Solok Selatan, BeritaSumbar.com,-Ombudsman RI terlibat dalam Anggota Tim Pengawas Panselnas CPNS 2019 sesuai dengan Kepmenpan RB 160/2019 tentang Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara Tahun 2019. Hal tersebut sejalan dengan SE Ketua Ombudsman RI Nomor 32/2019 tentang Pengawasan Ombudsman RI Dalam Pelaksanaan Seleksi CPNS Tahun 2019.

Yefri Heriani selaku Kepala Perwakilan Ombudsman RI Sumatera Barat menyampaikan SE tersebut mengatur tatacara pengawasan mulai dari proses penerimaan hingga menerima pengaduan laporan calon peserta, ujar Yefri.

“Khusus Sumatera Barat, 19 kota/Kabupaten dan Provinsi membuka peluang kepada masyarakat menjadi Aparatur Sipil Negara, ada sekitar 3.521 formasi diluar formasi Kementerian/Lembaga/Badan yang penempatannya di wilayah Administrasi Provinsi Sumatera Barat, Ujar Yefri.

Yefri juga menambahkan, kami baru menerima informasi bahwa di Kabupaten Solok Selatan membatasi  Formasi Guru SD tidak dapat diisi oleh jenis formasi dari jalur disabilitas, saya dihubungi oleh Pimpinan di Jakarta, bahwa pengumuman di Solok Selatan kembali bermasalah karena tidak sejalan dengan UU 8/2016 tentang Penyandang Disabilitas dan Lampiran I huruf F, angka 3 Permenpan RB 23/2019, ujar Yefri.

Potensi Maladministrasi berupa diskriminasi kembali berulang, Pemkab Solok Selatan dapat menjelaskan ke publik, kenapa formasi guru di Solok Selatan tidak dapat di isi oleh peserta penyandang Disabilitas, kata dia.

Selain dari itu, Ombudsman di kantor perwakilan akan membuka posko pengaduan, akan melakukan inspeksi mendadak di lokasi ujian, dan mesupervisi help desk dan unit pengaduan di setiap instansi yg akan menyelenggarakan penerimaan CPNS 2019 di Sumatera Barat, imbuh Yefri. (*)

loading...