29.8 C
Padang
Jumat, Maret 29, 2024
spot_imgspot_img
Beritasumbar.com

Pelayanan publik di Limapuluh Kota akan memakai sistem e-government secara aktif
P

Kategori -
- Advertisement -

Limapuluh Kota,Beritasumbar.com-Kegigihan dalam mengelola dan menjalankan tugas di Bidang Komunikasi dan Informasi akhirnya membuahkan hasil yang sangat baik. Sub bidang instansi yang dipimpin oleh Kabid Ali Hasan dengan didukung oleh Kadis Refrison dan seluruh stafnya, akhirnya dalam nomenklatur baru dengan nilai akreditasi A, akan menjadi Dinas sendiri di perubahan Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) yang segera diubah.

Ali Hasan, Jumat (19/8/2016) di kantor Kominfo yang baru saja dibangun dan telah dipakai, mengatakan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) menjadi dasar bagi Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota untuk mewujudkan pemerintahan elektronik atau lebih dikenal dengan e-government.

Pengaplikasian TIK ditujukan guna mempercepat reformasi birokrasi. Di antara percepatan itu, mencakup penataan struktur birokrasi, pengembangan e-government, penyederhanaan perizinan usaha, penataan jumlah dan distribusi PNS, peningkatan kesejahteraan PNS, efisiensi penggunaan fasilitas, serta peningkatan transparansi dan akuntabilitas aparatur,” kata Ali Hasan.

Sandaran konsep yang kini telah disiapkan matang ini, akan digunakan segera guna memperlancar segala urusan di pemerintahan, ekonomi, dan kemasyarakatan. Pelayanan publik di Limapuluh Kota akan memakai sistem e-government ini secara aktif. Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi (Kabid Kominfo) Kabupaten Limapuluh Kota Ali Hasan Ssos intens memperjuangkan hal ini baik di lokal Limapuluh Kota sampai ke Kementrian.

”Apresiasi khusus dari Mentri Kominfo Rudiantara pun diberikan pada Limapuluh Kota, sebab terus mengejar ketertinggalan sistem menjadi kemajuan,” ujar Ali Hasan.

Kedepan harus diwujudkan dengan pemanfaatan TIK, karena tahapan pelaksanaan e-government atau TIK adalah pemerintah mempublikasikan informasi melalui website dan berinteraksi antara masyarakat dengan kantor pemerintah melaui surat elektronik. Lebih lanjut dikatakan Ali, tahapan ketiga adalah masyarakat pengguna dapat melakukan transaksi dengan kantor pemerintah secara timbal-balik.

Sementara untuk tahapan keempatnya, tercipta integrasi di seluruh kantor pemerintah yang telah mempunyai pemakaian pangkalan data atau database bersama. Menurut Ali, harus ada komitmen bersama antara stakeholder, terutama pemerintah daerah untuk mendukung hal ini.

“Jadi, di Limapuluh Kota baru tahap mempublikasikan dan interaksi melalui portal dan email (@limapuluhkotakab.go.id) dan itu belum merata di seluruh SKPD yang ada. Untuk mempercepatnya kita harus membuat RITIK (rencana induk teknologi informasi komunikasi, red) di tahun 2017,” terang Ali Hasan yang masih praktisi Pariwisata itu.

Pengembangan e-government, ditambahkan Ali adalah menyederhanakan birokrasi pelayanan publik, pertukaran informasi secara online, memberikan jaminan kecepatan respon terhadap keluhan dan kebutuhan pengguna, serta meminimalisasi biaya pelayanan publik dengan mengintegrasikan kegiatan layanan dan mengeliminasi data yang berbeda.

“Tujuannya untuk pelayanan yang lebih baik, pemberdayaan masyarakat dengan pembentukan jaringan informasi dan transaksi pelayanan publik, hubungan interaktif dengan dunia usaha untuk menghadapi perubahan dan persaingan perdagangan internasional, pembentukan makanisme dan saluran komunikasi, serta keterbukaan informasi pelaksanaan kegiatan pemerintah secara efektif,  efisien dan akuntabel,” tambah Ali.

Mengenai aplikasi tata naskah dinas secara elektronik (TNDE), kata Ali, merupakan aplikasi komputer yang dikembangkan sesuai dengan Permenpan 06 Tahun 2011, TNDE merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk mewujudkan good governance dengan pengembangannya berbasis elektronik.

E-government ini sendiri mengacu pada penggunaan teknologi informasi di lingkungan instansi pemerintah, antara lain intranet dan internet. Penggunaan teknologi informasi dapat menghasilkan hubungan bentuk baru seperti Government to Citizen atau Government to Customer, Government to Business, hingga Government to Government.

Ahli Pariwisata

Semasa Ali Hasan memegang posisi Kabid Pariwisata, ia juga sukses mengembangkan kawasan Harau dan destinasi pariwisata lainnya menjadi Pendapatan Asli Daerah yang berlimpah. Kelihaian mantan Manajer beberapa hotel besar di Padang ini dibuktikannya dengan membawa tour participant ke Limapuluh Kota berkali-kali. Kerjasama pariwisata, Komunitas Masyarakat Kepariwisataan dibangun di masanya.

”Insya Allah di Bidang Pariwisata kita waktu itu mendapat founding atau pendanaan ratusan juta dari Kementrian bagi bantuan komunitas kepariwisataan. Insya Allah, besok pun, berdasarkan nomenklatur baru, nantinya akan jadi Dinas Pariwisata yang khusus bertindak membangun dan menjalankan regulasi agar pariwisata kita maju pesat,” ujar Ali Hasan.

Tak lepas. Meski pariwisata, juga dibutuhkan tenaga-tenaga yang paham kondisi marketing media secara daring atau online. Sebab, saat ini pariwisata sudah dibangun, dikembangkan, dijual, dinikmati secara mendunia. Limapuluh Kota ke depan adalah daerah melek teknologi informasi demi kemajuan semua.

- Advertisement -
- Advertisement -

BERITA PILIHAN

- Advertisement -
- Advertisement -

Tulisan Terkait

- Advertisement -spot_img