Padang, beritasumbar.com – Anggota DPRD Provinsi Sumatera Barat Daerah Pemilihan (Dapil) IV Pemilihan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, melakukan Rapat Kerja Usaha Percepatan Penanganan dan Pembangunan Infrastruktur Di Wilayah Kabupaten Pasaman dan Kabupaten Pasaman Barat.
Raker tersebut melibatkan Kepala Bapedda, Kepala Dinas Pendidikan, BPBD, Dinas Pekerjaan Umum, PSDA yang dilaksanakan di kantor DPRD Provinsi Sumbar, Senin (30/03), sebagai tindak lanjut dari Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan oleh kecamatan Lubuk Sikaping dan hasil pertemuan yang dilakukan di rumah dinas Bupati Pasaman,
Pada rapat kali ini, anggota DPRD menyuarakan beberapa aspirasi masyarakat yang ada di Dapil IV, terutama menyangkut pembangunan infrastruktur, pendidikan dan lainnya.
Donizar yang merupakan selaku inisiator terlaksananya agenda ini, mengatakan terkait visi misi dari Bupati dan Wakil Bupati adanya pendidikan gratis untuk para siswa, ia mengharapkan adanya Bantuan Keuangan Khusus (BKK) yang nanti diberikan oleh kabupaten/kota untuk membantu Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) yang kemaren yang kita kurangi, jadi pertemuan tersebut sudah mengerucut tentang kesiapan Kabupaten Pasaman.
Kita ingin segara bergulir ke Kabupaten Pasaman barat, agar nanti ini ada BKK untuk BOP yang ada di dinas pendidikan.
BKK untuk dinas pendidikan Provinsi Sumbar dari kab pasaman ke propinsi itu sekitar 15 M. Dengan kab pasaman meringankan tanggung jawab pemerintah prop dengan tujuan pendidikan yg gratis dan berkualitas serta karena daerah pasaman dan pasaman barat adalah daerah 3T (tertinggal, terluar dan terdepan), maka sudah seyogyanya pemprov juga memberikan perhatian lebih kepada kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat
Lebih lanjut lagi wakil ketua komisi V, dengan adanya perhatian dari pemerintahan Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat, kita yang berada di Provinsi meminta adanya keseimbangan kita berikan mereka BKK mengharapkan kepada Bappeda dan Bakueda memberikan perhatian khusus juga untuk Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat,
“Sorotan ini menjadi kewenangan yang menjadi tugas kita, ia prihatin selama ini melihat beberapa kewenangan kita di provinsi ini itu tersentuh hanya dalam porsi anggaran yang tidak bisa kita menyelesaikan masalah, hanya seperti obat sakit kepala aja,” Ujar Donizar
Selanjutnya ia juga menambahkan Dinas PU kita minta perhatian pada jalan-jalan yang merupakan kewenangan provinsi, baik itu pemeliharaan dan peningkatan. Pemeliharaan yg parah itu di ruas jalan panti – simpang 4 sedangkan peningkatan di ruas jalan tapus-muaro sei lolo dan tonang- talu.
Kita tahu bahwa Kabupaten Pasaman dan Pasaman Barat merupakan daerah 3T, terluar, terisolir dan terdepan. Wajar kalau ini menjadi perhatian khusus bagi kita di pemerintahan provinsi, karena, kalau kita khususkan ini berapa jiwa yang sangat bergantung kepada kondisi jalan yang menjadi terbantu karenanya.
Ia juga menambahkan untuk Pengelolan Sumber Daya Air (PSDA) , PSDA itu di daerah sungai batang ulu masang yg berdampak ke sawah dan pemukiman. Batang Fatimah berdampak pada jembatan di pasar tigo nagari. Batang aia bangih di air bangis yg bisa menyelamatkan pemukiman pusat kota air bangis serta bs menjadi destinasi pariwisata, batang kenaikan di muaro kiawai utk menyelamatkan pemukiman warga serta batang maligi yang sudah sangat membutuhkan.(Rnd)
