foto: fb Wido Putra Amd

Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com– Luas dan suburnya lahan di kecamatan Pangkalan Kabupaten Limapuluh Kota menjadi pemicu minat investor menanamkan modalnya di sini. Seperti halnya perkebunan. Setelah PTP Nusantara berjalan,Saat ini ada investor baru akan membuka lahan sawit.

PT Karanganyar Boga Utama dari 2015 sudah mulai mencoba untuk menjajaki berinvestasi di 4 nagari di Kecamatan Pangkalan. 4619 HA Lahan yang di incar di Nagari Koto Alam,Manggilang,Pangkalan dan Gunuang Malintang.

Beberapa hari yang lalu sudah pada tahap sosialisasi/konsultasi publik amdal rencana budidaya tanaman tahunan kelapa sawit untuk daerah ini yang di adakan di mes pemkab Kecamatan Pangkalan. Sosialisasi ini di hadiri utusan 4 Nagari yang akan menjadi lokasi perkebunan dan pengolahan sawit ini.Seperti yang di upload di akun FB Wali Nagari Gunuang Malintang Wido Putra Amd.

Di akunnya Wali Nagari ini seakan ragu akan dampak dari di bukanya lahan sawit ini. Sehingga Wido melempar pertanyaan di stts medsosnya. Sebagai alumni pertanian wali tentu paham akan dampak atau resiko dari perkebunan sawit ini koment Rinaldi.

Dari komentar netizen rata rata menolak untuk pendirian perkebunan dan pengolahan sawit oleh investor di daerah ini. Dampak Sawit sangat tidak bersahabat dengan alam,jika hujan air tidak akan terkendali dan jika musim panas kerontang akan melanda belum lagi kerusakan tanah akibat sawit ini ujar netizen menanggapi status walinagari mereka ini.

Masyarakat Gunuang Malintang lebih berharap lahan yang akan di jadikan perkebunan sawit ini lebih baik di intensifkan untuk gambir dan tanaman lain. Hal ini demi masa depan anak kemenakan kita juga ujar netizen di komentar status wali nagari tersebut.

Nanda Putra soto lo nimbrung ciek lu walaupun pak wali kito lah ilang yie le ehehehe
partamo, Maraknyo pembukaan lahan besar-besaran oleh perkebunan kelapa sawit akan sangat berdampak pada lingkungan nan indak sehat. Penggunaan pupuk kimia dan pestisida yang diserap oleh tanah dan kemudian akan mengalir ke sungai-sungai, hal ini sangat berdampak buruk pada masyarakat awak yang hidup di bantaran sungai karena masyarakat akan mengkonsumsi air nan indak sehat. Kurangnyo pengawasan lembaga-lembaga pemerintah untuk lingkungan yang sehat pun menjadi hal yang penting dimana seharusnya pemerintah mengawasi dan memperhatikan lingkungan khususnya untuk masyarakat sekitar perkebunan kelapa sawit. Namun apa yang menjadi tugas pemerintah dalam hal ini bisa disoubuik GAGAL dalam menciptakan lingkungan yang baik dan sehat sesuai dengan Undang-undang Dasar 1945.

manengok kenyataan-kenyataan diatas, sangat menyedihkan ketika sebagian besar masyarakat di sekitar perkebunan kelapa sawit MENGAMINI perizinan perkebunan kelapa sawit dengan skala besar karena iming-iming dan propaganda bahwa perusahaan sawit dapat mensejahterakan masyarakat sekitar, padahal jelas-jelas hal ini akan menjadi bumerang bagi masyarakat sekitar terkait hancurnya ekosistem dan berujung pada keberlangsungan hidup manusia untuk berhak atas lingkungan yang sehat. Belum lagi ancaman terhadap sumber daya alam seperti musnahnya kearifan local, hilangya tanah adat nan lah jole2 ilang sajak dulu. jelas saja hal ini sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat awak karrano terbatasnya ruang kelola atas tanah yang mana biasa digunakan masyarakat untuk berladang, berkebun dan mengambil buah-buahan di hutan, dan hal ini berujung pada tidak terpenuhinya kebutuhan ekonomi masyarakat dan akan menciptakan jurang kemiskinan yang semakin menganga. ughang nan kayo nan awak tambah mosai suak.

terakhir, ambo pribadi pernah bakojo di bagian laboratorium PTPN salamo beberapa bulan. dan untuk di ketahui, satiok pengambilan sampel limbah untuk di kirim ke padang, selalu nan di cari dan di ambiak kadar sampel nan ancak2 yia nyia.
mungkin agak beda kasus nyo, tapi setidak nyo begitu lah gambaran yang kigho2 akan terjadi kalau iko di laluan juo…sekian
maaf panjang onagh (salah satu komentar netizen) bahkan ada yang menolak mentah mentah rencana perkebunan sawit di daerah ini.

Wali nagari saat di konfirmasi melalui telepon pada Selasa 5/9 malam, berharap perusahaan harus melibatkan setiap warga yang terdampak dari pembuatan perkebunan ini. Masing masing pemilik lahan harus menyatakan di atas perjanjian tertulis jika setuju. Dan Komitmen yang di bangun harus jelas ujar Wido Putra melalui gagang telepon. Kita tidak ingin nanti ada masyarakat kita yang kecewa di saat semuanya sudah jalan. Kalau semua pemilik lahan sudah menyatakan setuju dengan pernyatan tertulis tampa interfensi dan tekanan kita setuju saja,kita hanya menanti respon masyarakat kita setuju atau tidak ujar Wido.