31 C
Padang
Kamis, Maret 4, 2021
Beritasumbar.com

Deki Susanto Ditembak, Bukan Melawan
D

Kategori -

SIARAN PERS PBHI WILAYAH SUMATERA BARAT

Nomor 001/BPW/PBHI-SB/II/2020

Teka teki di balik penembakan terhadap Deki Susanto (DS) pada 27 Januari 2021 yang diduga dilakukan oleh oknum aparat Kepolisian Sektor Sungai Pagu Kabupaten Solok Selatan pada saat penangkapannya, semakin mendapat titik terang. Sebelumnya, beredar informasi yang seolah mesjustifikasi DS mencoba melawan petugas dengan menggunakan sebilah golok (sebagian lagi mengatakan pisau), sehingga melukai tangan petugas. Bahkan, DS dikatakan telah melakukan penusukan. Hal ini disampaikan oleh pihak kepolisian mulai dari Humas Polda Sumbar hingga Kapolres Solok Selatan. Klarifikasi tersebut perlu dipertanyakan. Terlebih lagi sejak awal, kepolisian hingga kini belum memperlihatkan kepada publik bukti yang meyakinkan DS telah melawan sehingga harus dilumpuhkan.

Terungkapnya fakta baru bahwa DS telah ditembak pada bagian kepala (organ vital) tanpa tembakan peringatan terlebih dahulu, pasca beredarnya 2 (dua) video yang mengarah kepada adanya kesalahan fatal petugas dalam proses penindakan yang berujung maut bagi korban (DS), dan kesaksian istri korban, serta telah diturunkan Tim Lidik untuk Polda Sumbar mengindikasikan kepolisian telah lalai dalam proses penangkapan DS yang berujung pada kematian korban.

Dari pemantauan yang dilakukan PBHI Sumbar, mencatat beberapa hal penting. Pertama, penembakan terhadap DS dalam proses penangkapan yang dilakukan oleh ±6 (enam) anggota kepolisian adalah pelanggaran HAM yang serius melalui tindakan (by action). Penembakan tersebut jelas tidak dibenarkan dan termasuk kepada pembunuhan di luar proses peradilan (extra judicial killing). UU Kepolisian dan Hukum Acara Pidana kita mengatur bahwa penegakan hukum harus menghormati asas praduga tidak bersalah dan perlindungan terhadap hak asasinya selaku warga negara. Seseorang yang diduga melanggar suatu peraturan perundang-undangan (hukum) harus dihormati haknya untuk diperlakukan secara adil dan bermartabat. Karena itu, patut diduga seperangkat peraturan perundang-undangan terkait penggunaan kekuatan dan senjata oleh petugas, Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam Penyelenggaraan Tugas POLRI, Penggunaan Kekuatan dan Tindakan, SOP ataupun prosedur tetap penggunaan senjata, telah dilanggar oleh petugas di lapangan.

Kedua, Terduga pelaku penembakan harus dipecat dan diberhentikan secara tuidak hormat dari tugas sebagai anggota kepolisian. Jajaran pimpinan terkait juga harus mempertanggungjawabkan perbuatan anggota sesuai mekanisme yang berlaku di tubuh kepolisian. Lebih penting lagi, pelaku harus dihukum berat sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan PBHI meminta hentikan praktik impunitas (pelaku tidak mempertanggunggjawabkan perbuatannya melalui mekanisme hukum yang berlaku).Untuk itu PBHI meminta kepolisian harus melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap perbuatan pelaku secara profesional, transparan dan bertanggungjawab.

Ketiga, hentikan pengalihan opini atas apa yang terjadi di lapangan. PBHI meminta, kepolisian tidak memberikan informasi hanya berdasarkan keterangan dari anggota sebelum mendapatkan fakta yang utuh tentang kejadian yang sesungguhnya. Informasi yang hanya berdasarkan keterangan anggota justru terkesan bagi publik sebagai bentuk perlindungan anggota. Jangan terkesan bahwa informasi yang disebarkan secara tidak utuh, dianggap sebagai berita hoaks yang biasa menjadi objek kriminalisasi bagi masyarakat. Akankah sebaliknya jika kepolisian yang dipandang menyebarkan berita hoaks juga dapat diproses secara pidana? Pertanyaan kritis ini tentu akan muncul di tengah-tengah masyarakat. PBHI meminta, ke depan kepolisian benar-benar bekerja dalam batas koridor sebagaimana fungsi dan tugasnya menurut UU 02/2002 (UU POLRI), yaitu memperhatikan semangat penegakan HAM, hukum dan keadilan, dan tugas pokok POLRI adalah:
a. memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
b. menegakkan hukum; dan
c. memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Padang, 01 Februari 2021

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) Wilayah Sumatera Barat

MUHAMMAD FAUZAN AZIM, S.HI., M.H.
Ketua
IHSAN RISWANDI, S.H.
Sekretaris  
- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

PD PII Padang Dilantik; SKB 3 Menteri Kembali Menuai Tantangan

Polemik SKB tiga Menteri kembali menuai tantangan berat dari berbagai elemen di Sumatera Barat, selain tokoh ulama dan tokoh adat; saat ini juga di...
- Advertisement -

Wawako Bukittinggi Marfendi dan Istri Terima Kunjungan Dari Bengkalis

Bukittinggi, beritasumbar.com -- Organisasi Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kabupaten Bengkalis, Kepulauan Riau mengadakan kunjungan ke Kota Bukittinggi,Kamis (3/3/2021). Kunjungan sekaligus dalam...

