27 C
Padang
Sabtu, Oktober 16, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Kemenkumham Raih Opini WTP Keenam Berturut-turut Dari BPK
K

Kategori -
- Advertisement -

Sijunjung, beritasumbar.com – Kementerian Hukum dan HAM berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI atau pertanggungjawaban penggunaan keuangan tahun 2020.

Kepala Lembaga Permasyarakatan (LP) kelas ĺl B Muaro Sijunjung, Bistok O. Situngkir di ruang kerja Senin (28/6) mengatakan opini WTP itu sesuai dengan Siaran Pers Nomor: Sek.5-HH.01.03-5, dimana hasil Pemeriksaan BPK, Kemenkumham berhasil raih opini WTP.

Penyerahan Opini WajarTanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham), dilangsungkan hari ini juga Senen (28/6) di Jakarta. Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan  terhadap laporan hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2020.

Menurut Bistok, WTP adalah opini audit tertinggi dari BPK terkait pengelolaan anggaran di kementerian atau lembaga negara. Opini ini diterbitkan jika laporan keuangan dianggap telah sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik dan bebas dari salah saji material.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK dengan Opini WTP diserahkan langsung Pimpinan Pemeriksaan Keuangan Negara I BPK RI Bidang Polhukam, Hendra Susanto kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham), Yasonna H. Laoly, di Ruang Rapat Menkumham.

Opini atas laporan keuangan disusun dengan mempertimbangkan empat kriteria, yakni kesesuaian laporan keuangan dengan SAP (Standar Akuntansi Pemerintahan), kecukupan pengungkapan sesuai SAP, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, serta efektivitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah).

Dalam mekanismenya, Laporan keuangan wajib disampaikan kementerian/lembaga (K/L) kepada Kementerian Keuangan untuk selanjutnya dikonsolidasikan menjadi LKPP (Laporan Keuangan Pemerintah Pusat).

Capaian ini merupakan kali ke delapan bagi Kemenkumham yang berhasil mempertahankan opini WTP untuk Tahun Anggaran 2020.

Sebanyak Enam kali  diperoleh secara berturut-turut sejak 2015 hasil pemeriksaan BPK, laporan keuangan LKPP Tahun 2020 mendapatkan opini WTP. Kemenkumham  tercatat sudah delapan kali meraih opini WTP yakni pada tahun 2011, 2013, 2015, 2016, 2017,  2018, 2019, dan 2020. Ini berarti dalam enam tahun terakhir, sejak 2015 hingga sekarang, Kemenkumham berturut-turut meraih opini WTP.

Selain itu, Kemenkumham juga meraih empat kali opini WTP Dengan Paragraf Penjelas, yakni pada tahun 2009, 2010, 2012, dan 2014.

Pada kesempatan tersebut Menkumham, Yasonna H. Laoly mengucapkan terima kasih dan apresiasi, baik kepada BPK maupun kepada seluruh jajaran Kemenkumham, atas tercapainya opini WTP ini. Menurut menteri Yasonna

Laoli, capaian opini WTP murni ini merupakan capaian ke delapan kalinya sejak tahun 2011.

“Terima kasih atas kerja sama yang selama ini terjalin baik antara tim BPK dengan Kemenkumham, sehingga proses pemeriksaan dapat berjalan dengan lancar,” kata Yasonna.

“Kami akan terus dan selalu bekerja keras menjaga kepercayaan yang diberikan oleh BPK dengan berupaya meningkatkan kualitas laporan keuangan Kemenkumham secara berkelanjutan,” tambahnya.

Sejak dirinya memimpin dan bertindak selaku pengguna anggaran di Kemenkumham, Yasonna telah berupaya keras agar pengelolaan keuangan maupun Barang Milik Negara (BMN) dapat dilaksanakan secara transparan, akuntabel, efektif, dan efisien.

“Dalam praktiknya, pengelolaan keuangan dan BMN bukanlah hal yang mudah, karena banyak hal yang harus diperhatikan dan dipatuhi,” ucap Yasonna.

Proses panjang pengelolaan keuangan dimulai dari perencanaan hingga pertanggungjawaban

harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, memiliki SPIP yang memadai, memperhatikan kesesuaian dengan SAP, serta diungkapkan secara memadai dalam laporan keuangan. Semua itu dilakukan guna mendukung terwujudnya good governance di lingkungan Kemenkumham.

“Pemeriksaan yang dilakukan oleh BPK bagi kami juga merupakan sebuah bentuk pembinaan dan evaluasi atas pengelolaan keuangan dan BMN Kemenkumham. Hasil pemeriksaan tersebut menjadi faktor pendorong bagi kami untuk segera memperbaiki diri,” ucap menkumham. (Alim)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img