Virtuous Setyaka, S.IP., M.Si.

Padang,BeritaSumbar.com,-Bagaimana memahami realitas intervensi Amerika Serikat (AS) di Venezuela belakangan ini dan pelajaran yang bisa diambil dari kasus ini? Ini menjadi pembelajaran yang cukup penting dalam memahami dunia dan menjaga Indonesia. Sampai saat ini, AS masih menjadi negara dengan kuasa yang cukup besar di dunia. Sementara itu, Indonesia mengklaim diri sebagai negara yang masih berkekuatan menengah dalam konstelasi dunia. Semoga analisis sederhana ini bermanfaat.

Harga Smartphone Samsung J Series dengan Berbagai Pilihan Spesifikasi

Intervensi dan Blokade Ekonomi AS atas Venezuela

Orang yang awalnya menyebut Maduro diktator dan tidak memiliki hak sah atas kekuasaan adalah Wakil Presiden AS Mike Pence yang  mengatasnamakan mewakili Presiden Donald Trump dan semua orang AS. Pence mendorong rakyat Venezuela memprotes Maduro dan menyerukan kebebasan, dan menegaskan dukungan AS untuk pemimpin kudeta Juan Guaido.

Blokade ekonomi AS dan sekutunya terhadap Venezuela diantaranya dimulai tahun 2014, Kerajaan Arab Saudi membanjiri pasar dengan minyak murah. Sebagai langkah yang dikoordinasikan dengan tujuan kebijakan luar negeri AS dan Israel. Meskipun kehilangan uang bahkan jatuh ke dalam hutang, Saudi terus memperluas produksi minyaknya. Hasilnya mendorong harga minyak turun dari $ 110 per barel, menjadi $ 28 sampai pada bulan-bulan awal tahun 2019. Tujuannya adalah untuk melemahkan lawan Wall Street, London, dan Tel Aviv, yang ekonominya terpusat pada ekspor minyak dan gas alam, termasuk Venezuela.

Resistensi terhadap Kebijakan AS atas Venezuela

26 Januari 2019, Menteri Luar Negeri Venezuela Jorge Arreaza mengajukan pembelaan terhadap upaya kudeta rekayasa AS dan sekutunya di forum Dewan Keamanan PBB, ketika AS meminta pertemuan darurat dan meminta otorisasi untuk intervensi Venezuela. Arreaza menyebut ketika DK PBB mengizinkan intervensi AS menggulingkan pemerintah Qadaffi di Libya tahun 2011, maka kekacauan luar biasa yang terjadi. Arreaza mengutip daftar intervensi militer dan invasi AS ke negara-negara Amerika Latin yang berdaulat dan penerapan kembali Doktrin Monroe: (1) invasi laut AS tahun 1912 ke Meksiko; (2) destabilisasi dan penggulingan para pemimpin nasional yang dipilih secara demokratis seperti Presiden Arbenz di Guatemala, Presiden Goulart di Brasil, Presiden Allende di Chili; dan (3) AS terlibat mengganti pemerintahan yang terpilih secara demokratis tersebut dengan kediktatoran fasis yang melanggar HAM. Arreaza juga mengecam blokade ekonomi AS dan sekutunya yang menyebabkan meluasnya kelaparan dan keruntuhan standar kehidupan rakyat Venezuela.

Noam Chomsky, pembuat film Boots Riley, dan lebih dari 70 akademisi dan aktivis lainnya di AS mengeluarkan surat terbuka menyerukan pemerintah Trump untuk berhenti ikut campur dalam politik internal Venezuela. Alfred de Zayas, mantan pakar PBB yang berkunjung ke Venezuela pada 2017 sebagai wakil PBB, mengatakan AS sedang melakukan kudeta ilegal di negara lain, dan melanggar hukum internasional.

AS Menggugat Demokrasi di Venezuela?