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis

Padang, beritasumbar.com - Pasir jambak pada Minggu, (28/2) dipenuhi orang berseragam merah abu abu yang berlogokan GMK. Organisasi tersebut tak lain adalah Grup Minàng...
- Advertisement -

Harmonisasi Kepala Daerah, Ketua DPRD Lima Puluh Kota: Jangan Seperti Bupati-Wabup Sebelumnya

Sarilamak, beritasumbar.com - Ketua DPRD Kabupaten Limapuluh Kota Deni Asra agar pasangan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin, Dt Bandari Rajo dan...

Bupati Dan Wakil Bupati Limapuluh Kota Pimpin Apel Gabungan Perdana

Bupati Lima Puluh Kota, Safaruddin Dt. Bandaro Rajo bersama Wakil Bupati Rizki Kurniawan Nakasri memimpin apel gabungan perdana di halaman Kantor Bupati Lima Puluh Kota, Selasa, (2/3/2021).
- Advertisement -

Tulisan Terkait

Gelar Raker Bulanan, GMK Fokus Pada Urusan Sosial dan Tidak Ikut Politik Praktis

Padang, beritasumbar.com - Pasir jambak pada Minggu, (28/2) dipenuhi orang berseragam merah abu abu yang berlogokan GMK. Organisasi tersebut tak lain adalah Grup Minàng...

PD PII Padang Dilantik; SKB 3 Menteri Kembali Menuai Tantangan

Polemik SKB tiga Menteri kembali menuai tantangan berat dari berbagai elemen di Sumatera Barat, selain tokoh ulama dan tokoh adat; saat ini juga di...

Rakor Kepala Daerah se-Sumbar, Gubernur Apresiasi Daerah Dengan Capaian Vaksinasi 100 Persen

Dalam rangka percepatan pembangunan Sumatera Barat (Sumbar), hari pertama setelah serah terima jabatan, Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi dan Audy Joinaldi langsung menggelar rapat koordinasi dengan bupati dan walikota se-Sumbar, di Aula Kantor Gubernur Sumbar, Jumat (26/2/2021).

Gubernur Sumbar Lantik 11 Kepala Daerah, Pesan Tunaikan Janji & Jaga Harmonisasi

Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, melantik 11 pasangan bupati wakil bupati dan Walikota wakil walikota se-Sumbar, di Auditorium Gubernuran Sumbar, Jumat (26/2/2021). Pelantikan dilaksanakan dengan protokol kesehatan ketat.

Musda LPPKI DPW Sumbar Dibuka Langsung Ketum LPPKI Azwar Siri.SH

Lembaga Perlindungan dan Pemberdayaan Konsumen Indonesia (LPPKI) Dewan Pimpinan Wilayah Sumbar menyelenggarakan Musayawarah Daerah (Musda). di Meeting Room Kave Uj By Pas Kota Padang. Sabtu kemaren.

Wujudkan Transaksi di Sumbar Berbasis Syariah, Ini Harapan Mahyeldi dan Wako Payakumbuh

Payakumbuh, beritasumbar.com - Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Sumatera Barat mengharapkan masyarakat lebih paham dengan ekonomi syariah serta ke depannya semua transaksi keuangan di daerah...

Laporkan Natalus Pigai, Ini Komentar Ketua PMM

Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai dilaporkan ke Bareskrim Polri. Natalius dilaporkan karena diduga telah melakukan tindakan rasisme terhadap suku Minang melalui media sosial.

PMM Dukung DPP KNPI Laporkan Abu Janda

DPP KNPI resmi melaporkan Permadi Arya alias Abu Janda ke Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri terkait dugaan rasis terhadap mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai.

Parlementery Treshold dan Kelansungan Demokrasi Di Indonesia

Kanal demokrasi yang sudah dibuka di era reformasi, kini kembali dibayang-bayangi upaya Untuk melakukan hegemoni kekuasaan oleh para elit kekuatan politik yang merasa dominan karena menang pada Pileg 2019 lalu. Hal itu disampaikan ketua DPD Hanura Sumatera Barat Ir Zalpandri Rabu (27/1) di Padang.

Tim Klewang Ringkus Raja Jambret Kota Padang

HS, 23 tahun, harus merasakan timah panas dari polisi bersarang di kakinya. Ia ditangkap karena diduga terlibat dalam kasus pencurian gawai di delapan Tempat Kejadian Perkara (TKP) Kota Padang. Modusnya, pelaku menjambret korban yang lengah di jalan raya dan membobol masuk melalui jendela rumah pada tengah malam.
- Advertisement -