25 C
Padang
Rabu, Oktober 20, 2021
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Dualisme Pengurus KAN Nagari Lima Kaum, Berujung Gugatan Ke Pengadilan Negeri
D

Kategori -
- Advertisement -

Tanah Datar,Beritasumbar.com – kisruh dualisme kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lima Kaum Kecamatan Lima Kaum,berujung gugatan ke Pengadilan Negeri Batusangkar Kabupaten Tanah Datar.

Gunardi,S.H Dt.Kondo Marajo Selaku penggugat kepada Beritasumbar.com Selasa 16/03/2021 menyampaikan,permasalahan gugatan kepengadilan ini berawal dari habisnya masa jabatan kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lima Kaum periode 2011 – 2016.”pada dasarnya kita menggugat karena telah beberapa kali kita mencoba meminta untuk di bentuk pengurus yang baru kepada lembaga kerapatan adat serta pemerintahan setempat.

“Setelah beberapa kali kita meminta dan dilakukan mediasi karena merasa tidak digubris,dilaksanakanlah pemilihan pembentukan ke pengurusan baru untuk periode selanjutnya dan saya ditunjuk selaku ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) berikutnya.”akan tetapi seiring waktu berjalan,ada beberapa kelompok niniak mamak yang melakukan tandingan untuk membentuk kepengurusan kembali,tanpa persetujuan kami selaku pemegang mandat jabatan.

“Padahal saya sendiri juga dikuatkan oleh surat pernyataan yang dikeluarkan oleh Walinagari Lima Kaum tertanggal 29 Agustus 2018,dimana pemerintahan Nagari Lima Kaum menyatakan kami adalah kepengurusan yang menyelenggarakan pelayanan administrasi bidang adat kepada masyarakat di Nagari Lima Kaum,”berdasarkan surat keterangan tersebut kita mengajukan gugatan kepengadilan Negeri Batusangkar dan telah dilakukan mediasi Pada tanggal 13 Maret 2021 kemaren serta akan dilakukan mediasi lanjutan hari Jum’at 19 Maret 2021.

Erwin Radon Ardiyanto, S.H., M.H. Humas Pengadilan Negeri Batusangkar menyampaikan,”Memang benar adanya Persidangan perkara perdata Nomor 1/Pdt.G/2021/PN Bsk,mengenai Sengketa kepengurusan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Lima Kaum,dan saat ini sedang dalam tahap mediasi.”dengan Gunardi,S.H Dt.Kondo Marajo Cs selaku Penggugat serta H.YL.Dt.Majo Lelo,S.H Cs sebagai Tergugat.

“Adapun mediasi merupakan upaya penyelesaian sengketa antara para pihak melalui proses perundingan untuk mencapai kesepakatan perdamaian dengan dibantu oleh Mediator. “Para pihak yang berperkara perdata di pengadilan wajib melaksanakan proses mediasi sebagaimana telah diatur dalam Pasal 154 RBg Juncto Peraturan Mahkamah Agung  Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

“Diharapkan persengketaan antara para pihak dapat selesai pada tahap mediasi karena dengan penyelesaian melalui mediasi yang didasarkan pada kesepakatan para pihak akan tetap menjalin hubungan baik antara para pihak yang bersengketa, selain itu juga akan lebih menghemat waktu, biaya dan tenaga karena proses persidangan tidak dilanjutkan.”katanya.(haries)

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img