Isu Komunisme dan Demonisasi Islam

125

Pilkada serentak 2017 membuahkan hasil tak menggembirakan bagi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP menderita kekalahan di 44 daerah atau 43,6 persen dari 101 provinsi, kabupaten, dan kota yang menggelar pilkada. Paling meyakitkan tentu kekalahan tiga calon gubernur incumbent yang diusung oleh PDIP yakni Ahok di Jakarta, Rano Karno di Banten, dan Rustam Effendi di Bangka Belitung. Di Jawa Tengah juga banyak kalah yakni Kota Salatiga, Kabupaten Batang, Kabupaten Cilacap, dan Kabupaten Banjarnegara. Padahal Provinsi Jawa Tengah dikenal sebagai basis pendukung PDIP.

Sekjen PDIP, Hasto seperti dilansir Majalah Tempo Mei 2017 mengakui bahwa isu komunisme yang melekat kepada partainya menjadi salah satu faktor kekalahan PDIP di berbagai daerah. Dalam rapat evaluasi partai, Hasto menyebutkan Rano Karno kalah di Pilkada Banten karena diisukan membawa paham komunisme. Rano dikaitkan dengan ayahnya, Soekarno M Noer yang dituding sebagai anggota Lembaga Kebudayaan Rakyat dan berafiliasi kepada PKI.

Ahok walaupun kalah karena isu agama, juga pernah diserang dengan isu Komunis. Pengamat Gerakan Komunis, Alfian Tanjung mengatakan bahwa Ahok pada tahun 2004 pernah mencalonkan diri menjadi Bupati Belitung Timur melalui PBI yang dulu namanya Baperki. Baperki disinyalir Alfian adalah komunitas Cina PKI.

Sekjen PDIP, Hasto mengakui banyak kader partainya terpuruk dalam pemilihan kali ini. Namun kalah menang bukan kiamat. Menghadapi Pilkada 2018, Hasto mengatakan partai akan lebih dini mengantisipasi isu komunisme yang mungkin akan disematkan kepada kader-kadernya.

Sebenarnya sebelum Pilkada 2017,  Ketua PDIP Megawati Soekarnoputri sudah mengeluarkan surat dan instruksi yang isinya menegaskan bahwa PDIP setia kepada Pancasila serta tidak memiliki kaitan apa pun dengan PKI dan ideologi komunisme. Penegasan yang dikeluarkan  Februari 2017 tersebut, ternyata belum mampu mengantisipasi isu komunisme yang berujung “keok serentak” PDIP di Pilkada 2017.

Tak hanya terhadap PDIP, Presiden Jokowi yang notabene kader PDIP juga terserang isu Komunisme. Walaupun sejak Pilpres 2014 isu ini sudah mulai ada, yang terbaru munculnya buku yang bertajuk Jokowi Undercover. Penulisnya Bambang Tri menuding Jokowi terkait dengan PKI. Bambang yang belakangan divonis 3 tahun penjara dianggap menyebarkan pesan bernada permusuhan yakni menulis Jokowi berasal dari keturunan PKI. Jokowi sempat mengomentari buku tersebut. Jokowi mengatakan buku tersebut berisi fitnah terhadap diri dan keluarganya. Jokowi menyesalkan pembuatan buku tersebut karena tidak disertai dengan adanya kaidah ilmiah yang digunakan dalam penulisannya.

Untuk membantah isu tersebut, puncaknya berkali-kali Presiden Joko Widodo angkat bicara dengan memakai frasa Gebuk PKI. Diantaranya ketika bertemu pemimpin redaksi media nasional (17/5), saat berkunjung ke Tanjung Datuk, Kepulauan Natuna, Kepulauan Riau (19/5), saat kajian Ramadhan di Universitas Muhammadiyah Malang (3/6). Istilah gebuk diakui Jokowi digunakan untuk menunjukkan ketegasan diri  bahwa tak ada ruang untuk komunisme di Indonesia. Bahkan di laman facebook pribadi di akun ‘Presiden Joko Widodo’ (5/6) Jokowi mengatakan, “saya baru berumur empat tahun ketika PKI dibubarkan. Orang tua saya juga jelas, tinggal di desa mana, kampung mana. Begitu juga kakek dan nenek saya. Semua bisa dicek.”

Pengamat politik dari Universitas Gadjah Mada Erwan Agus Purwanto sebagaimana dilansir CNN Indonesia mengatakan lewat frasa “gebuk PKI” Jokowi ingin berlindung dari segala angin yang menerpanya. Menurutnya lewat penyataan itu, Jokowi ingin meraup suara dan mengambil kembali kepercayaan masyarakat yang hilang karena isu PKI. Ia sudah menyiapkan keamanan sebelum permainan dimulai pada 2019. Senada dengan Erwan, Psikolog dari Universitas Indonesia Hamdi Muluk menyampaikan pendapat serupa. Pernyataan Jokowi bisa jadi memang menjawab fitnah yang mengatakan bahwa dia dan PDIP adalah PKI.

