di Koto Tinggi, Sumatra Barat.

Bupati Limapuluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo mengatakan Rapat Koordinasi (Rakor) untuk membahas Instruksi Presiden (Inpres) tentang percepatan pembangunan monumen bela negara untuk keberlanjutan monumen tersebut.

“Perjuangan kita sebelum menjadi kepala daerah alhamdulillah sekarang membuahkan hasil yang signifikan,” ujarnya.

Menurutnya Pemerintah Pusat juga menyadari bahwa PDRI memang merupakan sejarah penting di Indonesia yang mesti mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah.

Sementara Wakil Bupati Limapuluh Kota, Rizki Kurniawan Nakasri mengatakan dalam waktu dekat dana proyek pembangunan Kawasan Monumen Bela Negara akan segera turun.

“Percapatan pembangunan segara dilanjutkan, ini menjadi langkah bersejarah bagi Limapuluh Kota,” ujarnya.

Gubernur Sumbar, Mahyeldi mengungkapkan Pemerintah Pusat mendukung penuh percepatan pembangunan kawasan monumen tersebut.

Bentuk dukungan itu terlihat dengan digelarnya rapat oleh Kemenko Polhukam bersama kementerian dan lembaga terkait membahas perlunya menyepakati dasar hukum percepatan pembangunan monumen bela negara.

Rapat tersebut juga merekomendasikan adanya rapat lanjutan guna mematangkan konsep penyelesaiannya, sekaligus berapa kebutuhan anggaran yang dibutuhkan untuk pembangunan monumen tersebut.

Seperti diketahui sejatinya pembangunan monumen tersebut merupakan keinginan masyarakat Sumatera Barat sejak lama. Masyarakat telah menghibahkan tanahnya untuk pembangunan monumen seluas 50 Ha. Dari 50 Ha lahan yang direncanakan untuk bangunan monumen bela negara beserta fasilitas pendukungnya, baru 20 Ha yang dapat dibangun sejak 2013. (Rel)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img