Aksi damai yang digelar oleh Aliansi Masyarakat tolak WTO yang berlangsung, Kamis (5/12) sore tadi, juga menyebutkan bahwa ketahanan pangan Sumatera Barat sendiri dinilai belum berhasil, meskipun gubernur Sumatera Barat Irwan Prayitno telah memperoleh penghargaan Adhikarya Pangan Nusantara pada 29 November 2013 yang diserahkan oleh Wakil Presiden RI Boediono di Istana Negara. Menurut perwakilan Front Mahasiswa Nasional (FMN) Sumatera Barat, Angelique Maria Cuaca kerap disapa Like mengatakan, jika pemerintah daerah memang telah mendapat penghargaan tapi yang perlu ditanyakan adalah apakah penghargaan tersebut dapat dikatakan ketahanan pangan di daerah Sumatera Barat telah berhasil?, ini menjadi satu tanda tanya besar, sebab saat ini kepemilikan lahan di daerah Sumatera Barat sendiri tidak lagi milik petani atau anak nagari (Sumatera Barat-red) akan tetapi milik perusahaan besar yang telah menanamkan investasinya di Sumatera Barat. “Ini tentunya berbanding terbalik dengan realita yang ada, kepala daerah menerima penghargaan akan tetapi masyarakat sendiri masih tergolong miskin atau tidak sejahtera,” jelasnya ke padangtoday.com, Kamis (5/12).
Lanjuntya, kebijakan internasional terhadap bangsa Indonesia dan kebijakan terhadap daerah sendiri terutama daerah Sumatera Barat seolah tidak mendukung kesejahteraan masyarakat, lainnya banyaknya perampasan hak masyarakat yang dikuasai asing. Untuk itu tolak WTO, selamat petani bangsa Indonesia, selamatkan aset atau lahan para petani di daerah Sumatera Barat yang telah dikuasai asing. Sementara menurut Ketua Serikat Petani Indonesia (SPI) Sumatera Barat, Sukardi Bendang mengatakan, untuk daerah Sumatera Barat mengenai keberhasilan ketahanan pangan mandiri baru mencapai proses akan tetapi belum dikatakan sukses walaupun gubernur Sumatera Barat, Irwan Prayitno telah meraih Adhikarya Pangan Nusantara. Bayangkan, sementara saat ini masih banyak masyarakat miskin yang belum sejahtera begitu juga dengan petani Sumatera Barat.
Saat ini komoditi pangan lebih banyak berasal dari luar daerah Sumatera Barat, ini disebabkan karena bebas masuknya bahan pangan di daerah Sumatera Barat. Pemda Sumbar dalam hal ini Dinas Pertanian hanya sukses secara kebijakan akan tetapi tidak sukses dalam menjalankan program kesejahteraan rakyat dalam hal ini petani di Sumatera Barat, “Seharusnya ini menjadi perhatian, sebab yang tampak hari ini kepala dinas pertanian di tiap kabupaten yang ada di Sumatera Barat hanya memikirkan yang namanya proyek, sementara hasil pangan dari petani daerah tidak diperhatikan, ini musti dikaji kembali,” jelasnya ke padangtoday.com.
Kemudian, Indonesia sedang menjadi tuan rumah pertemuan Konfrensi Tingkat Menteri (KTM) ke IX dari organisasi perdagangan dunia atau Wolrd Trade Organizations (WTO) yang dihelat di Bali dan akan berakhir besok 6 Desember 2013, secara tidak langsung kebijakan WTO justu akan memperkaya perusahaan besar dan memiskinkan rakyat, dimana kendali produksi dan pasar produk pertanian diserahkan ke perusahaan besar sehingga kerangka WTO akan mengancam kemandirian pangan negara berkembang dan petani hanya menjadi objek eksploitasi saja.
“Musti diselamatkan kedaulatan pangan, sebab ini merupakan hak setiap orang banyak baik masyarakat dan negara untuk mengendalikan aneka sumber daya produktif, begitu juga dengan sistem yang termasuk di dalamnya produksi, distribusi dan konsumsi pangan yang disesuaikan kondisi ekologis, sosial, ekonomi dan budaya khas masing-masing,” ungkapnya.
Yang kemudian aliansi rakyat tergabung SPI, FMN, GMNI, LAM & PK, Walhi Sumatera Barat, Q-Bar, LBH Padang secara nyata menolak WTO untuk urusan pangan di Indonesia, yang mengakibatkan produk komoditi pangan di Indonesia dan daerah Sumatera Barat dihancurkan oleh produk pertanian negara maju yang saat ini bebas masuk ke Indonesia.(jpnn)
