Limapuluh Kota,BeritaSumbar.com,-Agar terhindar dari likuidasi BPR (Bank Perkreditan Rakyat) harus mampu mencari solusi. Aturan modal dasar minimal Rp 6 Milyar harus terpenuhi. Jika BPR belum mampu untuk modal sebesar itu,maka harus mampu mencari solusi lain seperti penggabungan dengan BPR lain yang memiliki nasib sama.

Bupati Limapuluh Kota H Irfendi Arbi mengingatkan agar seluruh Bank Perkreditan Rakyat (BPR) di daerah ini segera memenuhi persyaratan permodalan inti minimumnya. Bagi BPR yang tidak mampu memenuhi persyaratan tersebut, Irfendi menganjurkan segera mencari solusi terbaik, salahsatunya dengan melakukan merger atau penggabungan.

“Sesuai persyaratan pendiriannya, setiap BPR di daerah ini harus memiliki modal minimal Rp6 milyar. Jika tidak, ke depan lembaga keuangan itu tidak dapat lagi melaksanakan kegiatan bidang perbankan,” ujar Irfendi di hadapan para pimpinan BPR dalam rapat koordinasi di ruang kerja bupati, baru-baru ini.

Agar tidak terlikuidasi, Irfendi menyarankan BPR yang mempunyai modal kecil dari Rp6 milyar segera mencari solusi terbaik yang salahsatunya melakukan penggabungan dengan BPR lain hingga mencapai persyaratan minimal permodalan inti. Kalau BPR yang tidak memenuhi persyaratan sesuai aturan berlaku, bukan menutup kemungkinan bagi Pemkab Limapuluh Kota untuk menarik kembali modalnya dari BPR bersangkutan.

“Kita tentu tidak mau BPR yang ada di daerah ini terkena likuidasi seperti yang mendera salahsatu BPR di salahsatu kecamatan beberapa waktu lalu. Bila BPR nya tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dan terancam merger, tentunya Pemkab Limapuluh Kota akan menarik modalnya dari BPR tersebut,” ingat Irfendi.

Lebih lanjut Irfendi berharap, rapat koordinasi para pimpinan sejumlah BPR dengan pihak Pemkab ini menelorkan solusi terbaik agar tidak merugikan masyarakat banyak. Diakuinya, sebagian BPR di daerah ini sudah memenuhi persyaratan modal minimal, namun sebagian lainnya masih di bawah persyaratan.

“Tujuan kita berdiskusi dalam forum ini adalah untuk mencari jalan terbaik. Jangan sampai perbankan itu kolep dan merugikan pihak bank dan masyarakat seperti terjadi di daerah lain,” tutur Irfendi.

Dikatakan, ia optimis BPR tersebut mampu keluar dari persoalan dan terhindari dari sanksi. Sebab, para pimpinan dan komisaris BPR itu umumnya orang-orang yang sudah berpengalaman di bidang perbankan.

“Saya yakin akan ada langkah-langkah agar BPR itu selamat dari ancaman likuidasi. Terkait dengan persoalan ini, kita berharap adanya pembinaan dari Bank Nagari,” papar Irfendi.

Rapat itu ikut dihadiri sejumlah kepala OPD, pimpinan BPR Padang Kuniang Situjuah, BPR Tambun Ijuk, BPR Suliki Gunung Mas, BPR Harau dan BPR Taeh Baruah.(rel)