Tak cukup dengan frasa Gebuk PKI, Jokowi merilis video ‘Saya Indonesia, Saya Pancasila’ jelang peringatan hari lahir Pancasila 1 Juni 2017. ”Saya Indonesia, Saya Pancasila” merupakan tema Peringatan Hari Lahir Pancasila 2017.  Sebagaimana dilansir Kumparan, pemerintah berkolaborasi dengan berbagai pihak untuk mengkampanyekan program tersebut. Kerja sama tersebut antara lain berupa penayangan iklan layanan masyarakat di stasiun-stasiun televisi dan bioskop, program talkshow dan musik di berbagai stasiun radio, penerbitan dan pendistribusian buku, disamping memviralkan konten tersebut di media sosial.

Penulis sendiri melihat “Gebuk PKI” dan “Saya Indonesia, Saya Pancasila” adalah kampanye rezim untuk menangkal isu komunisme yang mengarah  kepada dirinya. Mengutip pakar politik dan pertahanan Prof. Salim Said dalam acara ILC TVOne menyampaikan bahwa sesuatu yang aneh sekarang bahwa di tengah masyarakat banyak ada yang menonjolkan diri paling pancasilais, dan seolah-olah paling pancasilais. Artinya, di luar mereka itu tidak pancasilais. Kalau ini diteruskan, menurut Salim Said, ini yang akan memecah belah bangsa.

Penulis berpendapat kampanye ini positif dan sah-sah saja karena bersifat normatif dan defensif. Namun patut disayangkan, pasca kampanye ini, rezim terlihat melakukan tindakan ofensif terhadap kalangan Islam. Usulan pembubaran HTI, kriminalisasi terhadap para ustadz aksi 212 seperti Habib Rizieq, Alkhattat, Alfian Tanjung, Adnin Armas, dan Bachtiar Nashir. Bahkan tokoh reformasi sekaliber Amien Rais sempat didemoralisasi. Disamping itu isu ISIS kembali mengemuka.

Penulis menduga kuat adanya upaya demonisasi terhadap kalangan Islam. Dalam bahasa sederhananya, kalangan Islam dianggap sebagai demon (setan) yang harus dimusuhi. Demonisasi bisa juga diartikan memanipulasi logika dan emosi masyarakat agar tercipta kebencian luar biasa tanpa alasan maupun fakta sahih terhadap individu, golongan, ataupun komunitas, sehingga tampak buruk luar biasa, memberi cap keiblisan, jahat sempurna, dan tidak ada sedikitpun kebaikannya. Upaya demonisasi dilakukan agar tercipta kesan kalangan Islam itu tidak nasionalis, anti kebhinekaan, intoleran, bahkan tidak pancasilais. Singkat kata,  isu radikalisme Islam kembali dimunculkan.

Direktur StrategiIndonesia, Teuku Gandawan, dari semua kasus-kasus di atas terlihat dengan sangat kasar dan telanjang adanya semacam penyalahgunaan kekuasaan dan semacam upaya mendorong aparat hukum menjadi alat kekuasaan. Sesuatu yang secara politik sebenarnya wajar-wajar saja dan dipandang normal di negara manapun sepanjang belum keterlaluan dan tidak telanjang keberpihakannya. Tidak persoalan sebenarnya manuver politik apapun yang dilakukan oleh partai penguasa dan para partai pendukungnya sepanjang itu dilakukan dengan cara-cara elegan dan bermartabat. Justru di situlah seninya bermain politik dan kekuasaan. Tapi politik dan kekuasaan akan menjadi sesuatu yang memuakkan dan menjijikkan di mata rakyat jika dilakukan dengan cara-cara kasar, tak bermoral, melanggar aturan dan menyalahgunakan kekuasaan.

Prof. Salim Said juga mengingatkan pengelolaan negara saat ini. Apakah ada jaminan, kalau negara kita tidak akan bubar kalau cara mengelola negeri majemuk seperti ini? Umat Islam adalah bagian penting dari kemajemukan Indonesia. Salim Said mewanti-wanti, kalau tidak mau mengerti persoalan umat Islam, maka akan salah kaprah dalam mengelola Indonesia.

Pilkada Serentak 2018 semakin dekat. Puncaknya Pileg dan Pilpres 2019. Cukup sudah Pilpres 2014 hingga Pilkada Jakarta 2017 seakan mengoyak-oyak persatuan negara ini. Rezim seharusnya sadar, kekuasaan itu dipergilirkan Allah. Semua ada masanya dan semua akan ada akhirnya.  Mari bermain politik secara bermartabat. (arie)