Sijunjung,-Mungkin sering kita mendengar kalimatnya, mungkin juga ada yang masih bertanya-tanya dan belum menemukan jawaban dari pertanyaan yang bergelayut tentang apa itu kolektif kolegial, ketika kita coba telisik ke dalam KBBI, kita menemukan definisi kolektif itu adalah sesuatu hal yang dilakukan secara bersamaan dan dalam jumlah yang banyak. Sedangkan Kolegial bersifat seperti teman sejawat (sepekerjaan) atau akrab seperti teman sejawat. Secara terminologi dapat dimaknai bahwa Kolektif kolegial adalah suatu ikatan dan interaksi yang dilakukan secara bersamaan layaknya pertemanan sejawat.
Sedangkan kepemimpinan kolektif kolegial adalah istilah umum yang merujuk kepada sistem kepemimpinan yang melibatkan beberapa orang pimpinan dalam mengeluarkan keputusan atau kebijakan dengan mekanisme tertentu, yang ditempuh melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau pemungutan suara dengan mengedepankan semangat keberasamaan. Masing-masing pimpinan itu memiliki hak suara yang sama dalam pengambilan keputusan dan/atau kebijakan dalam lembaga tersebut.

Lembaga KPU dalam konteks pengambilan keputusan bersifat kolektif kolegial, mengambil kebijakan tidak oleh ketua saja tapi seluruh komisionernya punya andil dan punya hak yang sama. Bahkan ketua juga merangkap anggota, kalau dalam istilah minangnya ketua itu adalah yang didahuluan salangkah, ditinggian sarantiang (baca:didahulukan selangkah, ditinggikan seranting). Arief Budiman (ketua KPU RI) mengatakan: Kebijakan di KPU tidak hanya ditentukan oleh ketua atau orang-perorang, karena kepemimpinan bersifat kolektif kolegial. Karena itu masing-masing person harus menjaga kekompakan, mampu memberikan contoh keteladanan, baik kepada karyawan maupun masyarakat. Hal senada juga disampaikan Komisioner KPU RI Pramono Ubaid Tanthawi ketika 2 orang anggota KPU dilaporkan oleh peserta pemilu ke polisi:”Kita akan merasa kaget karena keputusan KPU itu kan keputusan institusi dalam arti keputusan kami bertujuh secara kolektif kolegial, mengapa yang dilaporkan hanya 2 orang”.

Dalam perkembangan zaman, kita mengenal beberapa tipe kepemimpinan. Tipe kepemimpinan otoriter yang dicontohkan Adolf Hitler, tipe kepemimpinan demokratis yang diperlihatkan oleh Mahatma Gandhi, tipe kemimpinan kharismatik yang diajarkan oleh Nelson Mandela, lalu ada tipe kepemimpinan kolektif kolegial yang diterapkan pada Lembaga Penyelenggara Pemilu, kususnya KPU dan jajaran disetiap tingkatan.

Beratnya tugas penyelenggara Pemilu, sehingga membutuhkan tim yang kuat, solid, dan saling memback-up, dan tidak saling melemahkan satu sama lain. Banyak dinamika sosial politik di luar lembaga yang perlu direspon cepat (quick responded) untuk melakukan tindakan pencegahan terjadinya pelanggaran, sesuai dengan amanat UU Nomor 7 Tahun 2017. Perbedaan pendapat itu hal yang biasa dan sangat potensial terjadi pada saat menyikapi suatu kasus, bisa jadi karena perbedaan persepsi dalam memahami regulasi maupun karena beragamnya latar belakang keilmuan komisioner. Kolektif kolegial adalah ruhnya penyelengga pemilu, tidak boleh tercabik oleh sesuatu hal yang tidak prinsipil dan dikotori karena kepentingan pribadi dan keegoisan individu.

Belajar dari kisah Abraham Lincoln, Mantan Presiden Amerika Serikat yang ditulis oleh Doris Kearns Goodwin dalam buku A Team of Rivals, ketika menang pemilihan presiden, justru mengajak rivalnya William H Seward untuk bergabung sebagai secretary of state di dalam kabinetnya. Sewaktu Lincoln bertanya kepada William H Seward apakah ia mau bergabung, dia kaget dengan tawaran itu dan balik bertanya: ”Kenapa Anda memilih saya? Anda tahu saya tidak menyukai kepada Anda?” Dijawab oleh Lincoln: ”Saya tahu Anda menyukai saya, dan begitu juga saya tidak suka kepada Anda. Akan tetapi, saya tahu Anda cinta Amerika Serikat. Jika demikian, kenapa kita tidak bersama-sama bekerja untuk Amerika Serikat.” Sungguh menggambarkan keindahan akhlak yang sangat luar biasa, perbedaan tidak membuat mereka jadi rival abadi, namun bersatu dalam keberagaman.

Jagalah harmonisasi antar sesama, berlapang dada lah ketika pendapat kita tidak diterima. Jadikan dinamika keberagaman itu sebagai pengayaan tsaqafah dan pengalaman, jangan maknai perbedaan itu menjadi sebuah perpecahan dan malapetaka kehancuran.

Oleh: Fahrul Rozi Burda, Lc,.M.Ud
Komisioner KPU Kabupaten Sijunjung

loading...