Maros BeritaSumbar.com– Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Indonesia Investigasi Korupsi (IIK) Kabupaten Maros, Arfah Arsyad meminta kepada Kepolisian Resort Maros dan Kejaksaan Negeri Maros untuk meningkatkan fungsi intelegent anggotanya untuk mengantisipasi serta melakukan penegakan hukum terhadap oknum pengusaha dan pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Maros ini yang diduga melakukan praktek pidana suap-menyuap berupa fee untuk mendapatkan proyek tertentu di Tahun Anggaran 2018.

Hal ini penting dilakukan, karena dampak dari dugaan permainan fee proyek ini, jika ini benar terjadi maka yang korban atau rugi besar adalah masyarakat umum kerena kualitas pekerjaan kontraktor menjadi sangat rendah, karena para pengusaha atau kontraktor itu akan menurunkan spesifikasi atau volume pekerjaan, akibatnya kualitas proyek menjadi sangat rendah dan cepat rusak, tegas Mantan Ketua PMII Maros ini.

Fakta dilapangan menunjukkan bahwa ada banyak kualitas pekerjaan dimana-mana menjadi keluhan masyarakat Maros, mulai dari jalan beton yang baru setahun dua tahun sudah mulai rusak, dugaan kami hal ini terjadi karena para kontraktor ini harus menyetor sejumlah uang atau fee di SKPD tertentu dan dalam prores pekerjaan proyek atau kegiatan, kontraktor tentu mau untung, jadi disinilah biasanya kontraktor menurunkan spesifikasi atau volume pekerjaan untuk memperoleh keuntungan yang besar, kata Arfah.

Wakil Ketua PC GP Ansor Kabupaten Maros ini menambahkan, bahwa hal lain yang menjadi fokus perhatian kami, yaitu belum adanya Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) diseluruh SKPD sesuai perintah atau amanat Undang- Undang No. 14/2018 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU. KIP), ini fakta belum transparannya Pemkab Maros, sebagaimana yang digembar-gemborkan keluar, meskipun sudah meraih predikat WTP Clear and Clean dari BPK RI.

Kami berharap Bupati Maros agar memerintah kepada seluruh Kepala SKPD di Tahun Anggaran 2018 ini, agar memasang baliho yang memuat Rencana Kerja Anggaran (RKA) di depan kantor SKPD masing-masing sebagai bentuk transparansi tata kelola kegiatan dan keuangan, tandas Arfah.

Masa kalah dengan pemerintah desa, faktanya seluruh desa di Kabupaten Maros ini yang jumlahnya 80 Desa sudah memasang baliho yang memuat Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) di depan kantor masing-masing, sebagai bentuk transparansi informasi kegiatan yang lengkap dengan anggarannya kepada masyarakatnya, tutup Arfah.(Abrar Rahman)