Pesisir Selatan,BeritaSumbar.com, – Bupati Hendrajoni menyebutkan, sejumlah program pemerintah pusat yang di gelontorkan ke Pesisir Selatan mesti terarah dan tepat sasaran. Sebab, sangat penting mengingat kebutuhan masyarakat luas di daerah itu.

Menurut Bupati, dengan banyaknya program daerah melalui pusat seperti bantuan Bedah Rumah, Rumah Nelayan, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), diharapkan mampu menjawab kebutuhan hunian yang layak bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

“Kemarin ada masyarakat yang melapor kepada saya, bahwa pembagian rumah nelayan di Painan tidak sesuai peruntukkannya. Jika begitu, tentu saja hal ini sangat merugikan. Jangan ada lagi yang namanya Nepotisme. Berikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Nanti akan kami cek ulang kebenarannya,” ujar Bupati di Painan, Senin (25/3).

Bupati Hendrajoni meminta kepada wali nagari dan kecamatan agar selalu berkoordinasi dengan dinas terkait agar masyarakat calon penerima bantuan rumah nelayan benar-benar tepat sasaran.

“Saya berharap program ini lebih di prioritaskan kepada masyarakat yang berdomisili di daerah itu. Jangan salah peruntukannya. Sebab, masyarakat kita yang berprofesi sebagai nelayan masih banyak yang belum memiliki rumah layak huni,” katanya.

Sebelumnya, sebanyak 25 kepala keluarga (KK) korban amukan abrasi di Nagari Muara Kandis, Kecamatan Linggo Sari Baganti, bakal menempati rumah layak huni yang merupakan bantuan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Bahkan, kata bupati, peruntukan rumah nelayan tersebut dipastikan tepat sasaran tanpa ada unsur nepotisme di nagari maupun kecamatan.

“Saya pastikan semua masyarakat korban abrasi disini akan menempati rumah baru. Saya sudah intruksikan kepada wali nagari agar mendata warganya yang benar-benar membutuhkan,” katanya.

Bupati menegaskan, bakal mengambil tindakan tegas jika terdapat oknum setempat yang bermain atau sengaja melakukan tindakan curang dalam pembagian rumah nelayan tersebut.

“Untuk tahap awal rumah ini akan dibagikan sebanyak 25 unit kepada masyarakat korban dampak abrasi. Secara keseluruhan ada 50 unit yang sudah di realisasikan oleh pusat,” tuturnya.

Menurut bupati, peruntukkan bantuan rumah nelayan tersebut akan terus di pantau oleh pihaknya. Jika ditemukan semacam kecurangan maka akan ditindak tegas.

“Bahkan jika ditemukan ada semacam permainan, maka bantuan yang sudah diserahkan akan ditarik kembali, seperti kunci rumah akan diambil dari sang pemilik rumah,” ujarnya.

Ia menambahkan, bantuan yang disalurkan kepada masyarakat mesti terarah dan tepat sasaran. Sebab, merupakan komitmen yang mesti dijalankan bersama.

“Bantuan yang sudah digelontorkan tersebut merupakan tanggung jawab kita bersama dalam pengelolaannya. Ini merupakan bentuk apresiasi sekaligus terimakasih kita kepada pusat dengan cara menyalurkannya sesuai harapan masyarakat,” ucap bupati.(pesisirselatankab.go.id)