Jakarta, BeritaSumbar.com- Anggota DPR dari Fraksi Partai Golkar, Misbakhun mengusulkan agar DPR menahan anggaran tahun 2018 Polri dan KPK. Hal itu dilontarkan Misbakhun, menyusul ditolaknya permintaan Pansus Angket KPK oleh kedua lembaga tersebut untuk menghadirkan Miryam S Haryani, tersangka dugaan kesaksian palsu dalam perkara korupsi e-KTP.

Misbakhun yang juga anggota Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket KPK menegaskan agar lembaga Polri dan KPK menghormati DPR. “Kita bernegara ini saling memghormati, ketika butuh sama DPR, mereka mengiba-iba sama DPR. Ketika DPR membutuhkan sesuatu mereka apa yang mereka berikan?. Di-decline saja (anggaran) polisi nol, KPK nol, selesai. Kita menggunakan kewenangan kita,” tegasnya.

Penolakan Polri dan KPK untuk menghadirkan Miryam menurut Misbakhun akan memperburuk dan semakin membuat hiruk pikuk keadaan. “Ikuti saja dengan baik, datang dan kemudian diberikan penjelasan bahwa KPK bekerja dengan mekanisme standar operasional,” tukuk Misbakhun.

Sementara itu Kepala Bagian Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri Kombes Martinus Sitompul mengatakan di kompleks Mabes Polri, Jakarta, Selasa (20/06), bila DPR setuju dengan usulan Misbakhun tersebut, maka masyarakat yang paling banyak dirugikan. “Kinerja Polri akan terganggu bila tidak didukung anggaran yang memadai,” kata Martinus. (arie)