Diki Rafiqi

BeritaSumbar.com,-Pengalihan anggaran subsidi minyak dan listrik kepada infratruktur pada rezim pemerintahan Joko Widodo ini tenyata banyak menuai kritik. Kritikan yang nyata pada saat ini mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam pembangunan manusia di Indonesia.

Sebagai perwujudtan dari janji politik, pemerintahan sekarang terlihat menggenjot pembangunan infratruktur di Indonesia. Serta anggaran di APBN khusus infratruktur juga meningkat tajam untuk menopang lancarnya pembangunan.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) tahun 2015-2019, pemerintah menargetkan pembangunan jalan sepanjang 2.600 km, pembangunan jalan tol sepanjang 1.000 km, dan pemeliharaan jalan sepanjang 46.770 km. Ditargetkan juga akan adanya pembangunan 15 bandara, 60 pelabuhan, dan penambahan jalur kereta sepanjang 3.258 km.

Dari semua target yang di usung pemerintahan Joko Widodo dan Jussuf Kalla ini, beberapa diantaranya sudah mencapai target. Tercatat dari Kementrian PUPR pembangunan jalan hingga 2017 sudah mencapai 2.623 km yang sudah melewati target. Sedangkan jalan tol hingga oktober ini sudah mencapai 568 km, dan ditargetkan dengan optimis di tahun 2019 akan mencapai 1.851 km. Jika angka 1.851 km ini tercapai tentu Presiden Jokowi orang pertama yang bisa memimpin Indonesia dengan membangun jalan tol sepanjang itu.

Dengan semangar kerja, kerja, kerja ternyata memberikan hasil dalam pembangunan infratruktur di Indonesia. Dengan torehan pemerintahan tersebut, tentu memberikan kemudahan perekonomian di Indonesia. Apalagi dengan pembangunan saat ini memberikan konektivitas yang mudah antar wilayah di Indonesia yang dapat mengurangi tingkat kemahalan disuatu wilayah.

Pembangunan manusia

Semangat pemerintahan pada saat itu patut untuk di apresiasi karena telah membuahkan hasil yang cukup terlihat. Hanya beberapa pepimpin negara yang berani bervisi pembangunan. Tapi dengan genjotan pembangunan disertai dengan naiknya anggaran di APBN yang begitu tajam, tidak seirama dalam pembangunan manusia di Indonesia.

Memang menjadi keharusan membangun infratruktur pada saat ini. Disatu sisi Indonesia sudah cukup jauh tertinggal dari negara-negara lain. Tapi sebaiknya pembangunan fisik tersebut juga diikuti dengan pembangunan manusia yang ada Indonesia. Apalah guna membangun sektor infratruktur jika tidak diikuti juga dengan pembangunan manusianya.

Menurut definisi, pembangunan diartikan sebagai proses perubahan yang mencakup seluruh sistem sosial, seperti politik, ekonomi, infrastruktur, pertahanan, pendidikan dan teknologi, kelembagaan, dan budaya (Alexander 1994). Dari definisi tersebut terdapat beberapa unsur dalam suatu pembangunan. Terjadinya proses suatu pembangunan tidak cukup melihat kepada satu sisi atau satu sektor saja. Dilain sisi, adanya ketergantungan dari satu sistem dengan sistem lainnya.

Melihat semangatnya pembangunan pada masa ini hanya mengkedepankan pembangunan pada satu sektor saja. Sedangkan pembangunan manusia di Indonesia tidak ikut digenjot secara maksimal. Dalam APBN, pembangunan manusia hanya mencerminkan untuk pemenuhan syarat yang telah di atur semata. Tidak terlihat dalam politik anggaran di Indonesia untuk berusaha mempercepat ketertinggalan manusia pada saat ini.

Pada APBN 2015 hingga 2018 anggaran pendidikan di Indonesia hanya berada di angka 20 persen. Bahkan yang paling tinggi semenjak 7 (tujuh) tahun kebelakang hanya di angka 20,6 persen itupun tahun 2015 yang lalu. Pendidikan yang menjadi tonggak kemajuan negara, dengan anggaran demikian melihatkan politik anggaran yang terjadi hanya sekedar pemenuhan Pasal 31 ayat (4) Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Padahal ketinggalan Indonesia di bidang pendidikan cukup jauh. Menurut data yang di keluarkan OECD pada tahun 2015 anak Indonesia berusia 15 tahun yang memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam bidang ilmu pengetahuan, matematika, dan membaca berada di urutan 62 dari 63 negara yang survei. Sedangkan angka partisipasi sekolah (APS) di tahun 2017 yang dikeluarkan oleh BPS masih rendah. Pada umur 16-18 tahun yang setara dengan sekolah tingkat atas baru berkisar 71,42 persen, dan umur 19-24 tahun yang setara dengan usia di pendidikan tinggi hanya 24,77 persen.

Dari data diatas memperlihatkan masih tinggalnya Indonesia dalam bidang pendidikan. Apalagi di negara ASEAN, angka partisipasi kasar (APK) Indonesia di perguruan tinggi berada di posisi paling bawah. Ditambah hanya 2 perguruan tinggi yang berada di luar pulau jawa dari 15 perguruan tinggi terbaik di Indonesia. Masalah tersebut harusnya cepat diselesaikan, ditambah dengan belum meratanya pendidikan di Indonesia.

Senada dengan itu, sektor kesehatan juga mengalami nasib serupa dengan sektor pendidikan. Dimana dalam anggaran dari 7 (tujuh) tahun kebelakang sektor kesehatan paling tinggi hanya berada di angka 5 persen. Dengan rendahnya anggaran kesehatan ini memberikan beberapa dampak pada pembangunan manusia di Indonesia.

Seperti halnya penyakit stunting yang masih cukup tinggi di Indonesia. Sebanyak 37,2 persen anak di Indonesia mengalami stunting atau dengan perbandingan 1 dari 3 anak mengalami stunting. Penyakit stunting memang tampak luar hanya ukuran fisik yang tidak berkembang di usia dewasa pada umumnya. Tapi dampak jangka panjang juga menggerogoti pengidap stunting. Seperti mudah sakit, kognitif yang lemah, dan akan merugikan ekonomi. Setidaknya penyakit stunting ini mengakibatkan kehilangan 22 persen dari pendapatan tahunan di masa dewasa (InfoDATIN).

Dengan aset sumber daya alam yang cukup melimpah di Indonesia, Ironi juga seandainya manusia-manusianya tidak dapat berkembang dan berdaya saing. Karena dalam tingkat pendidikan dan kesehatan Indonesia masih tertinggal cukup jauh dari negara-negara lainnya. Dengan demikian, hendaknya Indonesia juga memperhatikan pembangunan manusia secara maksimal agar kontribusi yang lebih nyata kepada negara.

Benang merah dari masalah tersebut tentu diserahkan kepada pemerintah sendiri sebagai pemegang nahkoda. Tapi alangkah eloknya pemerintah membagi pemotongan subsidi saat ini dengan meningkatkan anggaran sektor pembangunan manusia di APBN. Supaya tidak terlihat bias lagi keseriusan pemerintah dalam pembangunan manusia. Apalagi di tahun 2035 Indonesia di proyeksi mendapat bonus demografi yang tidak di dapat oleh negara lainnya. Tapi Kalau tidak diperhatikan dengan serius bisa-bisa bonus demografi tersebut menjadi bencana bagi kita bersama.

Oleh : Diki Rafiqi
(Pengabdi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Padang, dan Anggota Lembaga Advokasi Mahasiswa dan Pengkajian Kemasyarakatan (LAM&PK) Universitas Andalas)