Proses pemilihan presiden 2018 di Venezuela merupakan salah satu yang terbaik di dunia, disambut baik Jimmy Carter (mantan Presiden AS) melalui lembaga Carter Center yang melakukan pemeriksaan langsung di sana. Jadwal Pemilu Desember 2018 merupakan pemenuhan pemerintahan Maduro atas tuntutan oposisi dalam perundingan di Republik Dominika. Maduro menang memperoleh 68 % suara, turun dari 7,5 juta (2013) menjadi 5,8 juta (2018). Partisipasi pemilih turun dari 79 % menjadi 46 %, sebagian akibat boikot oposisi. Mochamad Lutfhie Wito’eng, Duta Besar RI di Caracas mengatakan kepada Dominggus Oktavianus (WNI yang hadir dalam pelantikan Presiden Maduro), pemilu 2018 di Venezuela sudah melalui seluruh tahapan yang diatur undang-undang, sulit bagi oposisi untuk mengatakan curang. Pelantikan Maduro dihadiri lebih dari 100 delegasi non diplomatik (partai politik dan gerakan sosial) dari 94 negara, delegasi diplomatik mewakili 43 negara, serta perwakilan 16 organisasi multilateral diantaranya Liga Arab, Uni Afrika, OPEC, FAO, UNICEF, ALBA, dan lain-lain. Jika Maduro tidak sah dan tidak berhak memimpin Venezuela, mengapa mereka semua hadir dalam pelantikannya di Caracas?

Foro Penal Venezolano, LSM ini dibentuk di Caracas sebagai organisasi sipil pada 22 Juni 2015. Sebelum pembentukan FPV, kelompok pengacara yang mendirikannya, Alfredo Romero, Gonzalo Himiob Santomé dan Robiro Terán, telah bekerja sejak 2002 untuk HAM dengan organisasi VIVE (Korban Pelanggaran HAM Venezuela). Bukankah keberadaan LSM ini justru membuktikan demokrasi berjalan di Venezuela? Jika kediktatoran Maduro tak tertahankan, apakah mungkin LSM ini akan terus ada dan meneruskan aktivitas mereka? Ketika keberadaan LSM ini diposisikan dalam dinamika struktur dan sistem internasional, setiap LSM yang ada di dunia berkemungkinan untuk mendapatkan dana dari pihak asing. Dengan demikian bisakah dilihat LSM sebagai lembaga mandiri sepenuhnya dan otonom dalam menentukan pilihan tindakan (politik) mereka?

Neoimperialisme dan Neofasisme Global AS: Ancaman Demokrasi Dunia

AS secara historis harus diakui sebagai negara imperialis-kapitalistik, tidak akan membiarkan satupun pemimpin negara yang berseberangan untuk bertahan memimpin sebuah negara. Termasuk kepemimpinan Presiden Soekarno di Indonesia, bahkan kepemimpinan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Harus diapresiasi gerakan mahasiswa dan rakyat Indonesia pada saat itu, namun juga harus diakui bahwa lengsernya pemimpin Orde Baru tersebut karena krisis ekonomi-politik. Ketika itu, untuk menyelamatkan Indonesia dari kebangkrutan, Soeharto meminta bantuan Presiden AS Bill Clinton, namun ditolak. Jika merujuk pada dokumen rahasia AS tentang Presiden Bill Clinton mendesak Presiden Soeharto untuk menerima berbagai persyaratan berat Dana Moneter Internasional (IMF) pada Januari 1998, dan dengan alasan korupsi dan sebagainya, apakah dengan demikan AS adalah pahlawan dunia untuk anti-korupsi? Persoalannya adalah korupsi besar-besaran itu juga mempersulit AS untuk menginvestasikan dan mendapatkan keuntungan maksimal di Indonesia.

Trump sebagai pemimpin AS saat ini adalah orang Republik yang neo-konservatif, berbeda dengan kepemimpinan Clinton orang Demokrat yang internasionalisme liberalis, strategi keamanan nasionalnya adalah perluasaan demokrasi dan pasar bebas. Trump lebih dikenal dengan pemimpin neopopulis cum neofasis yang justru mengancam demokrasi bukan hanya di negaranya, namun juga di negara lain. Termasuk dengan politik identitas yang kini mengkhawatirkan di manapun termasuk di Indonesia. Selain itu, bukankah jalannya pemerintahan AS juga mengalami penutupan (shutdown government)? Intervensi AS yang masih dijalankan di Venezuela, adalah jalan keluar kebuntuan ekonomi bahkan politik di dalam negerinya. Perilaku imperialis yang tidak berkesudahan oleh AS bukan hanya membahayakan demokrasi, tapi juga membahayakan kerja sama perdagangan internasional dengan perilaku perang (dagang)nya. Akhir kata, semoga Indonesia tidak menjadi korban neo-fasis dan neo-imperialis dalam politik domestik dan internasionalnya.

Penulis: Virtuous Setyaka. S.IP.M.Si

Dosen Program Studi Hubungan Internasional, FISIP, Universitas Andalas.